Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal jurnal niara
Irza Setiawan
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Pasar Ikan Desa Pinang Habang Kabupaten Hulu Sungai Utara Irza Setiawan
Jurnal Niara Vol. 17 No. 2 (2024): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v17i2.22341

Abstract

Salah satu kawasan kegiatan pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat berjualan adalah pasar ikan di Desa Pinang Habang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, kegiatan PKL diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, namun dengan kondisi relokasi yang belum mampu menampung PKL, sehingga berdampak kepada masih adanya PKL yang berjualan di bahu jalan, secara data observasi PKL yang berjualan di bahu jalan ada 47 pedagang sehingga terjadi arus kemacetan lalu lintas. metode kualitatif informan merupakan para pedagang yang berjualan di bahu jalan pada pasar ikan desa pinang habang, dari Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pasar ikan ini beroperasi dipinggir jalan utama yang aktivitas jual belinya dimulai pukul 04.00 s.d 08.00 WITA. Ramainya aktivitas jual beli di pasar ikan yang beroperasi dipinggir jalan ini menyebabkan terganggunya lalu lintas, Kurang luasnya pelabuhan yang disediakan pemerintah membuat para pedagang tidak mau pindah dan lebih memilih tetap berjualan dipinggir jalan. Hal ini dibuktikan dengan sebidang tanah perumahan seluas 7.263 M2 yang disediakan pemerintah untuk dijadikan pelabuhan relokasi pasar ikan. Perlunya ada pendataan PKL dengan prosedur yang terarah sehingga mekanisme pengalihan PKL ke tempat relokasi yang sudah disediakan memenuhi kreteria, tentunya ini diawali dengan sosialisasi yang baik dulu dari pemerintah daerah
Pernikahan Dini Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Irza Setiawan
Jurnal Niara Vol. 15 No. 2 (2022): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.157 KB) | DOI: 10.31849/niara.v15i2.9945

Abstract

Pernikahan Dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara meningkat, pada tahun 2018 terdapat 15 kasus, di Tahun 2019 meningkat menjadi 53 kasus, dan di Tahun 2020 semakin meningkat menjadi 168 kasus, Tujuan Penelitian ini adalah untuk menelaah secara kritis bagaimana pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara serta mendeskripsikan model penanggulangan pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara, metode menggunakan pendekatan kualitatif dengan tekhnik analisis menggunakan data sekunder berupa literatur buku sehingga dipilihlah teori implementasi dari buku karya Dr. Deborah Stone sebagai pisau analisis teori kemudian dipadukan dengan literature lain seperti buku-buku kebijakan, metodologi, serta jurnal nasional dan jurnal internasional untuk dipadukan dengan data dispensasi kawin yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan data lapangan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan berdasarkan kesimpulan ditemukan model penanggulangan pernikahan dini yaitu menyamakan persepsi pelaksanan kebijakan tentang apa itu pernikahan dini, berfokus dengan komitmen menunda pernikahan di usia dini dengan meningkatkan kemapanan, perbaikan moralitas masyarakat dan perubahan kultur di masyarakat.
Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara Irza Setiawan
Jurnal Niara Vol. 16 No. 1 (2023): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v16i1.13862

Abstract

There are 2,876 couples of childbearing age in North Amuntai sub-district and there are 2,219 active family planning users. The purpose of this study was to find out how community participation is in the family planning program in North Amuntai sub-district, the method uses a qualitative approach with secondary data analysis techniques, book literature and Combined with national journal data on population, couples of childbearing age and active family planning participants in North Amuntai District, it is known that community participation is more inclined to involve using pill and injection contraceptive programs, and only a few use long-term contraceptive methods
Relevansi Tenaga Honorer Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Irza Setiawan
Jurnal Niara Vol. 16 No. 3 (2024): Januari
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v16i3.17266

Abstract

Salah satu strategi yang dilakukan oleh instansi adalah dengan melakukan perekrutan tenaga honorer, dalam perkembangannya tenaga honorer bertujuan untuk membantu kinerja Aparatur Sipil Negara, lokasi yang menjadi penelitian ini adalah UPT Puskesmas Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah dimana Jumlah pegawai dari hasil data terbaru pada bulan september 2022 dengan total 81 pegawai terdiri dari 56 orang pegawai tetap (PNS), 16 orang tenaga honorer, 2 orang tenaga kontrak daerah Hulu Sungai Utara dan 7 orang tenaga kontrak provinsi TUGSUS (Tugas Khusus), Reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan digunakan dalam pengolahan data dimana menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,menjadi strategi dalam penyajian data, dimana ditopang dengan data tenaga honorer untuk melihat bagaimana relevansi nenaga honorer dalam peningkatan kinerja aparatur sipil Negara
Fenomena Penggunaan Sepeda Listrikdi Kabupaten Hulu Sungai Utara Irza Setiawan
Jurnal Niara Vol. 18 No. 1 (2025): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/day8fh90

Abstract

Kebijakan penggunaan sepeda listrik diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, secara lapangan, mayoritas pelajar terutama pada tingkat SMP/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara menggunakan sepeda listrik sebagai alat transportasi menuju sekolah, bahkan terkadang terjadi kemacetan terutama saat waktu-waktu berangkat ataupun pulang sekolah, kebijakan memang perlu dijalankan salah satunya dengan ada koordinasi antara Satlantas Polres Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara, beberapa upaya sudah dilakukan,  dengan terbitnya surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai penggunaan sepeda listrik dikalangan pelajar. Berbagai macam referensi terdahulu serta aturan kebijakan digunakan untuk menganalisa penggunaan sepeda listrik secara empiric sehingga menghasilkan simpulan untuk memperjelas narasi tentang fenomena yang terjadi di lapangan
Co-Authors