Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Legislasi Indonesia
Badu, Linawaty Wadju
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kemampuan Membangun Kreatifitas Masyarakat Desa Biluhu Timur Mewujudkan Transformasi Digital Elfikri, Nurul Fazri; Junus, Nirwan; Badu, Linawaty Wadju; Mamu, Karlin; Puluhulawa, Irlan; Kai, Muh. Iksan Putra
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 4 No. 2 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v4i2.23119

Abstract

Kemampuan Membangun Kreatifitas Masyarakat Desa Biluhu Timur Mewujudkan Transformasi DigitalAbstrak: Salah satu permasalahan yang dialami masyarakat desa Biluhu Timur terkait pelayanan administrasi yang masih lambat dan membutuhkan proses yang lama. Hal ini diperkuat pernyataan kepala desa, dimana masih terdapat kendala dalam pelayanan yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur serta sarana prasarana desa. Terbatasnya sistem jaringan dan sulitnya akses menuju Kantor desa juga masuk dalam permasalahan yang dihadapi oleh desa biluhu timur. Secara geografis letak Desa Biluhu Timur mestinya dapat memberikan keuntungan lebih bagi masyarakat khususnya dalam mengembangkan potensi laut, baik melalui pengelolaan destinasi wisata maupun sumber daya alam lainnya. Olehnya, melihat permasalahan yang ada di daerah tersebut, tim Organisasi Mahasiswa melahirkan solusi yang sifatnya konstruktif dan searah dengan visi dan misi kepala desa berkaitan dengan digitalisasi desa. Solusi ini berkenaan dengan keberadaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di Desa Biluhu Timur untuk dikembangkan agar lebih optimal dan berkesinambungan.  Ability to Build Community Creativity in Biluhu Timur Village to Realise Digital Transformation                                                                                        Abstract: One of the problems experienced by the people of Biluhu Timur village is related to administrative services that are still slow and require a long process. This is reinforced by the statement of the village head, where there are still obstacles in services caused by limited human resources and village infrastructure and facilities. limited network systems and difficult access to the village office are also included in the problems faced by East Biluhu village. The geographical location of Biluhu Timur Village should be able to provide more benefits for the community, especially in developing the potential of the sea, both through the management of tourist destinations and other natural resources. Therefore, seeing the problems that exist in the area, the Student Organization team came up with a solution that is constructive and in line with the vision and mission of the village head related to village digitalization. This solution is related to the existence of BUMDes (Village-Owned Enterprises) in Biluhu Timur Village to be developed to be more optimal and sustainable. 
Legislative Omission: Potret Pengaturan Pengelolaan Sampah di Indonesia Nggilu, Novendri Mohamad; Puluhulawa, Fenty Usman; Kaluku, Julisa Aprilia; Badu, Linawaty Wadju
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 21, No 1 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2024
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v21i1.1117

Abstract

Lahirnya undang-undang tentang pengelolaan sampah sejatinya memperkuat konstitusionalitas aspek lingkungan hidup di Indonesia. Perintah undang-undang untuk membentuk peraturan daerah (provinsi) tentang pengelolaan sampah regional tidak dipenuhi oleh seluruh daerah provinsi di Indonesia, kondisi ini menujukkan terjadinya legislative omision. Artikel ini menguraikan aspek konstitusionalitas lingkungan hidup yang di dalamnya termasuk pula aspek pengelolaan sampah, serta perbandingannya dengan beberapa negara lain, dan memotret kondisi legislative omision dalam pengaturan pengelolaan sampah di provinsi se Indonesia. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dimana bahan hukum yang diperoleh disajikan secara preskriptif. Penelitian ini menemukan 16 provinsi yang telah membentuk peraturan daerah tentang pengelolaan sampah sebagaimana perintah dari Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah, sementara 18 provinsi lainnya hingga saat ini belum membentuk peraturan daerah dimaksud. Obesitas peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan sampah yang diwujudkan dalam bentuk peraturan gubernur, masifnya pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pengelolaan sampah, menjadi sebagian faktor yang memengaruhi  mayoritas provinsi yang tidak membentuk peraturan daerah provinsi tentang pengelolaan sampah.
Co-Authors Fenty U. puluhulawa Irlan Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Kai, Muh. Iksan Putra Mamu, Karlin Nirwan Junus Novendri M Nggilu Nurul Fazri Elfikri