This Author published in this journals
All Journal JURNAL EKSEKUTIF
Lengkong, Johny Peter
Sam Ratulangi University

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN LANGOWAN UTARA KABUPATEN MINAHASA Rompas, Jufri Frani; Pati, Agustinus B; Lengkong, Johny Peter
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDesa merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat, hal ini dikarenakan desabersentuhan langsung dengan masyarkat, kenyataan itu menjadi dasar pemerintah sekarang ini untukmembangun Indonesia dari desa, hal itu ditunjang dengan pemberian dana yang melimpah, namunpada kenyataannya kesiapan masing-masing desa berbeda-beda. Dalam penelitian ini masalahsumberdaya manusia, aspek kepentingan mendominasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalissi tentangpengelolaan keuangan desa di 3 Desa di Kecamatan Langowan Utara yaitu Desa Walantakan, DesaTaraitak dan Desa Tempang III. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya kepentingankepentinganyang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa, bukan hanya elemen masyarkat, namunjuga berasal dari elemen pemerintah yang lebih diatas serta pengusaha.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Keuangan Desa
PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( SUATU STUDI DI DESA WAYAFLI KECAMATAN MABA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR) Kapita, Fandayani; Kaawoan, Johannis Eduard; Lengkong, Johny Peter
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Oleh karena itu didalam membangun masyarakat desa terutama dalam bidang sosial ekonomi masyarakat dibutuhkan seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Kepala Desa yang diharapkan berfungsi sebagai sumber inovasi, pembina, mengarahkan dan berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan ide atau gagasan-gagasan kepada masyarakat desa, dalam rangka meningkatkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengolah, memelihara dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada disekitarnya, untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik. Sebagai seorang pemimpin, kepala desa diberikan tugas untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desanya, proses pemberdayaan dapat dilakukan banyak hal dan sumber pendanaannya telah diatur dalam perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan kepala desa Wayafli dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan Peran Kepala Desa Wayafl dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sudah baik terlihat dari beberapa program pemberdayaan yang ada di desa yaitu pemberdayaan secara fisik seperti pembangunan infrastruktur: saluran air, jalan setapak, pemberian bantuan alat-alat penangkap ikan nelayan, sedangkan pemberdayaan secara non fisik meliputi penyuluhan-penyuluhan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.Kata Kunci : Peranan,Kepala Desa, Pemberdayaan
EVALUASI DISTRIBUSI PROGRAM PEMERINTAH TENTANG BERAS MISKIN KEPADA MASYARAKAT (Suatu Studi Desa Totolan Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa) Mentang, Frendy Andreas; Liando, Daud Markus; Lengkong, Johny Peter
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSalah satu program nasional yang dilaksanakan pemerintah saat ini yakni program penyaluran subsidi beras bagai masyarakat berpendapatan rendah, sebagai bantuan untuk meningkatkan katahanan pangan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berpendapatan rendah. Program penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan renda merupakan program yang sudah dilaksanakan sejak Tahun 1998 yang disebut dengan program oprasi pasar khusus (OPK), kemudian di tahun 2002 di kenal dengan program beras rakyat miskin (Raskin). Seiring dengan perkembangan zaman pada tahun 2008 diubah menjadi beras subsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah. Tujuan dan target subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah ditempatkan pemerintah dalam agenda pembangunan nasional agar dalam pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kedepan menjadi bantuan pangan bernutrisi. Secara filosofis dan yuridis, negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak asasi manusia. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin/rentan miskin yang telah ditetapkan, adalah penduduk dengan tingkat pendapatan terendah, atau sebanyak 15,5 juta rumah tangga sasaran penerima manfaat yang mendapatkan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. pelaksanaanya masih sajah terdapat beberapa prosedur pendistribusian yang tidak sesuai dengan pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016.Penelitian ini menggunakan metode penelitia kualitatif. Untuk mengevaluasi program raskin di Desa Totolan penulis menggunakan teori dari Daniel tentang distribusi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan implementasi kebijakan tentang program beras miskin ini belum berhasil dan belum berjalan dengan maksimal, sebab antara perencanaan dan pelaksanaan distribusi beras miskin yang dilakukan tidak sama dengan kenyataan dilapangan.Kata Kunci : Evaluasi, Distribusi, Beras Miskin
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DI DESA SEREI KECAMATAN LIKUPANG BARAT KABUPATEN MINAHASA UTARA Lantaka, Meiske; Kaunang, Markus; Lengkong, Johny Peter
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBadan Permusyawaratan Desa merupakan Lembaga Legislasi yang ada di desa yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi kinerja pemerintah desa dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa agar penggunaannya sesuai dengan skala prioritas penggunaannya, tujuan penelitian untuk mengetahui penggunaan dana desa yang digunakan pemerintah desa serei. Teori yang digunakan adalah teori pengawasan yang dikemukakan oleh Fayol, penelitian kualitatif deskriptif, adalah jenis penelitian yang menyebabkan data dan analisis yang digunakan dalam penelitian bersifat kualitatif. Fokus penelitian yakni peranan Badan Pemusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan berdasarkan teori pengawasan menurut Fayol. Hasil penelitain ditinjau dari tiga aspek pengawasan yang dikemukakan oleh Fayol yaitu Memerikasa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan yang dilihat dari keterlibatan BPD pada tahap awal rencana penggunaan dana desa sampai pada tahap akhir penggunaan dana desa yang dinilai belum berjalan secara efektif, karena terhentinya pekerjaan yang tidak diketahui oleh BPD. Perintah yang dikeluarkan adalah terkait dengan perintah penggunaan dana desa yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang dinilai tidak berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Prinsip yang dianut adalah ukuran BPD dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang dimilikinya dalam pelaksanaan pengawasan yang dinilai sudah cukup baik, akrena dalamf pelaksanaan pengawasan sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang dianut begitu juga terhadap pengambilan keputusan terhadap masalah yang di dapati. Kesimpulan dalam pelaksanaan pengawasan yang ada didesa serei terlebih pengawasan terhadap penggunaan dana desa belum bisa dilaksanakan secara efektif.Kata Kunci : Peranan, BPD, Pengawasan