Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PERZINAAN ANTARA ATURAN HUKUM DALAM KUHP TAHUN 1946 DENGAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Wirotomo, Heristiawan Aryo; Utami, Wiwik
MAKSIGAMA Vol 18 No 1 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v18i1.160

Abstract

Penelitian ini berfokus pada perbandingan tindak pidana perzinaan antara aturan hukum dalam KUHP Tahun 1946 dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan mengeksplorasi aspek hukum dan sosial dari kedua aturan hukum tersebut. Dengan memanfaatkan teori perbandingan hukum, penelitian ini mengidentifikasikan persamaan dan perbedaan dalam substansi hukum, penerapan sanksi, serta dampak sosial dari penerapan sanksi terhadap tindak pidana perzinaan. Dalam analisis keilmuan hukum, penelitian ini menyoroti dualisme sistem hukum di Indonesia dan juga tantangan terhadap harmonisasi antara hukum nasional dan hukum daerah yang tunduk pada otonomi khusus, terutama dalam konteks Qanun Aceh. Dari segi keilmuan sosial, penelitian ini menjelajahi dampak stigma dan pengaruh yang mungkin muncul akibat adanya perbedaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang sama. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas implementasi hukum terkait tindak pidana perzinaan di Indonesia dan menyoroti perspektif teori perbandingan hukum dalam memahami kerangka hukum nasional dan lokal serta implikasinya terhadap masyarakat. Kata Kunci: perbandingan aturan hukum, tindak pidana perzinaan, KUHP lama dan Qanun Jinayat Aceh
Legal Certainty for Mothers in Child Custody Disputes: Implications of Deficiency of Child Custody in the Indonesian Legal System Wirotomo, Heristiawan Aryo; Somala, Taufik Dany; Nuha, Royus Yunior Stivenson; Suistiyono, Dwi Setiaputra; Astuti, Sri Ayu
Formosa Journal of Multidisciplinary Research Vol. 4 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjmr.v4i1.12532

Abstract

This study aims to analyze the impact of confiscation of custody rights for mothers and children and its implications for the Indonesian legal system, in order to formulate an ideal legal settlement for child custody disputes in the future so that justice is achieved for the mother. This study uses a normative juridical research method using statute approach and case approach. The research resulted that it was found the impact of the confiscation of child custody rights not only affects the psychological condition of the mother and child, but also creates uncertainty in the justice system in Indonesia. The confiscation of custody rights by ex-husbands shows weaknesses in law enforcement and a lack of adequate protection for mothers and children.
Kepastian Hukum bagi Ibu dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Implikasi Penyitaan Hak Asuh Anak dalam Sistem Hukum Indonesia Wirotomo, Heristiawan Aryo; Laydita, Mega Agustin; Putri, Erlina Maria
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 12 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i12.32571

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum bagi ibu dalam sengketa hak asuh anak pasca perceraian dengan berfokus pada implikasi perampasan hak asuh anak yang dilakukan oleh mantan suami dengan menggunakan tolok ukur Pasal 452 ayat (1) KUHP. Pasal 452 ayat (1) KUHP Nasional mengatur ketentuan mengenai penegakan hukum bagi seseorang yang mengambil hak asuh anak di bawah umur dari hak asuh orang yang bertanggung jawab, namun dalam praktiknya sering terjadi perampasan hak asuh yang melanggar prinsip keadilan, terutama terhadap ibu yang seharusnya berhak atas hak asuh anak. Dalam konteks ini, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus untuk mengkaji apakah peraturan dalam Pasal 452 ayat (1) KUHP Nasional memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi ibu dalam sengketa hak asuh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pasal 452 ayat (1) KUHP Nasional masih terdapat celah dan norma yang belum jelas yang dalam pelaksanaannya tidak mampu memberikan kepastian hukum yang adil bagi ibu, terutama dalam menangani kasus perampasan hak asuh anak yang dilakukan oleh mantan suami. Studi ini juga menyoroti bias gender dalam penerapan aturan tersebut, yang mengakibatkan hilangnya hak-hak perempuan sebagai ibu dan sebagai orang tua yang seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk merawat anak. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kembali regulasi terkait hak asuh anak dalam KUHP, serta memperkuat perlindungan hukum bagi ibu melalui putusan pengadilan yang lebih responsif terhadap keadilan dan kepentingan terbaik anak.
THE APPLICATION OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION IN CONSUMER DISPUTE RESOLUTION BASED ON LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION: PENERAPAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Wirotomo, Heristiawan Aryo; Marsudi Dedi Putra
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 11 No. 02 (2025): Desember
Publisher : Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/adhaper.v11i02.1

Abstract

Consumer dispute resolution in Indonesia is explicitly regulated under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which provides space for non-litigation settlement through Alternative Dispute Resolution (ADR). The application of ADR, particularly through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), reflects the implementation of the principle of fast, simple, and low-cost justice as mandated in Article 2 paragraph (4) of Law Number 48 of 2009 on Judicial Power. This research employs a normative legal method with a statute approach and a conceptual approach. Data were obtained from literature studies covering legislation, legal doctrines, and relevant court decisions. The results of the study indicate that ADR through BPSK serves as an effective mechanism to provide legal certainty, protect consumer rights, and ensure access to justice, particularly for consumers harmed by business actors. However, the effectiveness of ADR still faces several challenges, including limited human resources, low consumer awareness of ADR mechanisms, and the emerging complexity of disputes in the digital trade sector (e-commerce). Therefore, strategies to improve BPSK’s performance are required through regulatory optimization, the use of digital technology in dispute resolution, and capacity building of human resources, so that ADR mechanisms can become more adaptive, responsive, and relevant to the dynamics of consumer protection in Indonesia.
Formation of Laws Based on The Omnibus Method that Meet Standards of Meaningful Participation Marsudi Dedi Putra; Heristiawan Aryo Wirotomo
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 3 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i3.3069

Abstract

The formation of laws based on the omnibus method attempts to combine various themes in one law and accelerate the legislative process, but has the potential to reduce the quality of participation. Using a legislative approach, comparative studies, and conceptual, this article analyzes how the concept and practice of community participation and what standards are used as benchmarks for meaningful participation in the formation of laws based on the omnibus method. As a result, a country that adheres to the concept of people's sovereignty must fulfill the principle of openness with community participation as its main pillar. Omnibus as a method in the formation of laws often reaps controversy because it does not provide sufficient public access and participation space for the community. The active involvement of the community and stakeholders or related parties affected to provide input and suggestions through a public consultation mechanism at the stages of submitting draft laws, discussions and joint approvals is a standard of meaningful participation that must be met in the formation of laws based on the omnibus method.