Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perkembangan Viktimologi Dwike Ardian Tony, Savira; Kurniaty, Yulia; Abdul Hakim, Hary
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 2 (2025): Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/12161

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum korban kekerasan seksual ditinjau dari perkembangan viktimologi. Kekerasan seksual melalui media/platform online terhadap perempuan saat ini marak terjadi, kekerasan seksual melalui platform digital seperti pesan teks, email, chatting, maupun platform online lainnya. Bentuk kekerasan seksual melalui platform digital dilakukan dalam bentuk ancaman. Seperti melalui penyebaran foto dan video yang mengandung unsur pornografi dengan maksud pelaku ingin mengeksploitasi korban secara seksual. Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan kekerasan seksual melalui platform online,namun Undang-Undang tersebut masih belum maksimal dalam memberikan perlindungan korban dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di platform online. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bersumber dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa Urgensi perlindungan korban menjadi prioritas yang harus diperhatikan dari penegak hukum dan pembentukan undang-undang serta korban kekerasan seksual sangat memungkinkan mengalami dampak psikologis dan dampak fisik.
Urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Informal: Analisis Hak Atas Kesehatan Satria Nugraha, Yogi; Rusdjijati, Retno; Abdul Hakim, Hary; Chrisna Bagus Edhita Praja; Muhammad Prasetyo Wicaksono; Daffa Adi Praditama
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i2.181

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Undang-Undang bagi pekerja informal dalam pemenuhan akses kesehatan. Isu terkait pemenuhan hak tenaga kerja di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Namun demikian, keberadaan Undang-Undang tersebut belum memberikan jaminan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak terhadap pekerja informal. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian, teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka (library research) dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia dalam hal pemenuhan hak pekerja informal belum sesuai yang diharapkan dalam menjamin hak-hak pekerja informal di Indonesia khususnya dalam mendapat jaminan kesehatan dikarenakan pekerja informal tidak terorganisir, tidak diatur, dan seringkali tidak terdaftar sebagai penerima jaminan kesehatan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Untuk menjamin adanya hak dari para pekerja sektor informal di perlukan adanya aturan yang jelas dan menjamin hak-hak pekerja meliputi jaminan asuransi kesehatan, payung hukum, pemberdayaan lingkungan, kesejahteraan, dan perlindungan sosial.
Comparative Study of Death Penalty Against Crimes of Sexual Violence in Children and Causes of Crimes of Sexual Violence in View of Differential Association Theory Sabrina Sheilla Shafira; Abdul Hakim, Hary; Augusting Caparanga Camo; Basri
Law and Justice Vol. 8 No. 2 (2023): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v8i2.1851

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius di Indonesia, pemerintah memberlakukan hukuman mati bagi pelaku kejahatan semacam itu. Namun, meskipun penerapan hukuman mati, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak belum sepenuhnya mengalami penurunan. Oleh karena itu, faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak harus dikaji secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbandingan penerapan hukuman mati di Indonesia dengan negara-negara yang tidak menerapkannya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dan untuk menemukan faktor-faktor penyebab kejahatan tersebut dengan menggunakan teori asosiasi diferensial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan perbandingan. Objek penelitian adalah studi perbandingan mengenai hukuman mati terhadap kekerasan seksual terhadap anak dan faktor-faktor penyebab kekerasan seksual yang dilihat dari teori asosiasi diferensial. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan studi kasus hukum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Temuan menunjukkan bahwa hukuman mati untuk kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan pelaksanaannya juga telah dilakukan di beberapa negara seperti India dan China. Namun, ada negara-negara seperti Norwegia, Belanda, dan Kanada yang tidak memberlakukan hukuman mati. Adanya kebutuhan akan kepastian hukum terhadap hukuman mati muncul dari peningkatan tindakan kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak.     Sexual violence against children is considered a very serious crime in Indonesia, the government imposes the death penalty for perpetrators of such crimes. However, despite the implementation of the death penalty, the number of cases of sexual violence against children has not fully decreased. Therefore, the factors causing sexual violence against children must be studied in depth. This research aims to explore the comparison of the application of the death penalty in Indonesia with countries that do not apply it in cases of sexual violence against children and to find the factors causing such crimes using the differential association theory. The research method used is normative research with a statute and comparative approach. The object of research is a comparative study of the death penalty for sexual violence against children and the factors causing sexual violence viewed from the differential association theory. While secondary data comes from books, journals, and legal case studies. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods. The findings show that the death penalty for sexual violence against children in Indonesia has been regulated in Law Number 1 of 2023 and its implementation has also been carried out in several countries such as India, and China. However, there are countries such as Norway, the Netherlands, and Canada that did not impose the death penalty. The need for legal certainty toward the death penalty emerges from an increase in sexual offenses committed against minors.