Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Zaaken: Journal of Civil and Business Law Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Jurnal Studia Legalia Jurnal Restorasi Hukum
Yustika, Anindya
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KONSTRUKSI HUKUM DESA KONSTITUSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Yustika, Anindya; Nabil, Mukhammad Zidan; Sya'bani, Raditya Nur
Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 01 (2024): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61084/jsl.v5i01.100

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi atau peraturan dasar yang menjadi landasan dari segala peraturan perundang-undangan atau produk hukum di Indonesia telah mengatur berbagai aspek utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya adalah pengakuan hak masyarakat adat. Pengakuan hak masyarakat adat di dalam konstitusi tersebut merupakan suatu bentuk upaya negara untuk respect, protect, dan fulfill hak-hak dari masyarakat adat. Salah satu bentuk konkrit tersebut adalah dengan memberikan hak otonomi terhadap masyarakat adat sebagai bentuk penghargaan terhadap masyarakat adat agar dapat mengembangkan serta memenuhi kebutuhannya secara mandiri berdasarkan nilai-nilai adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat di dalam konstitusi. Beberapa tahun ke belakang Mahkamah Konstitusi mengukuhkan beberapa desa adat menjadi desa konstitusi sebagai bentuk pemberian hak otonomi serta role model bagi desa-desa lain di Indonesia untuk tetap senantiasa menegakkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana terdapat di konstitusi kita UUD NRI 1945. Sayangnya penetapan beberapa desa adat menjadi desa konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi tersebut bukan merupakan bagian dari kewenangan maupun kewajiban Mahkamah Konstitusi yang tercantum di dalam konstitusi maupun Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Adanya kekosongan hukum tersebut menimbulkan suatu kebutuhan akan adanya suatu regulasi mengenai penetapan desa adat menjadi desa konstitusi tersebut yang dapat memberikan kepastian hukum. Kata Kunci: Desa Konstitusi, Pemerintah Desa, Mahkamah Konstitusi.
Precautionary Principle: Perumusan Kebijakan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Yustika, Anindya
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 5 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v5i1.31851

Abstract

The transition to new renewable energy not only produces energy that is relatively more environmentally friendly, but there are other consequences on the environment. In this case, policy makers must be careful in making the right decision regarding a particular product or legal product, because the EBT transition has the potential to endanger society as a whole, but at the same time these dangers are not widely understood until there is scientific evidence. This article examines efforts in formulating new and renewable energy management policies with an emphasis on precautionary principles to realize sustainable national legal development. This research uses a doctrinal approach or also called a normative legal approach with descriptive analysis methods. This research shows that the energy transition policy offered by the government does not touch directly on the environmental dimensions that have been detrimental to society. On the other hand, Indonesia, which is new to the concept of EBT, needs to strive to gain trust from its people, which can occur if the system offered is safe. This is done with an established legal umbrella so that the precautionary principle must be the breath in making this EBT regulation.
Konstruksi Leniency Program Sebagai Penumpasan Politik Teritorial Pertambangan dalam Perwujudan Ecological Citizenship Yustika, Anindya; Abimanyu, Mevlana El Rumi; Yhauma, MuttamIimul
Jurnal Restorasi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Restorasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jrh.v7i1.3539

Abstract

Abstract: Indonesia's abundant natural resources, particularly minerals and coal, prompted this study. Article 33(3) of the 1945 Constitution explicitly states that natural resources should benefit the people. However, illegal mining persists, profiting only a select few. Therefore, implementing the Leniency Program in Indonesia is crucial to fostering ecological citizenship. This legal research employs a normative juridical approach, incorporating conceptual and legislative perspectives. The findings indicate ongoing law enforcement issues in the mining sector, involving mining mafias. Consequently, the Leniency Program could serve as a novel strategy to eradicate mining mafias. Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekayaan sumber daya alam Indonesia, khususnya mineral dan batu bara. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun pada kenyataannya, praktik pertambangan ilegal masih marak terjadi dan hanya menguntungkan segelintir pihak. Oleh karena itu, penerapan Program Leniency menjadi penting untuk dikaji dalam rangka penegakan keadilan ekologi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya permasalahan penegakan hukum di sektor pertambangan, yang melibatkan mafia pertambangan. Dengan demikian, Program Leniency dapat menjadi strategi baru untuk memberantas mafia tambang.
Diskursus Pemolisian Berbasis HAM Sebagai Alternative Access To Justice Dalam Hukum Yang Bias Gender Yustika, Anindya
CREPIDO Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Crepido November 2023
Publisher : Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/crepido.5.2.133-145

Abstract

Konstitusi Indonesia meletakkan perwujudan keadilan sosial sebagai tujuan Negara, tak terkecuali keadilan gender. Namun data dari Komnas Perempuan menyatakan antara 2012-2021 terdapat 49.762 laporan kasus kekerasan seksual yang disinyalir karena masih banyak polisi yang memberi stigma terhadap korban sehingga proses peradilan menjadi bias. Padahal melalui UU Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 polisi diharapkan menjadi penegak HAM dalam menjamin rasa aman di masyarakat. Artikel ini menggagas upaya pengaksesan menuju keadilan pada kasus ketidakadilan gender melalui diskresi oleh polisi untuk mencapai keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep. Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum melalui diskresi dapat dilakukan secara efektif dengan pemahaman prinsip HAM dan kesetaraan gender sehingga hasilnya dapat berpihak pada korban.
Co-Authors Abimanyu, Mevlana El Rumi Nabil, Mukhammad Zidan Sya'bani, Raditya Nur Yhauma, MuttamIimul