Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EKSEKUTIF
Johannis Eduard Kaawoan, Johannis Eduard
Unknown Affiliation
Environmental Science

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA (Suatu Studi Di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan) Sondakh, Hari; Kaawoan, Johannis Eduard; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakAdministrasi desa adalah proses pengelolaan dan pengaturan surat-surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Tertib administrasi desa dilakukan oleh perangkat yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik, namun hal tersebut bukan pekerjaan yang mudah karena membutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang memadai sehingga hasil kerja akan menjadi efektif dan efesien.Penelitian ini mengkaji tentang Efektivitas Pembinaan Administrasi Desa dalam Meningkatkan Kinerja di Kecamatan Amurang Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa dilihat dari teori Hari Lubis tentang pengukuran efektivitas organisasi yakni Pendekatan Sumber, dan Pendekatan Proses. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dari hasil penelitian dapat disimpulkan peran dari pemerintah kecamatan dalam pembinaan administrasi desa sudah cukup baik.Kata Kunci: Efektivitas, Pembincaan, Administrasi
KINERJA APARATUR PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN RANOTANA Rumondor, Marsyela Christin; Kaunang, Markus; Kaawoan, Johannis Eduard
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakFungsi pelayanan publik diharapkan timbul karena adanya rasa tanggung jawab ataupun kemauan untuk melaksanakan kewajiban kemanusiaan terhadap orang lain dengan kesadaran saling menolong, saling membutuhkan, dan saling berbuat baik antara satu dengan yang lain. Untuk mencapai suatu bentuk pelayanan yang baik maka aparatur pemerintah sebagai pelaksana harus mempunyai kemampuan memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat dan mampu serta tanggap terhadap kepentingan umum. Pelayanan publik merupakan kebutuhan dasar masyarakat dalam bernegara dan menjalankan aktivitas sebagai seorang warga negara. Karena kebutuhan yang mendasar tersebut, maka sering terjadi ketidakpuasan masyarakat akibat kinerja yang ditunjukkan aparat kurang memuaskan. Penelitian ini mengkaji mengenai kinerja aparat Kelurahan Ranotana Kota Manado dalam pelayanan publik, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian dilapangan penulis menyimpulkan bahwa secara umum kinerja aparat yang ada di Kelurahan Ranotana belum sesuai dengan harapan masyarakat.Kata Kunci : Kinerja, Aparat, Pelayanan Publik
PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( SUATU STUDI DI DESA WAYAFLI KECAMATAN MABA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR) Kapita, Fandayani; Kaawoan, Johannis Eduard; Lengkong, Johny Peter
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Oleh karena itu didalam membangun masyarakat desa terutama dalam bidang sosial ekonomi masyarakat dibutuhkan seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Kepala Desa yang diharapkan berfungsi sebagai sumber inovasi, pembina, mengarahkan dan berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan ide atau gagasan-gagasan kepada masyarakat desa, dalam rangka meningkatkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengolah, memelihara dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada disekitarnya, untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik. Sebagai seorang pemimpin, kepala desa diberikan tugas untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desanya, proses pemberdayaan dapat dilakukan banyak hal dan sumber pendanaannya telah diatur dalam perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan kepala desa Wayafli dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan Peran Kepala Desa Wayafl dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sudah baik terlihat dari beberapa program pemberdayaan yang ada di desa yaitu pemberdayaan secara fisik seperti pembangunan infrastruktur: saluran air, jalan setapak, pemberian bantuan alat-alat penangkap ikan nelayan, sedangkan pemberdayaan secara non fisik meliputi penyuluhan-penyuluhan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.Kata Kunci : Peranan,Kepala Desa, Pemberdayaan
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud) Awaeh, Stewar; Kaawoan, Johannis Eduard; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini dengan judul Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud bermaksud untuk mengetahui bagaimana Peranan BPD dalam penyelenggaraan pengawasan pada pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Sereh IPenelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Peranan BPD dalam penyelenggaraan pengawasan pada pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Sereh I adalah sesuai tupoksi BPD pada UU no 6 tahun 2014 yaitu ikut serta dalam penyusunan APBDes , dan mengawasi proses pembangunan di Desa Sereh.Peranan BPD dapat maksimal jika para anggota BPD di bekali dengan pelatihan – pelatihan yang dapat menunjang pengembangan kinerja baik dari sisi jasmani dan rohani , selain itu dukungan dan kerja sama dari masyarakat dan pemerintah desa juga sangat diharapkan untuk menunjang keberhasilan BPD dalam menjalankan peranannya .Kata Kunci: Peranan , BPD , Pengawasan , Pemerintahan
