<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi: studi di pengadilan negeri makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Empiris yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dan Polrestabes Makassar. Hasil penelitian Penerapan asas pembuktian terbalik dalam kasus Tindak Pidana Korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 128. Pasal 37 dan 37A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups terlaksana kurang efektif karena peran penuntut umum masih menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembuktian Substansi darı sistem hukum di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian terbalik sehingga penerapan dari pembuktian terbalik tersebut tidak dapat diterapkan secara efektif. The research objective is to analyze the effectiveness of reverse evidence in corruption crimes: a study at the Makassar District Court. The method used in this research is empirical research conducted at the Makassar District Court and Makassar Police. Research results The application of the principle of reverse evidence in Corruption Crime cases is regulated by the provisions of Article 12, Article 12A, and Article 128. Articles 37 and 37A of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes were implemented less effectively because the role of the public prosecutor is still very important in the evidentiary process. The substance of the legal system in Indonesia does not strictly regulate reverse evidence so the application of reverse evidence cannot be implemented effectively.]]>
