p-Index From 2021 - 2026
12.154
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam International Journal of Nusantara Islam Al-Mustashfa MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam AL-HUKAMA´ al-Afkar, Journal For Islamic Studies Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran DE'RECHTSSTAAT YUSTISI ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Al-Dustur Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam El-Iqtishady Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Perspektif Hukum Jurnal Hukum Pelita Familia: Jurnal Hukum Keluarga Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Focus: Jurnal of Law Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Strata Law Review Strata Social and Humanities Studies Cantaka: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen Zona Law And Public Administration Indonesia Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah International Journal of Nusantara Islam Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Hukum Islam Journal of Islamic Law (EJIL) Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Jurnal Ilmu Hukum Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Ecobankers : Journal of Economy and Banking TATHO: International Journal of Islamic Thought and Sciences J-CEKI PESHUM Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara
Claim Missing Document
Check
Articles

HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM H. Hamzah; Oyo Sunaryo Mukhlas; Usep Saepullah
Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 1 (2022): Usroh
Publisher : Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.207 KB)

Abstract

This article discusses women's rights after divorce in positive law and Islamic law. Women's rights after divorce are deemed necessary to be discussed further, because in the Indonesian legal system women's rights after divorce are guaranteed by the Supreme Court regulations, considering that marriage in Indonesian law is regulated based on positive law and Islamic law. The method used in this research is normative juridical with the type of literature study. The results of this study show that after the divorce, women's rights, especially a living are guaranteed in the Marriage Law, as well as the issuance of Perma number 3 of 2017. Then according to Islamic law, ex-husbands have an obligation to provide iddah and hadhanah to their wives and children, mut'ah maintenance for women who are divorced, as well as dowry debts that must be repaid immediately. Keywords: Women's Rights; Positive Law; Islamic Family Law
Harmonization of Islamic Legal Institutions into The Indonesian Legal System Oyo Sunaryo Mukhlas
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 16, No 1 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v16i1.22726

Abstract

AbstractThis research aims to analyse the basic principles of the development of Islamic law which is open to accepting the integration of various elements of social change and community traditions as long as they do not conflict with the Qur'an and al-Hadith which then become part of the National law. This research is a type of qualitative research with a normative juridical approach. The technique used is library research. The results of this research can be concluded: First, the presence of Islam in the archipelago is accompanied by the teachings it carries, namely in the form of shari'ah and various results of the ijtihad of scholars who have been packaged in fiqh; Second, Islamic law that intersects with muamalah affairs is very flexible and elastic, so it is easily accepted by the wider community; Third, the great traditions of Islam can blend with local traditions which can then give birth to qanun, where Islam encourages innovation in world affairs while still paying attention and tolerance to legal values that live in society; Fourth, social changes that occur in Indonesian society are another aspect of the basic principles that encourage the integration of Islamic fiqh values into the national legal system, thus forcing new innovations that are considered to provide legal certainty, justice and benefit for the community.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip dasar pengembangan hukum Islam yang terbuka dalam menerima pembauran pelbagai unsur perubahan sosial dan tradisi masyarakat selama tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Hadist yang selanjutnya menjadi bagian dari hukum Nasional. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: Pertama, kehadiran Islam di bumi nusantara disertai dengan ajaran yang dibawanya, yaitu berupa syari’ah dan berbagai hasil ijtihad para ulama yang sudah dikemas dalam fiqh; Kedua, hukum Islam yang bersinggungan dengan urusan muamalah sangat fleksibel dan elastis, sehingga mudah diterima oleh masyarakat luas; Ketiga, tradisi besar Islam dapat berbaur dengan tradisi lokal yang kemudian dapat melahirkan qanun, di mana agama Islam mendorong untuk berinovasi dalam urusan dunia dengan tetap memperhatikan dan toleransi terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat; dan Keempat, perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia merupakan aspek lain dari prinsip dasar yang mendorong terjadinya pembauran nilai-nilai fiqh Islami ke dalam tata hukum nasional, sehingga memaksa adanya inovasi-inovasi baru yang dipandang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN TENTANG TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA KE DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Deden Najmudin; Oyo Sunaryo Mukhlas; Si'ah Khosyiah
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 4, No 1 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v4i1.23959

