<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penggunaan petisi online di Indonesia tentang penggunaan petisi online sebagai sarana sosial dalam mengontrol kebijakan pemerintah. Penelitian ini menggunakan Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahan Hukum Sekunder: penulis menggunakan buku-buku dan jurnal hukum yang relevan dan mendukung tentang penelitian Aspek Hukum Tentang Petisi Online Sebagai Sarana Sosial Dalam Mengontrol Kebijakan Pemerintah. Bahan Hukum Tersier: penulis menggunakan Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya potensi besar dalam penggunaan petisi online yang lebih efisien sebagai sarana sosial dalam mengontrol kebijakan pemerintah, tetapi karena belum adanya regulasi dan lembaga khusus yang mengatur tentang petisi online, maka hal tersebut menjadi kelemahan dari penggunaan petisi online di Indonesia. Namun, jika dipandang dari perspektif Hak Asasi Manusia, maka penggunaan petisi online dapat diupayakan berdasarkan hukum. The research objective is to analyze the use of online petitions in Indonesia regarding the use of online petitions as a social means of controlling government policy. This research uses primary legal materials: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights Article 96 paragraph (6) Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations. Secondary Legal Material: the author uses relevant and supportive legal books and journals regarding research on legal aspects of online petitions as a social means of controlling government policy. Tertiary Legal Material: the author uses the Legal Dictionary and the Big Indonesian Dictionary. The results of this research show that there is great potential in using online petitions more efficiently as a social means of controlling government policy. Still, because there are no regulations or special institutions that regulate online petitions, this is a weakness of the use of online petitions in Indonesia. However, if viewed from a human rights perspective, the use of online petitions can be pursued based on the law.]]>
