Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sosial dan Teknologi Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ADHAPER
Wirotomo, Heristiawan Aryo
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PERZINAAN ANTARA ATURAN HUKUM DALAM KUHP TAHUN 1946 DENGAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Wirotomo, Heristiawan Aryo; Utami, Wiwik
MAKSIGAMA Vol 18 No 1 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v18i1.160

Abstract

Penelitian ini berfokus pada perbandingan tindak pidana perzinaan antara aturan hukum dalam KUHP Tahun 1946 dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan mengeksplorasi aspek hukum dan sosial dari kedua aturan hukum tersebut. Dengan memanfaatkan teori perbandingan hukum, penelitian ini mengidentifikasikan persamaan dan perbedaan dalam substansi hukum, penerapan sanksi, serta dampak sosial dari penerapan sanksi terhadap tindak pidana perzinaan. Dalam analisis keilmuan hukum, penelitian ini menyoroti dualisme sistem hukum di Indonesia dan juga tantangan terhadap harmonisasi antara hukum nasional dan hukum daerah yang tunduk pada otonomi khusus, terutama dalam konteks Qanun Aceh. Dari segi keilmuan sosial, penelitian ini menjelajahi dampak stigma dan pengaruh yang mungkin muncul akibat adanya perbedaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang sama. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas implementasi hukum terkait tindak pidana perzinaan di Indonesia dan menyoroti perspektif teori perbandingan hukum dalam memahami kerangka hukum nasional dan lokal serta implikasinya terhadap masyarakat. Kata Kunci: perbandingan aturan hukum, tindak pidana perzinaan, KUHP lama dan Qanun Jinayat Aceh
Legal Certainty for Mothers in Child Custody Disputes: Implications of Deficiency of Child Custody in the Indonesian Legal System Wirotomo, Heristiawan Aryo; Somala, Taufik Dany; Nuha, Royus Yunior Stivenson; Suistiyono, Dwi Setiaputra; Astuti, Sri Ayu
Formosa Journal of Multidisciplinary Research Vol. 4 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjmr.v4i1.12532

Abstract

This study aims to analyze the impact of confiscation of custody rights for mothers and children and its implications for the Indonesian legal system, in order to formulate an ideal legal settlement for child custody disputes in the future so that justice is achieved for the mother. This study uses a normative juridical research method using statute approach and case approach. The research resulted that it was found the impact of the confiscation of child custody rights not only affects the psychological condition of the mother and child, but also creates uncertainty in the justice system in Indonesia. The confiscation of custody rights by ex-husbands shows weaknesses in law enforcement and a lack of adequate protection for mothers and children.
Kepastian Hukum bagi Ibu dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Implikasi Penyitaan Hak Asuh Anak dalam Sistem Hukum Indonesia Wirotomo, Heristiawan Aryo; Laydita, Mega Agustin; Putri, Erlina Maria
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 12 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i12.32571

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum bagi ibu dalam sengketa hak asuh anak pasca perceraian dengan berfokus pada implikasi perampasan hak asuh anak yang dilakukan oleh mantan suami dengan menggunakan tolok ukur Pasal 452 ayat (1) KUHP. Pasal 452 ayat (1) KUHP Nasional mengatur ketentuan mengenai penegakan hukum bagi seseorang yang mengambil hak asuh anak di bawah umur dari hak asuh orang yang bertanggung jawab, namun dalam praktiknya sering terjadi perampasan hak asuh yang melanggar prinsip keadilan, terutama terhadap ibu yang seharusnya berhak atas hak asuh anak. Dalam konteks ini, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus untuk mengkaji apakah peraturan dalam Pasal 452 ayat (1) KUHP Nasional memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi ibu dalam sengketa hak asuh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pasal 452 ayat (1) KUHP Nasional masih terdapat celah dan norma yang belum jelas yang dalam pelaksanaannya tidak mampu memberikan kepastian hukum yang adil bagi ibu, terutama dalam menangani kasus perampasan hak asuh anak yang dilakukan oleh mantan suami. Studi ini juga menyoroti bias gender dalam penerapan aturan tersebut, yang mengakibatkan hilangnya hak-hak perempuan sebagai ibu dan sebagai orang tua yang seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk merawat anak. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kembali regulasi terkait hak asuh anak dalam KUHP, serta memperkuat perlindungan hukum bagi ibu melalui putusan pengadilan yang lebih responsif terhadap keadilan dan kepentingan terbaik anak.
THE APPLICATION OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION IN CONSUMER DISPUTE RESOLUTION BASED ON LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION: PENERAPAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Wirotomo, Heristiawan Aryo; Marsudi Dedi Putra
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 11 No. 02 (2025): Desember
Publisher : Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/adhaper.v11i02.1

Abstract

Consumer dispute resolution in Indonesia is explicitly regulated under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which provides space for non-litigation settlement through Alternative Dispute Resolution (ADR). The application of ADR, particularly through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), reflects the implementation of the principle of fast, simple, and low-cost justice as mandated in Article 2 paragraph (4) of Law Number 48 of 2009 on Judicial Power. This research employs a normative legal method with a statute approach and a conceptual approach. Data were obtained from literature studies covering legislation, legal doctrines, and relevant court decisions. The results of the study indicate that ADR through BPSK serves as an effective mechanism to provide legal certainty, protect consumer rights, and ensure access to justice, particularly for consumers harmed by business actors. However, the effectiveness of ADR still faces several challenges, including limited human resources, low consumer awareness of ADR mechanisms, and the emerging complexity of disputes in the digital trade sector (e-commerce). Therefore, strategies to improve BPSK’s performance are required through regulatory optimization, the use of digital technology in dispute resolution, and capacity building of human resources, so that ADR mechanisms can become more adaptive, responsive, and relevant to the dynamics of consumer protection in Indonesia.
LEGAL ANALYSIS OF THE ENFORCEMENT OF DEFAULT JUDGMENTS IN THE RESOLUTION OF DEBT DISPUTES: ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN VERSTEK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG PIUTANG Heristiawan Aryo Wirotomo; Agus Pramono
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 12 No. 1 (2026): Juni
Publisher : Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/adhaper.v12i1.7

