Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional
Uz Zaman, Muhamad Nafi
Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Smart Regulation As A New Approach In Regulatory Reform In Indonesia Uz Zaman, Muhamad Nafi
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 13, No 1 (2024): Fenomena Kepatuhan Hukum di Indonesia
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v13i1.1594

Abstract

The regulatory reform hasn’t yet effective results. Because the strategy is still pragmatic and hasn’t addressed root of the problem. Through a conceptual study, it is found that regulatory arrangements in Indonesia still use a centralistic approach, where the government becomes the main subject of regulation and places state regulation as the only instrument. Meanwhile, the smart regulation approach emphasizes the combination of regulatory instruments that not only focus on the centralization of authority in the government but also decentralize it to other non-governmental subjects. The goal is to produce efficient, agile, and egalitarian regulations. The implementation is starting from promoting regulatory decentralization, determining the priority scale for regulatory formation, and establishing a scheme for combining various regulatory instruments
LAPORAN PEMANTAUAN GLOBAL SEBAGAI ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT Uz Zaman, Muhamad Nafi
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 13, No 3 (2024): Peran Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Mewujudkan Produk dan Kepatuhan Hukum Y
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v13i3.1923

Abstract

Pernyataan dukungan Indonesia terhadap United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), berdampak adanya laporan pemantauan global terhadap pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat hukum adat. Persoalannya adalah analisis dan evaluasi perundang-undangan, khusunya dalam masyarakat hukum adat masih belum memperhatikan pemantauan global tersebut. Melalui pendekatan doktriner dan kajian konseptual tentang hubungan hukum internasional dengan hukum domestik, menunjukkan bahwa berdarkan annual report International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), Indonesia dinilai masih negatif dan mendapatkan berbagai catatan serta rekomenasi tentang pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat hukum adat. Adanya laporan pemantauan global tersebut seharusnya dapat dijadikan bahan analisis dan evaluasi regulasi. Harapannya dapat meningkatkan reputasi dan citra positif di dunia internasional. Namun disisi lain, terdapat berbagai pertimbangan negara dalam menindaklanjuti hasil pemantauan internasional, misalnya persoalan political will, national interest dan sifat perjanjian atau deklarasi internasional itu sendiri.
IMPLEMENTASI ECONOMIC ANALYSIS OF LAW DALAM PENGATURAN HILIRISISASI INDONESIA: ANTARA PERMANENT SOVEREIGNTY OVER NATURAL RESOURCES DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL Uz Zaman, Muhamad Nafi
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 14, No 1 (2025): Penguatan Landasan Hukum Hilirisasi Komoditas
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v14i1.2044

Abstract

Diskursus tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan nasional dan perdagangan internasional selalu menjadi perhatian dan acapkali saling berbenturan. Prinsip Permanent Soverignty over Natural Resources yang dimiliki oleh setiap negara dalam beberapa kasus tidak selalu selaras dengan rezim perdagangan bebas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keseimbangan antara kepentingan domestik dan kewajiban internasional dalam konteks regulasi hilirisasi melalui Economic Analysis of Law (EAL). Melalui pendekatan doktriner dan kajian pustaka serta analisis terhadap ketentuan regulasi hilirisasi maupun perdagangan internasional, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan EAL dalam penguatan regulasi hilirisasi dapat memberikan analisis serta evaluasi terhadap efektivitas kebijakan hilirisasi melalui pertimbangan cost and benefit analysis dan regulatory impact assessment. Tujuannya agar negara dapat mengoptimalkan kedaulatan atas pengelolaan sumber daya alam dengan meminimalisir risiko atau biaya yang sudah diperkirakan.
Co-Authors