Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum LEGAL BRIEF Jurnal Hukum Lex Generalis Journal of Research in Social Science and Humanities
Gea, Ali Yusran
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Gea, Ali Yusran
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2077

Abstract

Perkembangan hukum didunia sangat mempengaruhi sistem hukum yang terhadap hukum suatu negara dan bagaimana hukum tersebutditentukan oleh peradaban manusia baik dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Mengembangkan hukum nasional secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional merupakan tujuan dan kewajiban Indonesia sebagai negara hukum, menurut Pasal 1 Ayat [3] UUD 1945. Hal ini untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh sebab itu pembentukan Undang-Undang yang bernilai, berkualitas dan komperensif harus dilakukan secara utuh yang tidak dapat dipisahkan dengan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Untuk mencapai tujuan pembentukan Undang-Undang yang bernilai, berkualitas dan komperensif serta proses dan mekanisme pembentukan Undang-Undang, maka dituntut kekuasaan eksekutif dan legislatif untuk dapat mengintegrasi serta menggunakan pikiran kritis melalui landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dalampembentukan Undang-Undang.
Kajian Hukum Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Politik Anggaran Gea, Ali Yusran
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2078

Abstract

Maraknya tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai tindak pidana yang memerlukan upaya luar biasa untuk memberantasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat otonom, mandiri, dan bebas dari pengaruh pihak luar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 berwenang melakukan supervisi terhadap lembaga penyidik ​​kepolisian dan kejaksaan. Lembaga ini bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan hukum yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.Pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi tidak selalu mengedepankan tindakan represif akan tetapi dapat dilakukan pencegahan melalui politik anggaran atau kebijakan anggaran baik dalam penyusunan anggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran. Selain kebijakan anggaran juga pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi sangat dituntut penyelenggara Negara dan penegak hukum memiliki kemauan politik keberanian dan komitmen dalam memberantas korupsi.Penelitian Hukum Normatif dengan studikepustakaan ini memiliki tujuan untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi yang sering terjadi di lingkungan kekuasaan legistaif, eksekutif dan yudikatif bahkan lebih cenderung terjadi di lingkungan kekuasaan eksekutif.Pencegahan tindak pidana korupsi dapat juga dilakukan secara tindakan preventif, tindakan preventif ini dapat didukung dengan sistem pengawasan di setiap jenjang penyelenggaraan Negara atau dalam internal institusi-institusi penyelenggara Negara. Pencegahan tindak pidana melalui prefentif ini sangat dituntut melalui pengawasan internal di setiap institusi penyelenggara Negara.
Analisis Konflik Pengaturan Tindak Pidana Penggelapan Objek Fidusia dalam UU Fidusia dan KUHP Gea, Ali Yusran
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.1701

Abstract

This research discusses the existence of embezzlement crimes against fiduciary collateral objects based on Law Number 42 of 1999 and its comparison with Article 372 of the Criminal Code. In practice, the transfer of fiduciary collateral objects often occurs due to economic pressures, a lack of legal understanding, and the assumption that fiduciary is only a civil matter. In fact, the Fiduciary Law contains criminal provisions in Article 36. This study highlights the dualism of legal regulation that creates legal uncertainty. This research aims to analyze the clarity of norms and legal protection for creditors through a normative legal approach based on Indonesian positive law.
Analysis of the Existence of Political Parties as Pillars of Democracy in Legislative Elections in Indonesia Afrizal, Afrizal; Sembiring, Tamaulina Br.; Gea, Ali Yusran
Journal of Research in Social Science and Humanities Vol 5, No 3 (2025)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/jrssh.v5i3.462

Abstract

Political parties are a key instrument in the modern democratic system, serving as a means of articulating and aggregating the people's interests. Their existence plays a vital role in determining the quality of democracy, particularly in the implementation of legislative elections in Indonesia. This study aims to analyze the existence of political parties as pillars of democracy in the context of legislative elections, by reviewing their roles, functions, and the challenges faced in strengthening political representation of the community. The method used is normative research with a legislative, conceptual, and historical approach, complemented by an analysis of academic literature and related regulations. The results of the study indicate that although political parties have been constitutionally recognized as the main pillars of democracy, their implementation still faces various problems, such as weak internal party democratization, oligarchic practices, money politics, and a crisis of popular representation. This has resulted in declining public trust in political parties. Therefore, strengthening regulations, internal party reform, and increasing public political participation are necessary so that political parties can optimally carry out their functions as pillars of democracy. This research is expected to contribute to the development of constitutional law and politics, as well as serve as a reference in the formulation of election policies in Indonesia.
Development of Criminal Evidence Law in Indonesia Gea, Ali Yusran
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 3 (2024): August: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i3.1031

