Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.439
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum SIGn Jurnal Hukum Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Sovereign: International Journal of Law Innovative: Journal Of Social Science Research Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan Jurnal Social Society HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES COMPENDIUM OF JUDGE MADE LAW
Nurul Qamar
Lecturer of Fakultas Hukum UMI Makassar
Religion Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime) Djanggih, Hardianto; Qamar, Nurul
Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 1 (2018): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.14020

Abstract

Artikel ini membahas masalah penanggulangan kejahatan siber (cyber crime) melalui pendekatan teori-teori kriminologi. Hal tersebut penting untuk memahami kejahatan siber dari segi karakteristik kejahatan dan penjahat. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian yang bersifat yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat teori yang dapat digunakan menganalisis kejahatan siber (cyber crime), yaitu anomi, asosiasi diferensial, kontrol sosial, dan netralisasi. Teori tersebut dapat digunakan sebagai strategi pencegahan dan penindakan kejahatan siber (cyber crime) sebagai kejahatan yang dihasilkan melalui interaksi anggota mayarakat memerlukan penanganan serius baik oleh masyarakat, penegak hukum dan perumusan perundangan-undangan. Agar kebijakan memerangi kejahatan siber (cyber crime) tepat guna dan berhasil guna, maka para pihak perlu memperhatikan hasil kajian cyber crime dari perspektif kriminologi.This article discusses the problem of cyber crime through the approach of criminology theories. It is important to understand cyber crime in terms of the characteristics of crime and criminals. The research method used is research method that is juridical-empirical. The results show that there are four theories that can be used to analyze cyber crime, namely anomy, differential association, social control, and neutralization. The theory can be used as a cyber crime prevention and crime prevention strategy as a crime generated through the interaction of members of the community requires serious handling by the community, law enforcement and the formulation of legislation. In order for the policy to combat cyber crime to be effective and effective, the parties need to pay attention to the results of the cyber crime study from the perspective of criminology.
Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional Begem, Sarah Sarmila; Qamar, Nurul; Baharuddin, Hamza
SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 1: April - September 2019
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (622.251 KB) | DOI: 10.37276/sjh.v1i1.28

Abstract

Penelitian ini mengkaji dan menelaah hukum tentang: Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional Berdasarkan Statuta Roma 1998. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat melalui Mahkamah Pidana Internasional melalui tahapan Pra-Peradilan, Penyelidikan, Acara Pemeriksaan Sementara, Peradilan, Pembuktian, dan Putusan. Adapun saran penelitian: a) Perlu adanya definisi yang jelas dan tegas tentang Agresi yang diatur dalam Statuta Roma 1998; b) Pelaksanaan sistem hukum penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat disarankan agar tetap menghargai kedaulatan suatu negara.
Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami Rahman, Sufirman; Qamar, Nurul; Kamran, Muhammad
SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 2: Oktober 2019 - Maret 2020
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v1i2.60

