Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review LEGAL BRIEF Journal of Research in Social Science and Humanities
Gea, Ali Yusran
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Gea, Ali Yusran
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2077

Abstract

Perkembangan hukum didunia sangat mempengaruhi sistem hukum yang terhadap hukum suatu negara dan bagaimana hukum tersebutditentukan oleh peradaban manusia baik dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Mengembangkan hukum nasional secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional merupakan tujuan dan kewajiban Indonesia sebagai negara hukum, menurut Pasal 1 Ayat [3] UUD 1945. Hal ini untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh sebab itu pembentukan Undang-Undang yang bernilai, berkualitas dan komperensif harus dilakukan secara utuh yang tidak dapat dipisahkan dengan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Untuk mencapai tujuan pembentukan Undang-Undang yang bernilai, berkualitas dan komperensif serta proses dan mekanisme pembentukan Undang-Undang, maka dituntut kekuasaan eksekutif dan legislatif untuk dapat mengintegrasi serta menggunakan pikiran kritis melalui landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dalampembentukan Undang-Undang.
Kajian Hukum Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Politik Anggaran Gea, Ali Yusran
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2078

Abstract

Maraknya tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai tindak pidana yang memerlukan upaya luar biasa untuk memberantasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat otonom, mandiri, dan bebas dari pengaruh pihak luar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 berwenang melakukan supervisi terhadap lembaga penyidik ​​kepolisian dan kejaksaan. Lembaga ini bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan hukum yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.Pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi tidak selalu mengedepankan tindakan represif akan tetapi dapat dilakukan pencegahan melalui politik anggaran atau kebijakan anggaran baik dalam penyusunan anggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran. Selain kebijakan anggaran juga pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi sangat dituntut penyelenggara Negara dan penegak hukum memiliki kemauan politik keberanian dan komitmen dalam memberantas korupsi.Penelitian Hukum Normatif dengan studikepustakaan ini memiliki tujuan untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi yang sering terjadi di lingkungan kekuasaan legistaif, eksekutif dan yudikatif bahkan lebih cenderung terjadi di lingkungan kekuasaan eksekutif.Pencegahan tindak pidana korupsi dapat juga dilakukan secara tindakan preventif, tindakan preventif ini dapat didukung dengan sistem pengawasan di setiap jenjang penyelenggaraan Negara atau dalam internal institusi-institusi penyelenggara Negara. Pencegahan tindak pidana melalui prefentif ini sangat dituntut melalui pengawasan internal di setiap institusi penyelenggara Negara.
Development of Criminal Evidence Law in Indonesia Gea, Ali Yusran
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 3 (2024): August: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i3.1031

Abstract

Proof is a form of description relating to the truth of an event so that an acceptable truth status is obtained, apart from that, proof is also the act of proving. The evidentiary system is a regulation of the types of evidence that may be used. Proving whether the defendant actually committed the act charged is the most important part of the criminal procedure. There are 4 (four) theories of evidence known in the history of evidentiary law, namely Positive Wettelijk Bewijstheorie, Conviction In Time, Conviction Raisonne and Negative Wettelijk Bewijstheorie. The evidence system in Indonesia adheres to a negative system of evidence according to law (negatief wettelijk bewijstheorie) where evidence must be based on law, namely with at least two valid pieces of evidence. The judge obtains confidence that a criminal act actually occurred and that the defendant was guilty of doing it. The development of evidence in proving criminal acts in Indonesia, both those that have been regulated in special legislation and those that are purely based on the Criminal Procedure Code, has certainly had an impact on progress for law enforcement in Indonesia
Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Gea, Ali Yusran
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2077

Abstract

Perkembangan hukum didunia sangat mempengaruhi sistem hukum yang terhadap hukum suatu negara dan bagaimana hukum tersebutditentukan oleh peradaban manusia baik dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Mengembangkan hukum nasional secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional merupakan tujuan dan kewajiban Indonesia sebagai negara hukum, menurut Pasal 1 Ayat [3] UUD 1945. Hal ini untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh sebab itu pembentukan Undang-Undang yang bernilai, berkualitas dan komperensif harus dilakukan secara utuh yang tidak dapat dipisahkan dengan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Untuk mencapai tujuan pembentukan Undang-Undang yang bernilai, berkualitas dan komperensif serta proses dan mekanisme pembentukan Undang-Undang, maka dituntut kekuasaan eksekutif dan legislatif untuk dapat mengintegrasi serta menggunakan pikiran kritis melalui landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dalampembentukan Undang-Undang.
Kajian Hukum Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Politik Anggaran Gea, Ali Yusran
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2078

Abstract

Maraknya tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai tindak pidana yang memerlukan upaya luar biasa untuk memberantasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat otonom, mandiri, dan bebas dari pengaruh pihak luar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 berwenang melakukan supervisi terhadap lembaga penyidik ​​kepolisian dan kejaksaan. Lembaga ini bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan hukum yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.Pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi tidak selalu mengedepankan tindakan represif akan tetapi dapat dilakukan pencegahan melalui politik anggaran atau kebijakan anggaran baik dalam penyusunan anggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran. Selain kebijakan anggaran juga pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi sangat dituntut penyelenggara Negara dan penegak hukum memiliki kemauan politik keberanian dan komitmen dalam memberantas korupsi.Penelitian Hukum Normatif dengan studikepustakaan ini memiliki tujuan untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi yang sering terjadi di lingkungan kekuasaan legistaif, eksekutif dan yudikatif bahkan lebih cenderung terjadi di lingkungan kekuasaan eksekutif.Pencegahan tindak pidana korupsi dapat juga dilakukan secara tindakan preventif, tindakan preventif ini dapat didukung dengan sistem pengawasan di setiap jenjang penyelenggaraan Negara atau dalam internal institusi-institusi penyelenggara Negara. Pencegahan tindak pidana melalui prefentif ini sangat dituntut melalui pengawasan internal di setiap institusi penyelenggara Negara.
The Role of the DPRD in Creating a Clean Government from KKN (Pematangsiantar City Study) Tambunan, Zakaria; Br. Sembiring, Tamaulina; Gea, Ali Yusran
Journal of Research in Social Science and Humanities Vol 6, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/jrssh.v6i1.570

Abstract

This study aims to analyze the role of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Pematangsiantar City in creating a clean government from the practice of Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN). This study uses a descriptive-analytical method with a normative and empirical juridical approach through literature studies and field observations. The results of the study show that the Pematangsiantar City DPRD has carried out its supervisory function through work meetings, program evaluations, field inspections, and the use of interpellation rights and the right of inquiry. However, the effectiveness of supervision is still constrained by limited recommendatory authority, barriers to access to public information, and overlapping authority with other supervisory institutions. This study concludes that strengthening the role of the DPRD in realizing a clean government requires firm regulatory support, capacity building and institutional integrity, and active participation of the community.
Co-Authors Br. Sembiring, Tamaulina Tambunan, Zakaria