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DISTRIK DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI (Studi Di Distrik Klamono Kabupaten Sorong) Karsau, Marlos G.; Kaawoan, Johannis Eduard; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelayanan admnistrasi merupakan suatu rangkaian kegiatan pada suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan pada mereka yang mempunyai kepentingan dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dari pengertian di atas tersirat bahwa suatu pelayanan pada dasarnya melibatkan dua pihak yang saling berhubungan yaitu organisasi pemberi pelayanan di satu pihak dan masyarakat sebagai penerima pelayanan di pihak lainnya. Jika organisasi mampu memberikan pelayanan yang optimal dan memenuhi tuntutan dari masyarakat, maka dapat dikatakan organisasi tersebut telah mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Pelaksanaan pelayanan administrasi pada Kantor Distrik dapat dilakukan melalui penataan sistem manajemen serta mengadakan pembinaan kelembagaan yang memungkinkan terciptanya iklim kondusif dan pelayanan yang berkualitas. Pembinaan kelembagaan merupakan suatu prospektif dalam merencanakan dan mengarahkan perubahan dalam organisasi. Distrik Klamono merupakan distrik yang menyelenggarakan pelayanan administrasi, pada pelaksanaannya masih banyak mengalami kendala, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untik melihat lebih dalam mengenai kinerja aparatur distrik Klamono dalam pelayanan administrasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pelayanan umum di Distrik Klamono telah mengalami peningkatan dalam melaksanakan pekerjaan administrasi.Kata Kunci: Kinerja, Aparat, Pelayanan Administrasi
PERAN LURAH DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK SUATU STUDI DI KELURAHAN SAGERAT KECAMATAN MATUARI KOTA BITUNG Rantepasang, Apphia; Kaawoan, Johannis Eduard; Rengkung, Franky R.D
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTata kelola pemerintahan yang baik merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang ideal dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak bias lepas dari profesionalisme penyelenggara pemerintahan yaitu aparatur pemerintahan yang bermoral dan mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau. Selain itu dalam dalam menjalankan pemerintahan sangat diperlukan keterbukaan dari aparatur pemerintah agar dapat tercipta kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran Lurah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dilihat dari profesionalisme dan transparansi aparatur pemerintah kelurahan Sagerat. Teori yang digunakan adalah teori prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang dikemukakan oleh Buyung, Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang menyebabkan data dan analisis yang digunakan dalam penelitian bersifat kualitatif. Fokus penelitian ini yakni peran lurah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilihat dari profesionalisme dan transparansi aparatur pemerintah kelurahan berdasarkan teori prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik menurut Buyung.Hasil penelitian ini ditinjau dari indikator profesionalisme dan transparansi yang dikemukakan oleh Buyung yaitu penyelenggara pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan dengan biaya terjangkau serta penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Kesimpulan profesionalisme penyelenggara pemerintahan yang ada di kelurahan Sagerat yaitu pegawai pemerintah kelurahan Sagerat yang lambat dalam meresponi setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta sulitnya masyarakat dalam mengakses informasi.Kata kunci : Peran, Lurah, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2015 DI DESA ESANDOM KECAMATAN TOMBATU TIMUR Wawointana, Tesa Visi Valeria; Kaawoan, Johannis Eduard; Rengkung, Franky
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBadan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan desa dan belanja desa.Prinsip pengawasan yang harus dijalankan bahwa pengawasan bukan mencari kesalahan, melainkan untuk menghindari kesalahan dan kebocoran yang lebih besar. Tujuan penelitian untuk mengetahui Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur. Teori yang di gunakan adalah Situmorang dan Juhir (1994:27) Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapanpersiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. Fokus penelitian yakni pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan terjadinya penyimpangan-penyimpangan, sesuai dengan fungsi pengawasan dari BPD itu sendiri. Hasil penelitian di lihat dari Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapanpersiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana menggunakan tenaga kerja. Kesimpulan dimana dana yang paling besar berasal dari mata anggaran pembangunan jalan tani, dalam proses pelaksanaannya dinilai menemui kendala, yaitu tidak selesainya pekerjaan tersebut selama tahun 2015.Kata Kunci : Fungsi Pengawasan , Pengelolaan Anggaran
Co-Authors Awaeh, Stewar Hari Sondakh, Hari Josef Kairupan, Josef Kapita, Fandayani Karsau, Marlos G. Lengkong, Johny Peter Markus Kaunang, Markus Marsyela Christin Rumondor, Marsyela Christin Neni Kumayas, Neni Rantepasang, Apphia Rengkung, Franky Wawointana, Tesa Visi Valeria