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus perkawinan poligami di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris atau (Socio Legal Study Research). Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus perkawinan poligami dapat dilihat berdasarkan lima faktor, antara lain: faktor hukumnya; faktor penegakan hukum; faktor sarana atau fasilitas pendukung; faktor masyarakat; serta faktor kebudayaan. Perolehan data dari keseluruhan faktor menunjukkan hasil yang kurang efektif, antara lain: terdapat 65% terkait faktor hukumnya; 72,5% terkait faktor penegakan hukumnya; 60% terkait faktor sarana atau fasilitas pendukung; 61,25% terkait faktor masyarakat; serta 62,5% terkait faktor kebudayaan.
Implementasi Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Busdir, Riska Lisa; Rahman, Sufirman; Qamar, Nurul
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan Satlantas terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di Mamuju Tengah dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di Mamuju Tengah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris dimana hukum dipandang sebagai fenomena sosial. Artinya dalam proses penelitian bagaimana hukum itu beroperasi dalam masyarakat, seberapa besar pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan menggandeng peraturan perundang-undangan yang berbenturan dengan keadaan masyarakat yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi merupakan sarana untuk menyampaikan atau memberitahukan kepada masyarakat khususnya bagi pelajar yang menjadi objek utama sebagai pengguna jalan, guna mengetahui dampak dari pelanggaran lalu lintas, serta upaya represif lain yang dilakukan seperti teguran, tilang, dan penyitaan. Teguran dilakukan kepada anak pelanggar lalu lintas dengan cara menyuruh anak pelanggar lalu lintas menulis surat pernyataan dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dan faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum terdiri dari faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor budaya masyarakat. This study aims to determine law enforcement efforts by the traffic unit Police for traffic violations committed by school children in Central Mamuju and factors that become obstacles in law enforcement of traffic violations committed by school children in Central Mamuju. The research approach used in this study is empirical legal research. In empirical legal research where law is seen as a social phenomenon. This means that in the research process, how the law operates in society, how much influence the law has on society by cooperating with laws and regulations that collide with the real situation of society. The results showed that socialization is a means to convey or notify the community, especially for students who are the main objects as road users, in order to find out the impact of traffic violations, as well as other repressive efforts carried out such as reprimands, speeding tickets, and confiscation. Reprimands are carried out to children of traffic violators by making children of traffic violators write a statement letter and promise not to commit violations again and factors that affect the effectiveness of the law consist of legal factors themselves, law enforcement factors, facilities or facilities factors, and community cultural factors.
Aspek Hukum Tentang Petisi Online Sebagai Sarana Sosial Dalam Mengontrol Kebijakan Pemerintah Hamdan, Andi Muh Jahfal; Husen, La Ode; Qamar, Nurul
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penggunaan petisi online di Indonesia tentang penggunaan petisi online sebagai sarana sosial dalam mengontrol kebijakan pemerintah. Penelitian ini menggunakan Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahan Hukum Sekunder: penulis menggunakan buku-buku dan jurnal hukum yang relevan dan mendukung tentang penelitian Aspek Hukum Tentang Petisi Online Sebagai Sarana Sosial Dalam Mengontrol Kebijakan Pemerintah. Bahan Hukum Tersier: penulis menggunakan Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya potensi besar dalam penggunaan petisi online yang lebih efisien sebagai sarana sosial dalam mengontrol kebijakan pemerintah, tetapi karena belum adanya regulasi dan lembaga khusus yang mengatur tentang petisi online, maka hal tersebut menjadi kelemahan dari penggunaan petisi online di Indonesia. Namun, jika dipandang dari perspektif Hak Asasi Manusia, maka penggunaan petisi online dapat diupayakan berdasarkan hukum. The research objective is to analyze the use of online petitions in Indonesia regarding the use of online petitions as a social means of controlling government policy. This research uses primary legal materials: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights Article 96 paragraph (6) Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations. Secondary Legal Material: the author uses relevant and supportive legal books and journals regarding research on legal aspects of online petitions as a social means of controlling government policy. Tertiary Legal Material: the author uses the Legal Dictionary and the Big Indonesian Dictionary. The results of this research show that there is great potential in using online petitions more efficiently as a social means of controlling government policy. Still, because there are no regulations or special institutions that regulate online petitions, this is a weakness of the use of online petitions in Indonesia. However, if viewed from a human rights perspective, the use of online petitions can be pursued based on the law.
Analisis Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Ibrahim, Musdalifa Bin H.; Thalib, Hambali; Qamar, Nurul
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor apakah yang memengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan di kepolisian resor gowa pada tahun 2021-2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian perpaduan normatif dan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara langsung dari Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Gowa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan di kepolisian resor gowa pada tahun 2021-2023 terdapat beberapa faktor yaitu Faktor Lingkungan akibat kehidupan lingkungan sosialnya yang kurang kondusif, Faktor Seksualitas dari segi aspek pengendalian seksualnya, Faktor adanya Waktu dan Kesempatan, Faktor Pengetahuan dan Kesadaran Hukum: pengetahuan hukum bagi masyarakat yang relatif rendah. The research objective is to analyze the factors that influence the occurrence of sexual violence against women in the Gowa resort police in 2021-2023. This research uses normative research methods and data obtained directly from the field. Primary data in this research is obtained directly from the Gowa Police Criminal and Investigation Unit (Satreskrim). The results of this research show that: Several factors influence the occurrence of sexual violence against women in the Gowa resort police in 2021-2023, namely Environmental Factors due to a less conducive social environment, Sexuality Factors in terms of aspects of sexual control, Time Factors and Opportunity, Legal Knowledge and Awareness Factors: legal knowledge for society is relatively low.
Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggararaan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum Qamar, Nurul; Rezah, Farah Syah
Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/awtjhpsa.v2i2.1781