Abstract

AbstrakTujuan dilaksanakannya penelitian ini yakni agar dapat mengetahui sumber apa yang menjadi faktor dalam pembangunan Hukum nasional, bagaimana teori pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia, serta bagaimana transformasi Hukum Islam dalam hukum di Indonesia. Kemudian penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, menggunakan jenis data penelitian kualitatif, sumber data primer kemudian sumber data sekunder, serta Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan (library research). Kita ketahui Hukum Islam memiliki ciri khas tersendiri dan juga bisa berdampingan dengan hukum adat yang terlebih dahulu ada serta diberlakukan di masyarakat. Oleh karenanya hukum Islam ini bisa menjadi salah satu yang perlu diadopsi terutama dalam lingkup keperdataan maupun lingkup hukum pidana, selain itu juga hukum Islam mempunyai kompleksitas dalam kajiannya, baik bersifat umum maupun khusus. Secara garis besar sumber pembangunan hukum nasional adalah: bersumber dari Hukum Adat, Hukum Agama Islam, dan Hukum Barat. Kemudian terkait dengan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia ini secara umum ada 5 teori, pertama, teori Kredo, kedua teori Receptie in Complexu, ketiga teori Receptie, keempat teori Receptie Exit, kelima teori Receptie a Contrario. Kata Kunci : Transformasi; Hukum Keluarga; Perundang-undangan
ALIH JENIS KELAMIN DAN HAK-HAK KEWARISAN PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH Ahmad Ibrizul Izzi; Oyo Sunaryo Mukhlas; Atang Abdul Hakim
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v8i1.13103

Abstract

Abstrak Fenomena transgender merupakan fenomena sosial modern, transgender adalah orang yang cara berpenampilan dan berperilaku yang tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya atau ketidakpuasan pada diri sendiri bahkan pada alat kelamin yang dimilikinya. Bisa dilihat dalam bentuk dandanan, make up, gaya dan tingkah laku, hingga pada kepuasan seseorang untuk operasi penggantian kelamin (Sex Reassignment Surgery). Transgender dalam Islam sendiri disebut dengan mukhannath atau bertingkah laku seperti perempuan bisa juga memiliki banyak sifat kewanitaan dan lemah lembut. Fenomena ini tentu akan berdampak juga dalam berbagai aspek, salah satunya adalah mengenai konsep warisnya serta perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Qualitative Research Methods, pendekatan penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian ini menggambarkan analisis yang teoritis, berupa kajian ilmiah, rujukan serta literatur yang sangat berhubungan dengan fenomena peristiwa yang terjadi pada masyarakat di era sekarang ini.    
Tracing the Equity on Islamic Heirs: The Reach of Inheritance of Substitute Heirs on the Compilation of Islamic Law Muhammad Fajri; Oyo Sunaryo Mukhlas; Atang Abdul Hakim
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 13 No. 1 (2023): June
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2023.13.1.93-114

