Rahmawati, Alfina Kusuma
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perspektif Alasan Pemberat Pidana dalam Kasus Korupsi Menteri Kelautan dan Perikanan : Penjelasan Frasa Keadaan Tertentu Salsabila, Lutfiah; Zufar, Muhammad Hamman; Ulinnuha, Unsiya Zulfa; Rahmadani, Eka Novian; Rahmawati, Alfina Kusuma
JURNAL ANTI KORUPSI Vol 3 No 2: November 2013
Publisher : PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jak.v3i2.38842

Abstract

Kasus korupsi merupakan salah satu kejahatan besar (extraordinary crime) yang sudah mengakar di Indonesia. Hukuman bagi para koruptor dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana, dimana koruptor dapat dijatuhi hukuman mati dalam keadaan tertentu. Salah satunya adalah korupsi yang dilakukan dimasa pandemi covid-19. Tidak sedikit pejabat yang terkena Olah Tangkap Tangan KPK, salah satunya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Jabantannya sebagai seorang menteri yang melakukan korupsi dimasa pandemi tentu menjadi alasan munculnya pemberat pidana. Oleh karena itu penting untuk menganalisis yuridis dan fakta dalam kasus ini. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis alasan pemberat pidana terutama dalam perspektif waktu terjadinya kasus korupsi saat pandemi covid-19. Tujuan akhir adalah dapat menganalisis pertimbangan hakim dalam pekara ini apakah telah mencantumkan alasan pemberat pidana sebagai mana fakta yang terungkap. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitan ini adalah data sekunder meliuti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif yakni mengumpulkan literatur yang mendukung penelitian. Penelitian ini menunjukkan kelayakan hukuman yang diberikan kepada Edhy Prabawo atas kasus korupsi yang dilakukan dilihat dari alasan pemberat pidana. Adapun alasan pemberat pidana yakni dilakukan saat negara mengalami bencana nasional yang masuk sebagai keadaan tertentu, jabatannya sebagai seorang menteri dan kerugian yang diakibatkan. Jika dilihat sesuai fakta, seharusnya terdapat penambahan hukuman kepada terdakwa Edhy Prabowo sesuai dengan alasan pemberat pidana. Maka dari itu, diperlukan sebuah analisis yang meninjau kembali alasan pemberat pidana yang seharusnya dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam memutus perkara ini.
Perlindungan Konsumen Atas Praktik Pemindahan Isi Gas LPG Tidak Sesuai Standar Operasional Perusahaan Rahmawati, Alfina Kusuma; Kusuma, Ajeng Pramesthy Hardiani; Yasa, I Wayan
Acten Journal Law Review Vol. 2 No. 3: Dec 2025 (on process)
Publisher : PT Matra Cendikia Abadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71087/ajlr.v2i3.45

Abstract

LPG gas is a primary necessity for the community because it is more practical and efficient than firewood or kerosene. High demand has triggered illegal practices by some businesses, namely transferring subsidized gas cylinders to non-subsidized cylinders using tools that do not meet standards. This action risks causing explosions and losses for consumers. This study aims to analyze the forms of legal protection for consumers, the legal implications for business actors, and efforts to resolve disputes resulting from the distribution of LPG gas that does not comply with company operational standards. The research method used is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. The results of the study show that Legal protection for consumers against the distribution of LPG that is non-compliant with standard operating procedures is implemented through both internal and external mechanisms. Internally, protection is realized through agreements between consumers and business actors to safeguard consumer rights; conversely, external protection is provided by the State through the Consumer Protection Law, which guarantees security, safety, comfort, and legal certainty. This protective framework is further reinforced by the role of the National Consumer Protection Agency (BPKN), which is empowered to supervise and take enforcement action against business actors in violation of the law.. Business actors can be subject to criminal, administrative, and civil sanctions in accordance with Consumer Protection Law, the Oil and Gas Law, and the ESDM Ministerial Regulation. Meanwhile, consumer dispute resolution can be pursued through litigation in court or non-litigation through the BPSK. Consistent law enforcement and strict distribution supervision are necessary to provide legal certainty, safety, and optimal protection for LPG consumers in Indonesia.