Abstract

A rule of law is a state that places the law, the principle of an independent and partial judiciary, as supreme command in the governance order, so that the executors of the functions of government positions do not have free will. By literature research, The urgency of authority as an instrument of government in the administration of a rule of law is that it must adhere to, develop, and practice the principle of a rule of law, which is based on the principle of legality, so that the legal authority of government originates from law. In a rule-of-law state, authority is used as an instrument for administering government, so that the basis for taking action is clear; therefore. So that authority as a legal instrument is measured by whether or not there is legal authority as governmental authority.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Tanggungan Atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Yang Di Batalkan Pengadilan Fajar, Muh Agung; Qamar, Nurul; Alam, Syamsul
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang hak tanggungan serta penyebab gugurnya Atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang di Batalkan Pengadilan. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah memggunakan tipe penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian bahwa pemberian kredit perbankan membutuhkan jaminan sebagai pengaman bagi pihak perbankan. Hak Tanggungan merupakan jaminan bagi fasilitas kredit dari perbankan. Dalam hal adanya sengketa pada objek hak tanggungan yang mengakibatkan pembebanan hak tanggungan atas objek jaminan suatu piutang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, sementara pembebanan hak tanggungan yang dibuktikan dengan adanya sertipikat hak tanggungan sudah memiliki kekuatan hukum yang kuat, berdasarkan hal tersebut terdapat rumusan masalah berupa Perlindungan hukum terhadap pemegang hak tanggungan terhadap obyek Tanah yang dinyatakan batal oleh putusan pengadilan. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian tersebut dengan dinyatakannya SHGB batal demi hukum oleh Pengadilan, maka segala sesuatu ataupun perbuatan yang didasarkan pada SHGB tersebut secara otomatis cacat hukum, namun dengan batalnya Hak Tanggungan tidak menyebabkan hapusnya perjanjian kredit. The research objective is to analyze the legal protection for mortgage rights holders and the causes of the cancellation of Building Use Rights Certificates (SHGB) which are cancelled by the court. The approach used in this research is the Normative Law research type. The research results show that providing banking credit requires collateral as a safeguard for the banking sector. Mortgage Rights are collateral for credit facilities from banks. If there is a dispute over the object of mortgage rights which results in the imposition of mortgage rights on the collateral object of a receivable being declared to have no legal force, while the imposition of mortgage rights as evidenced by the existence of a certificate of mortgage rights already has strong legal force, based on this there is a formulation of the problem in the form of Protection law against holders of mortgage rights to land objects which are declared void by a court decision. Furthermore, based on the results of this research, with the court declaring the SHGB as null and void by the law, everything or actions based on the SHGB are automatically legally flawed, but the cancellation of the mortgage right does not result in the cancellation of the credit agreement.
Implementasi Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gowa Permatasari, Nefrit; Qamar, Nurul; Busthami, Dachran S
