Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Hukum Lex Generalis
Zico Ricardo Aritonang
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Terhadap Parkir Liar di Kota Medan Simbolon, Elia Bastian; Zico Ricardo Aritonang
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2122

Abstract

Parkir merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat, terlebih parkir sangat dibutuhkan oleh masyarakat utamanya dalam hal trasportasi atau berkendara. Pesatnya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan mengakibatkan meningkatnya jumlah kendaraan serta menyebabkan tingginya infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah kota medan. Pada beberapa kasus, oknum lain sering menyalahgunakan lahan parkir untuk mendapatkan berupa keuntungan. oknum pengendara juga sering menyalahgunakan lahan kosong sebagai tempat parkir dengan beberapa alasan. Lahan parkir menjadi masalah yang penting dan mendesak yang membutuhkan perhatian lebih oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik library search yang dimana adalah mencari bahan-bahan hukum berupa, peraturan perundang-undangan dan kajian terdahulu berupa jurnal ataupun artikel yang berkaitan dengan judul penelitian. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: Pertama, jika pengguna kendaraan kedapatan melanggar sesuai ketentuan yang berlaku, maka Oknum pelaku pengendara yang melakukan parkir liar akan dikenakan sanksi seperti yang tertuang pada Peraturan Walikota Nomor Medan Nomor 70 Tahun 2017 yang mengatur tentang Tata Cara Pemindahan/Penderekan, Penguncian, Dan Penggembosan/Pengempesan Roda Kendaraan yang menjadi Peraturan pelaksana dari pasal 120 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016. Kedua, Apabila pungutan liar itu dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau paksa, maka oknum tersebut dapat dijerat dengan pasal pemerasan dan ancaman yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiga, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran parkir liar, kurangnya lahan atau fasilitas parkir, rendahnya kesadaran, mahalnya biaya parkir dan kebijakan. Dengan demikian hendaknya aparat penegak hukum yang bertugas dapat lebih tegas dalam mengefektifkan penerapan larangan parkir liar di kawasan kota medan. Masyarakat pengguna jalan hendaknya menaati terhadap peraturan yang berlaku.
Tinjauan Yuridis Terhadap Parkir Liar di Kota Medan Simbolon, Elia Bastian; Zico Ricardo Aritonang
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2122

Abstract

Parkir merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat, terlebih parkir sangat dibutuhkan oleh masyarakat utamanya dalam hal trasportasi atau berkendara. Pesatnya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan mengakibatkan meningkatnya jumlah kendaraan serta menyebabkan tingginya infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah kota medan. Pada beberapa kasus, oknum lain sering menyalahgunakan lahan parkir untuk mendapatkan berupa keuntungan. oknum pengendara juga sering menyalahgunakan lahan kosong sebagai tempat parkir dengan beberapa alasan. Lahan parkir menjadi masalah yang penting dan mendesak yang membutuhkan perhatian lebih oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik library search yang dimana adalah mencari bahan-bahan hukum berupa, peraturan perundang-undangan dan kajian terdahulu berupa jurnal ataupun artikel yang berkaitan dengan judul penelitian. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: Pertama, jika pengguna kendaraan kedapatan melanggar sesuai ketentuan yang berlaku, maka Oknum pelaku pengendara yang melakukan parkir liar akan dikenakan sanksi seperti yang tertuang pada Peraturan Walikota Nomor Medan Nomor 70 Tahun 2017 yang mengatur tentang Tata Cara Pemindahan/Penderekan, Penguncian, Dan Penggembosan/Pengempesan Roda Kendaraan yang menjadi Peraturan pelaksana dari pasal 120 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016. Kedua, Apabila pungutan liar itu dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau paksa, maka oknum tersebut dapat dijerat dengan pasal pemerasan dan ancaman yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiga, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran parkir liar, kurangnya lahan atau fasilitas parkir, rendahnya kesadaran, mahalnya biaya parkir dan kebijakan. Dengan demikian hendaknya aparat penegak hukum yang bertugas dapat lebih tegas dalam mengefektifkan penerapan larangan parkir liar di kawasan kota medan. Masyarakat pengguna jalan hendaknya menaati terhadap peraturan yang berlaku.
Analisis Perbedaan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Implikasi terhadap Penegakan Hukum Very Pahala Sijabat; Zico Ricardo Aritonang; Lenny Maria Aritonang; Agatha Christie Tarigan
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 7 (2024): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i7.797

Abstract

Abuse of authority is an important issue in criminal and administrative law in Indonesia. This study discusses the differences in elements of abuse of authority in the Corruption Law and the State Administration Law and their impact on law enforcement. The results of the analysis show that the differences in approach in the two laws have the potential to cause legal uncertainty and overlapping authority. Regulation harmonization is needed to ensure the effectiveness of law enforcement and prevent unnecessary criminalization of public officials.
Pertanggungjawaban Pidana atas Deepfake AI dalam Produksi dan Distribusi Pornografi Digital di Indonesia Kevin David Sirait; Arman Saut Rivando; Cecilia Angel; Zico Ricardo Aritonang; Lenny Maria Aritonang
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 7 (2026): Tema Hukum Pidana
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i7.3458

Abstract

The development of deepfake technology based on Artificial Intelligence has given rise to complex manipulative digital pornography crimes. This study analyzes the legal framework and criminal liability in Indonesia. The results show that regulations such as the Pornography Law and the ITE Law have not specifically regulated deepfake, creating a legal vacuum. Nevertheless, perpetrators can be prosecuted interpretatively through existing provisions. Regarding criminal liability, perpetrators who produce and distribute deepfake pornographic content can be held accountable if the elements of actus reus and mens rea are fulfilled. However, there are obstacles in evidence and perpetrator identification due to anonymity and the borderless nature of digital technology.
Co-Authors Agatha Christie Tarigan Arman Saut Rivando Cecilia Angel Kevin David Sirait Lenny Maria Aritonang Simbolon, Elia Bastian Very Pahala Sijabat