Abstract

This study examines the implementation of default judgments (verstek) in the settlement of debt disputes through a normative legal approach. A default judgment, rendered when the defendant fails to appear without a valid reason, is intended to ensure legal certainty and efficiency in resolving civil cases. However, in practice, it often raises issues of substantive justice, particularly concerning the validity of the defendant’s summons, the adequacy of evidence, and the protection of the defendant’s right to file an objection (verzet). By analyzing the provisions of the Herzien Indonesisch Reglement (HIR), Reglement Buitengewesten (RBg), and developments in judicial practice, this study reveals tensions between the principles of legal certainty, justice, and a fast and low-cost trial. Normatively, default judgments provide certainty and efficiency, as they allow judges to resolve disputes despite the defendant’s absence. Nevertheless, from the perspective of justice, weaknesses in the summons mechanism, limited verification of evidence, and execution carried out without the defendant’s involvement may disadvantage the weaker party. This study also highlights the need for reform in the regulation of default judgments to make them more adaptive to modern legal developments, including digitalized summons, stricter evidentiary standards, and broader access to verzet mechanisms. The findings suggest that the implementation of default judgments in debt disputes requires reformulation to not only uphold legal certainty and efficiency but also to prioritize the protection of parties’ rights. Thus, default judgments can serve as instruments of dispute resolution that are both effective and just
PENYULUHAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS DALAM PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM BAGI MASYARAKAT DESA KEDUNGBANTENG, BLITAR Marsudi Dedi Putra; Sri Ayu Astuti; Carolina Kuntardjo; Agus Pramono; Heristiawan Aryo Wirotomo
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 6 No. 2 (2026): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Kahuripan Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51158/dyk5eb27

Abstract

Rendahnya pemahaman masyarakat desa terhadap sistem hukum waris di Indonesia yang bersifat pluralistik, baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam, sering menimbulkan sengketa keluarga, ketidakadilan pembagian harta warisan, dan konflik berkepanjangan. Permasalahan tersebut juga terjadi di Desa Kedungbanteng, Kabupaten Blitar, yang masyarakatnya masih terbatas dalam memahami konsep dasar hukum waris, persamaan dan perbedaan sistem waris, serta mekanisme pembagian waris yang sesuai dengan ketentuan hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terkait pembagian waris yang adil dan sesuai hukum. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab dengan pendekatan partisipatif. Kegiatan diikuti oleh 45 peserta yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, guru, dan warga Desa Kedungbanteng. Materi disampaikan secara sederhana dan aplikatif dengan contoh kasus konkret pembagian waris. Evaluasi dilakukan melalui pretest dan posttest serta observasi partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat sebesar 75% terkait konsep hukum waris dan mekanisme pembagian warisan menurut KUHPerdata dan KHI. Selain itu, peserta menunjukkan meningkatnya kesadaran untuk menyelesaikan pembagian waris secara musyawarah dan sesuai ketentuan hukum. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah preventif dalam meminimalkan sengketa waris serta memperkuat keharmonisan keluarga dan ketertiban sosial di masyarakat desa.   Abstract  The low level of understanding among village communities regarding Indonesia's pluralistic inheritance law system, both based on the Civil Code and the Compilation of Islamic Law, often leads to family disputes, unfair inheritance distribution, and prolonged conflict. This problem also occurs in Kedungbanteng Village, Blitar Regency, where the community still has limited understanding of the basic concepts of inheritance law, the similarities and differences between inheritance systems, and inheritance distribution mechanisms in accordance with legal provisions. This community service activity aims to increase public knowledge and legal awareness regarding fair and legal inheritance distribution. The implementation method is carried out through legal counseling, interactive discussions, and question and answer sessions with a participatory approach. The activity was attended by 45 participants consisting of village officials, community leaders, teachers, and residents of Kedungbanteng Village. The material was presented in a simple and applicable manner with concrete examples of inheritance distribution cases. Evaluation was carried out through pretest, posttest, and participant observation during the activity. The results of the activity showed a 75% increase in community understanding regarding the concept of inheritance law and inheritance distribution mechanisms according to the Civil Code and the Compilation of Islamic Law. Furthermore, participants demonstrated increased awareness of the importance of resolving inheritance distribution through deliberation and in accordance with legal provisions. This activity is expected to serve as a preventative measure to minimize inheritance disputes and strengthen family harmony and social order in village communities.      
Co-Authors Agus Pramono Agus Pramono Carolina Kuntardjo Laydita, Mega Agustin Marsudi Dedi Putra Marsudi Dedi Putra Nuha, Royus Yunior Stivenson Putri, Erlina Maria Somala, Taufik Dany Sri Ayu Astuti Sri Ayu Astuti, Sri Ayu Suistiyono, Dwi Setiaputra Wiwik Utami