Abstract

The institutionalization of substitute heirs in Islamic inheritance law in Indonesia is a breakthrough based on the principles of justice and humanity for heirs who are left behind, but this regulation is considered vague, has multiple interpretations, and can even disrupt the basic principles of Islamic inheritance. The existence of regulations on substitute heirs is very influential in the distribution of inherited assets, as parties who were not entitled to inheritance become entitled to it. This is a normative study with statutory, conceptual, and political approaches. The results of the study indicate that the policy of forming a substitute heir law in terms of updating and developing Islamic inheritance law in Indonesia is inseparable from the situation and condition of legal requirements, which are more or less influenced by the values that live in society and the continuous developments in society itself, especially in aspects of justice. However, the regulation needs to be revised or corrected in the content of the article so that it is right on target and does not have multiple interpretations within its reach, so that it is in line with the objectives of the law, namely justice, benefit, and legal certainty.
Fatwa dan Regulasi Perbankan Syari'ah Indonesia Oyo Sunaryo Mukhlas
ISLAMICA Vol 5 No 1 (2020): ISLAMICA
Publisher : STAI Siliwangi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of Islamic banking would require a significant consequence for the immediate issuance of a regulation that can be used as legal or juridical basis in the implementation. So well recognized, the economic system of Shari'ah also juridical legitimacy of government Publication of a rule of Shari'ah economy also depends on the policies made by the power regime that the existence of the accommodating attitude of government in the form of policies that accommodate the interests of the Muslims. The charges against the establishment of laws that regulate the economy Shari'ah is a long struggle of Muslims, as well as controversy and polemic, the implementation of Shariah economic system is also a major challenge in the technical and practical level that demands the hard struggle of practitioners and academics to formulate a good concept
Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Keluarga Muslim Oyo Sunaryo Mukhlas; Nasrudin
ISLAMICA Vol 3 No 1 (2015): ISLAMICA
Publisher : STAI Siliwangi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal values ​​that live in the community, including customs are having very big influence on the formation of the formulation of joint property as stipulated in article 85 to article 97 Compilation of Islamic Law. The formulation of joint property was carried out through the approach path syirkah Abdan rules and customs. The formulation of joint property or the more viscous is also called the treasure-rich mixed-rajakaya that can occur when a person is bound by marriage. With matrimony, then the income will be shifted according to attach obligations and rights as husband and wife. Wife’s Income unanimously regarded as the property of origin, because the wife is not burdened with providing for her husband. However, upon mutual agreement, especially the wife sincerity and husband’s permit, the wife can be a partner/companion in making a living. While the husband’s income is a capital property to make a living for his family, because the husband obligated to provide including for his wife. Thus, the formalization of joint property arrangements in marriage law in Indonesia was essentially aims to provide a balanced appreciation (proportional) to the conjugal cooperation in building and maintaining the household. If the judges in deciding section treasure together for the widower and divorcee living using Abdan syirkah rules and customary law, as well as methods of discretion, or ijtihad with the approach of the rules istinmbat al Ahkam, not a violation of law, it can even be appreciated as a progressive legal invention. Given the essential meaning of the provisions of Article 97 KHI is set (degelen) is not forcing (dwigen).
Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum Oyo Sunaryo Mukhlas; Nasrudin
ISLAMICA Vol 3 No 2 (2016): ISLAMICA
Publisher : STAI Siliwangi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia is a country of law, the application of law in this country has become the government's commitment from time to time. However, in reality, the application of law in Indonesia faces complex obstacles and problems, one of the contributing factors is allegedly that the level of public awareness of the law is still low. This can be seen from the high level of lawlessness and crime that occurs from time to time. In theory, law enforcement must be supported by three things, namely: legal substance, structure and culture. This means that law enforcement will be effective if it is supported by three elements, namely: the existence of legal rules applied by the government, the existence of legal structures that are realized by the presence of law enforcement officials, and there is a culture or legal culture, namely public awareness to implement the rule of law. This paper tries to analyze the efforts made by the government to foster legal awareness among the public. Among others, by strengthening religious understanding and practice through religious institutionalization and intensification of religious values, strengthening the education system, strengthening economic problems, and implementing reward and funisment systems. However, the effectiveness of the program must continue to be tested with consistency and continuous evaluation.
Ijmâ’ Ulama Dan Relevansinya Dari Masa Ke Masa Imam Sucipto; Oyo Sunaryo Mukhlas
ISLAMICA Vol 4 No 1 (2016): ISLAMICA
Publisher : STAI Siliwangi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ijma’ is one of the three sources of Islamic law after the Qur'an and hadith. Ijma’ is theconsensus of the mujtahids in establishing a law that has not been written in the Qur'an and hadith, so the need for an excavation of a certain legal provisions through deliberation and consensus. In its development consensus is not only about the laws of Personality but rather is extended to matters of a general nature concerning the interests of Muslims.
PERKEMBANGAN AKAD MUDHARABAH DALAM FIQH KE DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) fadillah mursid; Oyo Sunaryo Mukhlas; Isnayati Nur; Atang Abdul Hakim
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 1 Juni 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.38352

