Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital
Julia Hamdini Nasution
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) Putri Dini Agustin; Dhea Dinanty; Julia Hamdini Nasution
Musytari : Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Vol. 5 No. 5 (2024): Musytari : Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8734/musytari.v5i5.3181

Abstract

Salah satu jenis pajak daerah adalah PBB, yang memiliki peran penting dalam pendapatan daerah dan pembiayaan pembangunan. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk membahas mengenai konsep, dasar hukum, objek, subjek, tarif, dan tata cara pembayaran PBB. Jurnal ini menggunakan metode penelitian studi literatur. Informasi yang digunakan berasal dari UU, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah terkait PBB. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data sekunder dari sumber-sumber hukum dan peraturan terkait PBB. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menjelaskan konsep, dasar hukum, objek, subjek, tarif, dan tata cara pembayaran PBB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBB ialah pajak yang dipungut atas kepemilikan tanah atau bangunan. Objek PBB adalah orang atau badan yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan tanah atau bangunan. Subjek PBB adalah orang atau badan yang sebenarnya memiliki hak atas tanah, memiliki, menguasai, atau memanfaatkan tanah atau bangunan. Tarif yang ditetapkan oleh PBB tidak boleh lebih rendah dari 0,3% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tetapi pemerintah daerah masih memiliki wewenang untuk menetapkan tarif yang lebih rendah. Pembayaran PBB dilakukan setiap tahun melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemahaman yang baik mengenai konsep, dasar hukum, objek, subjek, tarif, dan tata cara pembayaran PBB sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan optimalisasi penerimaan daerah dari sektor PBB.
Analisis Lingkungan Bisnis dalam Ekonomi Digital: Mengukur Dampak Platformisasi Terhadap Persaingan Industri Zuhrinal M. Nawawi; Julia Hamdini Nasution
Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital Vol. 2 No. 2 (2025): Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital
Publisher : Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/apke.v2i2.967

Abstract

This study uses a qualitative method to analyze the dynamics of the business environment within the context of the digital economy, specifically focusing on the impact of platformization on industry competition. Rapid digital technological developments have given rise to various digital platforms that disrupt conventional business models and reshape market structures across multiple sectors. Platforms such as marketplaces, ride-sharing services, and fintech companies have become dominant actors influencing competitive patterns, value distribution, and relationships between large and small enterprises. This research aims to understand how digital platforms affect industry competition through vertical integration, network effects, and data control. The findings reveal that platformization enhances transaction efficiency and market access but also creates imbalances in market power, digital monopolies, and dependency on algorithms. In this context, government regulation and business adaptation strategies are essential to maintaining competitive balance and ensuring the sustainability of the digital ecosystem. The study recommends the adoption of adaptive regulatory approaches and multi-sector collaboration to foster healthy competition in the digital era.
Co-Authors Dhea Dinanty Putri Dini Agustin Zuhrinal M. Nawawi