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap (ptsl) di kabupaten gowa; (2) mengetahui dan mengalisis problematika yang terdapat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap di kabupaten gowa. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap di Kabupaten Gowa masih perlu untuk dilengkapi dan disempurnakan sesuai dengan Pasal 36, 37, dan 38 Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pada tahap pendokumentasian dan penyerahan hasil Kegiatan PTSL Tahun 2023 oleh Ketua Ajudikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa; (2) Problematika yang terdapat dalam PTSL di Kabupaten Gowa dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu Struktur Hukum, Substansi hukum, dan Budaya hukum yang terdiri dari Sumber Daya Manusia, Sarana/Prasarana, Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi, Permasalahan Tanah Absentee, Kelebihan Maksimum, dan Tanah Terlantar serta Pembuktian Hak, dan Pengetahuan Masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing complete systematic land registration (PTSL) in the Gowa Regency; (2) know and analyse the problems in implementing complete systematic land registration in the Gowa Regency. This research is empirical. The results of this research indicate that: (1) Implementation of Complete Systematic Land Registration in Gowa Regency still needs to be completed and perfected by Articles 36, 37 and 38 of ATR/BPN Ministerial Regulation Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration, at the documentation stage and submission of the results of PTSL activities for 2023 by the Head of Adjudication to the Head of the Gowa Regency Land Office; (2) The problems contained in PTSL in Gowa Regency are influenced by 3 (three) factors, namely Legal Structure, Legal Substance, and Legal Culture consisting of Human Resources, Facilities/Infrastructure, Application of the Delimitation Contradiction Principle, Absentee Land Problems, Maximum Excess, and Abandoned Land and Proving Rights, and Community Knowledge.
Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Fasilitas Kesehatan Dalam Mengikutsertakan Pekerjanya Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Wardani, Indah; Qamar, Nurul; Rustan, Rustan
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implementasi tanggung jawab penyelenggara fasilitas kesehatan dalam mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan data primer melalui wawancara dan kuesioner yang dibagikan langsung kepada pihak terkait dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta bahan hukum pendukung lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Masih ada penyelenggara fasilitas kesehatan yang belum mengikutsertakan pekerjanya pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (2) Adapun faktor yang mempengaruhi penyelenggara fasilitas kesehatan (faskes) dalam mengikutsertakan pekerjanya pada program JKN adalah pengetahuan penyelenggara faskes tentang peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban mengikutsertakan pekerja pada program JKN, kemampuan finansial penyelenggara faskes, pekerja penyelenggara faskes telah memiliki jaminan kesehatan lainnya dan sarana dan prasarana layanan Kesehatan. The research objective is to analyze the implementation of the responsibilities of health facility administrators in involving their workers in the National Health Insurance program. This empirical research uses primary data through interviews and questionnaires distributed directly to related parties and secondary legal materials in the form of books, journals and other supporting legal materials. This research shows that: (1) There are still health facility providers who have not included their workers in the National Health Insurance (JKN) program. (2) The factors that influence health facility (fasces) administrators in including their workers in the JKN program are health facility administrators' knowledge of the laws and regulations regarding the obligation to include workers in the JKN program, the financial capacity of health facility administrators, health facility administrators' workers having other health insurance and Health service facilities and infrastructure.
Co-Authors Alief Utama, Muhammad Alfin Assaad, Andi Istiqlal Badaru, Baharuddin Begem, Sarah Sarmila Busdir, Riska Lisa Busthami, Dachran S Fajar, Muh Agung Hamdan, Andi Muh Jahfal Hamid, Muh Rifaldy Palorongi Hamza Baharuddin, Hamza Hardianto Djanggih, Hardianto Hardinah, Hardinah Hatta, Muhammad Afian Husen, La Ode Ibrahim, Musdalifa Bin H. Ikram Alfareza, Muhammad Kamran, Muhammad Malik, Muh Fitrah Mappaselleng, Nur Fadhilah Mirnawanti Wahab, Mirnawanti Mursyid , Mursyid Nurul Qalbi, Nurul Permatasari, Nefrit Rahman, Sufirman Rezah, Farah Syah Rustan, Rustan Safnur, Andi Adeha Sahban, Sahban Said Sampara Syalman, Arri Abdi Syamsul Alam, Syamsul Thalib, Hambali Wardani, Indah