Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia
Dhika Tabrozi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
EKSISTENSI PERADABAN PESANTREN SALAFIYAH DALAM MENCERDASKAN GENERASI BANGSA PADA JENJANG PENDIDIKAN NON FORMAL Dhika Tabrozi
Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia
Publisher : Anfa Mediatama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/relinesia.v3i1.1786

Abstract

Pesantren salafiyah adalah pesantren dengan terdiri dari elemen ciri khas utamanya yaitu kiai, santri, kitab kuning, masjid, dan pondok. Meskipun pada era sekarang modernisasi dan globalisasi telah berkembang akan tetapi pesantren salafiyah tetap eksis mempertahankan dan merawat tradisi budaya yang lama. Masyarakat Indonesia sering mengatakan bahwa modal utama pada pendidikan akhlak dan pendidikan umum terletak pada pesantren. Sehingga banyak masyarakat yang sangat antusias untuk memasukan anaknya pada pondok pesantren khususnya pesantren salafyah. Pesantren salafiyah adalah pesantren tradisional yang pertama kali ada di Indonesia, pesantren salafiyah biasanya terletak di pedesaan sehingga terasa akan kesederhanaannya. Tujuan dari penelitian ini berusaha untuk menganalisa dan menjelaskan tentang eksistensi peradaban pesantren salafiyah pada konteks pendidikan yang telah dikembangkan oleh pesantren salafiyah dari masa ke masa. Metode Penelitian yang digunakan dengan menggunakan kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dalam menjelaskan pokok permasalahan yang di analisa. Hasil pada analisa eksistensi peradaban pesantren salafiyah dalam mencerdaskan generasi bangsa tidak bisa dipisahkan dari peran pesantren salafiyah dalam merawat tradisi terdahulu yang tak akan hilang oleh zaman merupakan upaya menjaga amaliyah dan eksistensi kearifan lokal budaya dan peradaban pesantren salafiyah. Santri yang belajar di pesantren merupakan pewaris ulama, dan regenerasi pemimpin negara karenanya santri senantiasa untuk belajar mendalami ilmu-ilmu agama islam dengan mengharapkan keridhoan dari Allah Swt dan memiiliki tujuan untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya agar menjadi orang yang pintar. Implikasi pada analisa eksistensi peradaban pesantren salafiyah pada konteks pendidikan yaitu berkembangnya metode pendidikan dalam mempelajari ilmu pengetahuan umum serta megadopsi kurikulum pendidikan. Akan tetapi, tradisi merawat budaya terdahulu pada sistem pesantren salafiyah tetap dilaksanakan dan dikembangkan. Pendidikan pondok pesantren salafiyah dibentuk dengan sistem pembelajaran sederhana dengan menggunakan metode sorogan, bandungan, hafalan. Tentunya dengan metode kearifan lokal ciri khas pesantren salafiyah berbeda dengan pendidikan formal lainnya
Jaminan Kebebasan Berpendapat dalam Negara Hukum Modern: Studi Atas Pembubaran Diskusi Diaspora di Jakarta Selatan Dhika Tabrozi
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v14i1.4040

