Garuda - Garba Rujukan Digital

PLEA BARGAINING DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA NEGARA INDONESIA Alimuddin, Alimuddin; Zahir, Muh Zuhud Al-Khaer; Rasyid, Muh Firdaus; Hastira, Muh Fichriyadi
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2024): Mei-Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i2.9213

The purpose of this study is to evaluate the legal political structure and the level of urgency of the Plea Bargaining System in the Draft Criminal Procedure Code. Normative legal research is the type of research used. The study of legal issues relating to norms is emphasized in legal research techniques. This method will concentrate on looking at legal reality from the point of view of the legal substance that regulates and is still developing. The findings of this study indicate that the Plea Bargaining system in the Draft Criminal Procedure Code is needed. This is indicated by the fact that several countries, such as Germany and France, have successfully implemented similar systems with various models and techniques. However, the Plea Bargaining system in the Draft Criminal Procedure Code does not use these strategies, but rather emphasizes that Plea Bargaining is only to alleviate the charges and accelerate the trial process. Plea Bargaining is expected to accelerate the legal process by reducing the volume of cases brought to court, saving time and money, compensating defendants who admit their guilt, and meeting the needs of the public prosecutor and defendants. With the establishment of the Special Track, Article 199 of the Draft Criminal Procedure Code describes the form of the Plea Bargaining system in its application and offers the idea of a Plea Bargaining system with a maximum penalty of 7 years as one of the options in accelerating case settlement. The use of Plea Bargaining has several advantages as follows: one, it reduces the accumulation of cases in court; two, it provides relief for defendants who admit their guilt; and the third simplifies the process for public prosecutors.

PERAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN DALAM MENDETEKSI DAN MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK PEREMPUAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN TEKNOLOGI (Studi Kasus Nomor.60/Pid.sus/ 2017/PN.Makassar) Rasyid, Muh Firdaus; Al-Khaer Zahir, Muhammad Zuhud; Burhanuddin, Burhanuddin
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/tociung.v4i2.2874

Penelitian ini mengkaji peran teknologi kecerdasan buatan dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana penculikan anak perempuan yang dilakukan oleh anak, dengan fokus pada studi kasus Nomor. 60/Pid.sus/2017/PN.Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran teknologi kecerdasan buatan dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana penculikan anak perempuan. Studi ini juga mengevaluasi kendala-kendala hukum dan teknis yang muncul dalam penerapan teknologi dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa teknologi memiliki potensi besar dalam mendukung aparat penegak hukum melalui pemrosesan data yang cepat dan analisis pola perilaku yang mencurigakan. Namun, tantangan seperti regulasi, etika, privasi, termasuk sumber daya, ketidakpastian hukum dan tantangan teknis, perlu diatasi untuk memastikan penggunaan yang adil dan efektif. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan dan kerangka hukum yang lebih baik dalam penerapan untuk pencegahan tindak pidana di Indonesia.

PLEA BARGAINING DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA NEGARA INDONESIA Alimuddin, Alimuddin; Zahir, Muh Zuhud Al-Khaer; Rasyid, Muh Firdaus; Hastira, Muh Fichriyadi
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Mei-Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i2.9213

The purpose of this study is to evaluate the legal political structure and the level of urgency of the Plea Bargaining System in the Draft Criminal Procedure Code. Normative legal research is the type of research used. The study of legal issues relating to norms is emphasized in legal research techniques. This method will concentrate on looking at legal reality from the point of view of the legal substance that regulates and is still developing. The findings of this study indicate that the Plea Bargaining system in the Draft Criminal Procedure Code is needed. This is indicated by the fact that several countries, such as Germany and France, have successfully implemented similar systems with various models and techniques. However, the Plea Bargaining system in the Draft Criminal Procedure Code does not use these strategies, but rather emphasizes that Plea Bargaining is only to alleviate the charges and accelerate the trial process. Plea Bargaining is expected to accelerate the legal process by reducing the volume of cases brought to court, saving time and money, compensating defendants who admit their guilt, and meeting the needs of the public prosecutor and defendants. With the establishment of the Special Track, Article 199 of the Draft Criminal Procedure Code describes the form of the Plea Bargaining system in its application and offers the idea of a Plea Bargaining system with a maximum penalty of 7 years as one of the options in accelerating case settlement. The use of Plea Bargaining has several advantages as follows: one, it reduces the accumulation of cases in court; two, it provides relief for defendants who admit their guilt; and the third simplifies the process for public prosecutors.

EFEKIVITAS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Palopo) Rasyid, Muh Firdaus; Burhanuddin; Faisal
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/r2m02v43

Tujuan penelitian ini adalah melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana hakim menerapkan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyebarluasan berita bohong yang berujung pada kerugian, dengan menganalisis putusan pengadilan menggunakan rujukan utama Undang-Undang ITE di Pengadilan Negeri Palopo. Penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian merupakan permasalahan hukum yang semakin berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi, sehingga memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat. Dalam praktiknya, majelis hakim mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan juga memperhatikan fakta fakta persidangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan terkait penyebarluasan berita bohong yang mengakibatkan kerugian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi, alat bukti, dan fakta persidangan. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa kejahatan berbasis penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian di kota palopo bukan pertama kali terjadi. Terkhusus pada kasus ini, hal yang meringankan dikarenakan pelaku beritikad baik dan bekerja sama serta mengakui segala perbuatannya saat persidangan, sedangkan hal yang memberatkan adalah perbuatan pelaku merupakan hal yang meresahkan masyarakat.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search