Kajian mengenai peran pemerintah daerah dan pemerintah kota dalam mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) semakin berkembang. Tren urbanisasi yang cepat di kota-kota besar di Indonesia menuntut pemerintah kota untuk mengembangkan solusi yang inklusif serta memastikan akses layanan publik, seperti air bersih, sanitasi, serta energi, dapat terjangkau oleh seluruh warganya. Kota Bogor terpilih sebagai pilot project oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengimplementasikan tujuan SDGs melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015-2024. Ini menunjukkan bahwa indikator-indikator dalam RPJMD Kota Bogor telah diselaraskan dengan indikator SDGs. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor adalah membangun infrastruktur Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), termasuk tangki septik komunal dan individual, untuk menyediakan akses sanitasi yang lebih baik. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam realisasi pembangunan infrastruktur IPAL ini, seperti keterbatsan anggaran, kondisi lahan yang kurang mendukung, minimnya partisipasi masyarakat, serta kendala teknis, pengelolaan IPAL komunal di Kota Bogor dinilai cukup berkelanjutan dengan skor 54,23 dari 100. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menganalisis kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Bogor dalam mencapai SDGs melalui beberapa indikator, yaitu: (1) kapasitas strategis atau kepemimpinan, (2) kapasitas analisis dan manajemen data, (3) kapasitas manajemen organisasi, dan (4) kapasitas manajemen kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor telah memiliki fondasi kapasitas kelembagaan di keempat aspek tersebut. Namun, beberapa aspek kapasitas tampaknya belum tercapai secara optimal, terutama kapasitas analitis dan kapasitas strategis.