Abstract

This aricle focuses on examining the guarantee of freedom of speech in a modern legal state in diaspora discussions held in Kemang-South Jakarta. The Purpose of this research is to analyze diaspora discussions as a constitutional right of citizens protected by the constitution and human rights. This research reveals the relevance of freedom of opinion and expression through public discussions that must be held peacefully without criminalization from any party as a human right. Article 28 of the 1945 constitution. Article 28E paragraph. Law No. 39 on Human Rights. Article 24 paragraph 1 and Law No. 9 of 1998 on Freedom of Expression in Public provide guarantees to every individual to gather in discussions which are part of human rights protected by the constitution on national legal instruments and international law on the Declaration of Human Rights (UDHR). The discussion of this article uses normative legal research method with statute approach. Primary data used through the rule of law on freedom of speech. Seconday literature uses books and journals that have relevance to the guarantee of freedom of speech in discussions. The data collection carried out in this study with scientific literature in form of books, journals and credible websites from law enforcement that have a correlation as a problem solver studied. The results of the research findings show the low level of public awareness in respecting the rights of others in the discussion room as a citizen’s natural right guaranteed by law, the action of the dissolution of the diaspora discussion in South Jakarta by Unknown Persons (OTK) is not justified by the 1945 Constitution and human rights guarantees. The need for corrective action from the government to identify and prevent the recurrence of the dissolution of public discussions by irresponsible people.   Abstrak Artikel ini fokus mengkaji jaminan kebebasan berpendapat pada negara hukum modern dalam diskusi diaspora yang diselenggarakan di Kemang-Jakarta Selatan. Tujuan penelitian ini menganalisis diskusi diaspora sebagai hak konsitusional warga negara yang dilindungi konstitusi dan HAM. Penelitian ini mengungkap relevansi kebebasan berpendapat dan berekspresi melalui diskusi publik yang harus terselenggara dengan damai tanpa adanya kriminalisasi dari pihak manapun sebagai hak asasi manusia. Pasal 28 UUD 1945. Pasal 28E ayat. UU Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 24 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum memberikan jaminan kepada setiap individu untuk berkumpul dalam diskusi yang bagian dari Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh konstitusi pada instrument hukum nasional dan hukum internasional pada Declaration of Human Rights (DUHAM). Pembahasan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data primer yang digunakan melalui aturan hukum kebebasan berpendapat. Literatur sekunder menggunakan buku dan jurnal yang memiliki keterkaitan pada jaminan kebebasan berpendapat dalam diskusi. Adapun pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan literatur ilmiah berupa buku, jurnal dan website kredibel dari penegak hukum yang memiliki korelasi sebagai pemecah masalah yang dikaji. Hasil temuan penelitian menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghormati hak orang lain pada ruang diskusi sebagai hak kodrati warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang, tindakan atas pembubaran diskusi diaspora di Jakarta Selatan oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) tidak dibenarkan oleh UUD 1945 dan jaminan HAM. Perlunya tindakan korektif dari pemerintah untuk mengidentifikasi dan mencegah terulangnya kembali pembubaran diskusi publik oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab
Perbandingan Pelindungan Hukum Nasional dan Hukum Internasional dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Dhika Tabrozi; Prista Kelana Saeful Rohman
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 3 No. 6 NOVEMBER 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The focus of this research examines the comparion of the protection of national law and international law in protecting Indonesian Migrant Workers. In national law, contained in Law Number 18 Year 2017, the state provides protection for migrant workers consisting of legal protection, social protection, and economic protection. Meanwhile, international legal protection is contained in the ILO (International Labor Organization) convention which emphasizes justice for workers. The Indonesian government has ratified 19 ILO conventions, consisting of 8 basic conventions, 2 gouvernance and 9 general or technical conventions. The research method used is normative research through legal interpretation from juridicial-normative and conceptual aspects. The approach method is carried out by comparing national law and international law as a research analysis. The research data sources used primary data and secondary data. Primary data used is the 1945 Constitution, Law No. 18/2017 on PMI, and ILO (International Labor Organization) Conventions. Data analysis techniques through legal interpretation of primary and secondary used. The results found that nastional and international laws have a correlation in protecting the rights of PMI normatively and empirically in guaranteeing the human rights of PMI. However, weak law enforcement and government supervision on the implementation of PMI indicate serious challenges in preventing the emergence of illegal Indonesian Migrant Worker Placement Company.
EKSISTENSI PERADABAN PESANTREN SALAFIYAH DALAM MENCERDASKAN GENERASI BANGSA PADA JENJANG PENDIDIKAN NON FORMAL Dhika Tabrozi
Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia
Publisher : Anfa Mediatama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/relinesia.v3i1.1786