Abstract

Proof is a form of description relating to the truth of an event so that an acceptable truth status is obtained, apart from that, proof is also the act of proving. The evidentiary system is a regulation of the types of evidence that may be used. Proving whether the defendant actually committed the act charged is the most important part of the criminal procedure. There are 4 (four) theories of evidence known in the history of evidentiary law, namely Positive Wettelijk Bewijstheorie, Conviction In Time, Conviction Raisonne and Negative Wettelijk Bewijstheorie. The evidence system in Indonesia adheres to a negative system of evidence according to law (negatief wettelijk bewijstheorie) where evidence must be based on law, namely with at least two valid pieces of evidence. The judge obtains confidence that a criminal act actually occurred and that the defendant was guilty of doing it. The development of evidence in proving criminal acts in Indonesia, both those that have been regulated in special legislation and those that are purely based on the Criminal Procedure Code, has certainly had an impact on progress for law enforcement in Indonesia
Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Gea, Ali Yusran
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2077

Abstract

Perkembangan hukum didunia sangat mempengaruhi sistem hukum yang terhadap hukum suatu negara dan bagaimana hukum tersebutditentukan oleh peradaban manusia baik dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Mengembangkan hukum nasional secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional merupakan tujuan dan kewajiban Indonesia sebagai negara hukum, menurut Pasal 1 Ayat [3] UUD 1945. Hal ini untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh sebab itu pembentukan Undang-Undang yang bernilai, berkualitas dan komperensif harus dilakukan secara utuh yang tidak dapat dipisahkan dengan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Untuk mencapai tujuan pembentukan Undang-Undang yang bernilai, berkualitas dan komperensif serta proses dan mekanisme pembentukan Undang-Undang, maka dituntut kekuasaan eksekutif dan legislatif untuk dapat mengintegrasi serta menggunakan pikiran kritis melalui landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dalampembentukan Undang-Undang.
Kajian Hukum Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Politik Anggaran Gea, Ali Yusran
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2078

Abstract

Maraknya tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai tindak pidana yang memerlukan upaya luar biasa untuk memberantasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat otonom, mandiri, dan bebas dari pengaruh pihak luar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 berwenang melakukan supervisi terhadap lembaga penyidik ​​kepolisian dan kejaksaan. Lembaga ini bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan hukum yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.Pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi tidak selalu mengedepankan tindakan represif akan tetapi dapat dilakukan pencegahan melalui politik anggaran atau kebijakan anggaran baik dalam penyusunan anggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran. Selain kebijakan anggaran juga pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi sangat dituntut penyelenggara Negara dan penegak hukum memiliki kemauan politik keberanian dan komitmen dalam memberantas korupsi.Penelitian Hukum Normatif dengan studikepustakaan ini memiliki tujuan untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi yang sering terjadi di lingkungan kekuasaan legistaif, eksekutif dan yudikatif bahkan lebih cenderung terjadi di lingkungan kekuasaan eksekutif.Pencegahan tindak pidana korupsi dapat juga dilakukan secara tindakan preventif, tindakan preventif ini dapat didukung dengan sistem pengawasan di setiap jenjang penyelenggaraan Negara atau dalam internal institusi-institusi penyelenggara Negara. Pencegahan tindak pidana melalui prefentif ini sangat dituntut melalui pengawasan internal di setiap institusi penyelenggara Negara.
Realization of Good Governance Through Medan One Data Program as a Form of Regional Autonomous Implementation of Medan City Government Gea, Ali Yusran
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.4667

Abstract

The concept of good governance can be realized if the three main actors, namely the government, private sector and civil society, synergi ze with each other. The one data program is closely related to the concept of good governance. This concept is better interpreted as a solution to realize effective and efficient government performance in the city of Medan. The Medan One Data Program has several main objectives and benefits in improving good governance in Medan City. Here are some of them: Increasing Transparency, Efficiency of Decision Making, Reducing Redundancy and Reducing Costs, Improving Public Services, Performance Monitoring and Evaluation, Community Empowerment. The initiative is a Presidential mandate as specified in Presidential Regulation No. 39 of 2019. The research method used in this research is a qualitative descriptive method that describes conditions and phenomena found in the field. Thus, the research results show that the one data program can increase the effectiveness of Medan City government implementation. The Medan One Data Program not only helps improve the efficiency and effectiveness of government administration, but also strengthens the principles of good governance, transparency, community participation and accountability in the administration of Medan City government.
Co-Authors - Afrizal Sembiring, Tamaulina Br.