Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal di Kota Bogor Silvia Dian Anggraeni1; Naeli Fitria; Rusdi J. Abbas; M. Fauzi Abdul Rachman; Octavia Adiel Permata; Muhamad Fadilah Aziz; Intan Putri Permatasari
Indonesian Journal of Social Science Vol. 2 No. 2 (2024): JULY- IJSS
Publisher : PDPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58818/ijss.v2i2.75

Abstract

Kajian mengenai peran pemerintah daerah dan pemerintah kota dalam mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) semakin berkembang. Tren urbanisasi yang cepat di kota-kota besar di Indonesia menuntut pemerintah kota untuk mengembangkan solusi yang inklusif serta memastikan akses layanan publik, seperti air bersih, sanitasi, serta energi, dapat terjangkau oleh seluruh warganya. Kota Bogor terpilih sebagai pilot project oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengimplementasikan tujuan SDGs melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015-2024. Ini menunjukkan bahwa indikator-indikator dalam RPJMD Kota Bogor telah diselaraskan dengan indikator SDGs. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor adalah membangun infrastruktur Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), termasuk tangki septik komunal dan individual, untuk menyediakan akses sanitasi yang lebih baik. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam realisasi pembangunan infrastruktur IPAL ini, seperti keterbatsan anggaran, kondisi lahan yang kurang mendukung, minimnya partisipasi masyarakat, serta kendala teknis, pengelolaan IPAL komunal di Kota Bogor dinilai cukup berkelanjutan dengan skor 54,23 dari 100. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menganalisis kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Bogor dalam mencapai SDGs melalui beberapa indikator, yaitu: (1) kapasitas strategis atau kepemimpinan, (2) kapasitas analisis dan manajemen data, (3) kapasitas manajemen organisasi, dan (4) kapasitas manajemen kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor telah memiliki fondasi kapasitas kelembagaan di keempat aspek tersebut. Namun, beberapa aspek kapasitas tampaknya belum tercapai secara optimal, terutama kapasitas analitis dan kapasitas strategis.
MAPPING INDONESIA'S READINESS FOR ASEAN ENERGY MARKET INTEGRATION (AEMI): ANALYSIS OF POLICY HARMONIZATION AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN THE ELECTRICITY SECTOR Silvia Dian Anggraeni; Novita P. Rudiany; Ardila Putri; Naeli Fitria; Hardhana Dinaring Danastri; Tiara Amima Putri
International Journal of Social Science Vol. 4 No. 5: Februari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/ijss.v4i5.9792

Abstract

As a form of commitment to realizing inclusive access to modern energy and reducing greenhouse gas emissions to achieve sustainable development goals as stated in the Paris Agreement, the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) has designed and implemented various energy cooperation programs at the regional level. Through the ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation (APAEC), the ASEAN countries emphasize the regional interconnectivity agenda through infrastructure development projects, one of which is the ASEAN Power Grid (APG). However, there are still several obstacles in the implementation of cooperation under the APAEC framework, namely the absence of a coherent institutional and regulatory framework, as well as differences in tariff, taxes, and energy pricing policies among ASEAN member countries. ASEAN Energy Market Integration (AEMI) is a recommended scheme for strengthening and deepening the established regional energy cooperation under the APAEC framework. This study attempts to analyze Indonesia's readiness to face the discourse on the formation of AEMI, particularly in the electrical energy sector, by using two indicators, namely the harmonization of policies and regulations, and infrastructure development. Using qualitative methods and semi-structured in-depth interview techniques, this study seeks to explore whether the regulations enacted by the Government of Indonesia comply with regional agreements, and to what extent the Government of Indonesia has committed to regional infrastructure development. This study concludes that Indonesia has made efforts to harmonize policies and established agreements on the APG framework with other ASEAN countries. However, Indonesia still needs to map its perception of the need for energy comprehensively and look for the right form of coordination among related institutions to gain more advantages in the ASEAN energy market integration.
PELATIHAN PEMBUATAN VIDEO PRODUK SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA KECIL EKS PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN DI KABUPATEN KEBUMEN Atiqa Khaneef Harahap; Naeli Fitria; Christine Marnani
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 8 No. 1 (2026): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v8i1.19558

Abstract

Promosi dan pemasaran merupakan salah satu tantangan besar dalam pengembangan usaha kecil yang dirintis oleh eks pekerja migran perempuan yang telah kembali ke daerah asalnya di Kabupaten Kebumen. Keterbatasan dalam memanfaatkan media digital membuat pemasaran produk masih dilakukan secara tradisional. Padahal, promosi melalui media digital dengan dukungan konten visual seperti video produk dapat menarik minat dan menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, sebagian besar mereka belum memiliki keterampilan untuk membuat video promosi secara mandiri. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas eks pekerja migran perempuan sebagai pelaku usaha kecil dalam pelatihan pembuatan video produk sebagai strategi pemberdayaan ekonomi berbasis digital. Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu identifikasi kebutuhan, penyusunan materi, pelatihan praktik pengambilan gambar menggunakan telepon genggam, pendampingan proses penyuntingan sederhana, serta evaluasi hasil karya peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta tentang promosi visual dan kemampuan teknis dalam memproduksi video. Dengan demikian, pelatihan pembuatan video produk terbukti dapat menjadi strategi yang efektif untuk memperkuat literasi digital dan mendukung kemandirian ekonomi eks pekerja migran perempuan.