Abstract

Pesantren salafiyah adalah pesantren dengan terdiri dari elemen ciri khas utamanya yaitu kiai, santri, kitab kuning, masjid, dan pondok. Meskipun pada era sekarang modernisasi dan globalisasi telah berkembang akan tetapi pesantren salafiyah tetap eksis mempertahankan dan merawat tradisi budaya yang lama. Masyarakat Indonesia sering mengatakan bahwa modal utama pada pendidikan akhlak dan pendidikan umum terletak pada pesantren. Sehingga banyak masyarakat yang sangat antusias untuk memasukan anaknya pada pondok pesantren khususnya pesantren salafyah. Pesantren salafiyah adalah pesantren tradisional yang pertama kali ada di Indonesia, pesantren salafiyah biasanya terletak di pedesaan sehingga terasa akan kesederhanaannya. Tujuan dari penelitian ini berusaha untuk menganalisa dan menjelaskan tentang eksistensi peradaban pesantren salafiyah pada konteks pendidikan yang telah dikembangkan oleh pesantren salafiyah dari masa ke masa. Metode Penelitian yang digunakan dengan menggunakan kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dalam menjelaskan pokok permasalahan yang di analisa. Hasil pada analisa eksistensi peradaban pesantren salafiyah dalam mencerdaskan generasi bangsa tidak bisa dipisahkan dari peran pesantren salafiyah dalam merawat tradisi terdahulu yang tak akan hilang oleh zaman merupakan upaya menjaga amaliyah dan eksistensi kearifan lokal budaya dan peradaban pesantren salafiyah. Santri yang belajar di pesantren merupakan pewaris ulama, dan regenerasi pemimpin negara karenanya santri senantiasa untuk belajar mendalami ilmu-ilmu agama islam dengan mengharapkan keridhoan dari Allah Swt dan memiiliki tujuan untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya agar menjadi orang yang pintar. Implikasi pada analisa eksistensi peradaban pesantren salafiyah pada konteks pendidikan yaitu berkembangnya metode pendidikan dalam mempelajari ilmu pengetahuan umum serta megadopsi kurikulum pendidikan. Akan tetapi, tradisi merawat budaya terdahulu pada sistem pesantren salafiyah tetap dilaksanakan dan dikembangkan. Pendidikan pondok pesantren salafiyah dibentuk dengan sistem pembelajaran sederhana dengan menggunakan metode sorogan, bandungan, hafalan. Tentunya dengan metode kearifan lokal ciri khas pesantren salafiyah berbeda dengan pendidikan formal lainnya
BETWEEN SHARIA ARBITRATION AND RELIGIOUS COURTS: JURISDICTIONAL CONFLICT AND JUDICIAL CONSIDERATIONS ON ARBITRATION CLAUSES IN SUPREME COURT DECISIONS Muhammad Fakhril Umam; Dhika Tabrozi; Roisul Umam Arrasyidi; Wijdan Hibatulloh al-Wafa
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 8 No. 1 (2026): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol8.iss1.art10

Abstract

Purpose - This study aims to analyze the conflict of jurisdiction between the National Sharia Arbitration Board (Basyarnas) and the Religious Courts in the resolution of sharia economic disputes, particularly regarding the effectiveness of arbitration clauses when such institutions are not structurally available in certain regions. The focus of the study is directed at the judges’ legal considerations in Supreme Court Decisions No. 159 K/Ag/2021 and No. 175 K/Ag/2021. Methods - The research employs a normative legal method using a statutory and case study approach, focusing on Supreme Court Decisions No. 159 K/Ag/2021 and No. 175 K/Ag/2021. The analysis utilizes Friedman’s legal system theory and Radbruch’s legal objectives to examine the rationality of the judges’ considerations. Findings - The results of this study found that the structural absence of Basyarnas in a region constitutes the primary ratio decidendi for judges to assume adjudicatory authority. Within Friedman’s framework, there is an interaction between the limitations of the legal structure and a responsive legal culture, which prompts judges to engage in legal discovery through the interpretation of Article 1344 of the Civil Code. Based on Radbruch’s conceptual framework, the judge’s legal balancing, in its implications, incorporates legal objectives within a framework aimed at achieving substantive justice for the aggrieved party; the utility-oriented nature of the decision provides practical benefits for the disputing parties; and certainty ensures that regulations are clearly formulated and not open to multiple interpretations, thereby providing legal certainty for the litigants as subjects of law. Research contribution/limitations - This study is limited to a normative analysis of specific cases; therefore, generalizations are limited. Originality/value - This study demonstrates that under conditions of institutional limitations, judges tend to prioritize substantive justice and the effectiveness of dispute resolution over formal legal certainty
Co-Authors Muhammad Fakhril Umam Prista Kelana Saeful Rohman Roisul Umam Arrasyidi Wijdan Hibatulloh al-Wafa