<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dalam penelitian ini, metode kualitatif yang dikombinasikan dengan pendekatan deskriptif digunakan oleh peneliti. dengan menerapkan proses penelitian kepustakaan, atau studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian, sengketa ekonomi syariah didefinisikan sebagai perselisihan mengenai hak atau kepentingan antara dua atau lebih entitas ekonomi yang operasionalnya dijalankan sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Sengketa ini dapat berdampak negatif pada kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan bisnis dan bahkan mengakibatkan hukuman bagi salah satu pihak. Berikut ini adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang sengketa ekonomi syariah: UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur kewenangan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan disahkannya UU No. 3 tahun 2006. Ada dua pendekatan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah: opsi non-litigasi melibatkan penyelesaian sengketa alternatif (ADR), atau penyelesaian konflik di luar pengadilan. Di sisi lain, penyelesaian sengketa berbasis litigasi menunjukkan bahwa perselisihan diselesaikan melalui sistem hukum. Masalah hukum yang berkaitan dengan ekonomi Syariah yang diselesaikan melalui pengadilan dapat diajukan sebagai gugatan biasa atau gugatan pokok.]]>