Abstract

Abstrak Akad mudharabah dalam transaksi dan bisnis Islam adalah salah satu akan yang sering digunakan, bahkan akad mudharabah sudah dikenal sebelum kedatangan Islam. Eksistensi akad mudharabah dalam dunia bisnis selalu mendapatkan pembahasan, sejak masa klasik hingga sekarang, bahkan dari 152 Fatwa DSN-MUI yang dikeluarkan 30 di antaranya membahas akad mudharabah. Berdasarkan hal tersebut, pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan akad mudharabah dalam Fiqh ke dalam Fatwa DSN-MUI di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan doktrinal dan yuridis historis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perkembangan akad mudharabah dalam fiqh ke dalam fatwa DSN-MUI dalam dua hal yaitu Pertama, perkembangan dari aspek para pihak dalam akad dan kedua, perkembangan dari aspek tanggung jawab dan pertanggungjawaban mudharib. Kata Kunci: Mudharabah, Fiqh, Fatwa Abstract Mudharabah agreement in Islamic transactions and business is often used, even mudharabah agreements were known before the arrival of Islam. The existence of mudharabah contracts in the business world has always been discussed, since classical times until now, even out of 152 DSN-MUI Fatwas issued, 30 of them discuss mudharabah contracts. Based on this, the main discussion in this research is how the development of mudharabah contracts in Fiqh into Fatwa DSN-MUI in Indonesia. This research is normative research, with doctrinal and historical juridical approaches. The results of this study indicate that there is a development of mudharabah contracts in fiqh into the DSN-MUI fatwa in two ways, namely First, the development of the aspect of the parties in the contract and second, the development of the aspect of responsibility and liability of mudharib. Keywords: Mudharabah, Jurisprudence, Fatwa
Co-Authors A. Rio Makkulau Wahyu Abdillah, Yudi Khoeri Abdul Fattah Abdul Halim, Halmi Abdulah Pakarti, Muhammad Husni Abdullah, Fadli Daud Aden Rosadi Adila, Hafidah Ulya Ahmad Ibrizul Izzi Ahmad Ridwan Ahmad Ridwansah, Asep Ahmad Rifai ahmad yani Ahsin, Moh Ahsin, Mohammad Alamsyah - Alex Kusmardani Alex Kusmardani Almurni, Muhammad Furqon Amany, Amany Aminuyati Andi, Dede Apriyanita, Triana Arif Zakaria, Mohd Radhuan Arifin, Desi Siti Habibah Asrianti Sukirman Asrofi Atang Abd Hakim Atang Abd Hakim Atang Abd Hakim, Atang Atang Abd. Hakim Ayi Yunus Rusyana Basarudin, Basarudin Beni Ahmad Saebani Burhanuddin Cahyani, Putri Tri Dede Abdurohman Dede Abdurohman, Dede Deden Najmudin Dwi Widiastuti, Dwi Eko Budiono Elly Lestari Ending Solehudin Erfan Shofari Sholahuddin Fadhil, Fakhry Fadila, Salma Nurul fadillah mursid Fu’ad, Asep Gojali, Dudang Gozaly, Ahmad Yusdi H. Hamzah Hadiat, Hadiat Hafizd, Jefik Zulfikar Hakim, Atang Abd Hakim, Atang Abd Hakim, Atang Abd. Hakim, Atang Abdul Halim, Andri Hasanudin Hasanudin Heris Suhendar Husaeni, Firman Husain Husain Idary, Muhammad Tsaqib Imam Sucipto Imron Rosadi Isnayati Nur Jamaludin , Jujun Jubaedah, Dedah Khaeruman, Badri Khosyi'ah, Siah Khosyiah, Siah Khosyiah, Siah Khosyiah, Si’ah Khosyi’ah, Siah Khosyi’ah, Siah Luthfy, Dea Rodiah Madani, Farid Moh Ahsin Mubarok Mubarok Muhammad Fajri Muhammad Fajri Muhammad Tsaqib Idary Muhsin Musaiyana Musaiyana, Musaiyana Mustofa Mustofa Nasrudin Nazar, Reza Fauzi Noor Silmi Sudrajat, Ajeung Syilva Syara Noradin, Muhammad Farhan Bin Mat NUR EFENDI Nurhikmah, Aulia Nuri Aslami Nurrohman Nurrohman Nurrohman Nursari, Nina Nursyamsudin, Febriyana Opik Rozikin Padlan Padilah Pian, Happy R. Ira Laksana Dewi Ramdani Wahyu Sururie Ratnasari, Aireni Restu Khaliq Restu Khaliq, Restu Ridwan, Ahmad Hasaan Ridwan, Ahmad Hasan Ritonga, Bakti Royani Rozikin, Opik Saebani, Beni Ahmad Saebeni, Beni Ahmad Saepullah, Usep Samsudin, Agus Rojak Sar’an, Mohamad Septiayu Restu Wulandari Shauma Raffi’u, Aliyya Shiddiq, Muhammad Nur Sholahuddin, Erfan Shofari Si'ah Khosyiah Siah Khosyi'ah Siah Khosyiah Siah Khosyi’ah Sitti Mashitah Tualeka Sucipto, Imam Sukirman, Asrianti Sulthonuddin, Bung Hijaj Surasa, Ais Susandi, Adi Tajul Arifin Tajul Arifin Tamba, Dheddy Abdi Usep Saepullah Wahyudi Wahyudi WIRANI AISYAH ANWAR, WIRANI AISYAH Yusup Sobirin Ziaharah, Lena Ishelmiany