Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.383
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Borobudur Law and Society Journal Law and Justice Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Abdul Hakim, Hary
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perkembangan Viktimologi: Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perkembangan Viktimologi Dwike Ardian Tony, Savira; Kurniaty, Yulia; Abdul Hakim, Hary
Borobudur Law and Society Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/12161

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum korban kekerasan seksual ditinjau dari perkembangan viktimologi. Kekerasan seksual melalui media/platform online terhadap perempuan saat ini marak terjadi, kekerasan seksual melalui platform digital seperti pesan teks, email, chatting, maupun platform online lainnya. Bentuk kekerasan seksual melalui platform digital dilakukan dalam bentuk ancaman. Seperti melalui penyebaran foto dan video yang mengandung unsur pornografi dengan maksud pelaku ingin mengeksploitasi korban secara seksual. Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan kekerasan seksual melalui platform online,namun Undang-Undang tersebut masih belum maksimal dalam memberikan perlindungan korban dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di platform online. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bersumber dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa Urgensi perlindungan korban menjadi prioritas yang harus diperhatikan dari penegak hukum dan pembentukan undang-undang serta korban kekerasan seksual sangat memungkinkan mengalami dampak psikologis dan dampak fisik.
Urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Informal: Analisis Hak Atas Kesehatan Satria Nugraha, Yogi; Rusdjijati, Retno; Abdul Hakim, Hary; Chrisna Bagus Edhita Praja; Muhammad Prasetyo Wicaksono; Daffa Adi Praditama
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i2.181

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Undang-Undang bagi pekerja informal dalam pemenuhan akses kesehatan. Isu terkait pemenuhan hak tenaga kerja di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Namun demikian, keberadaan Undang-Undang tersebut belum memberikan jaminan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak terhadap pekerja informal. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian, teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka (library research) dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia dalam hal pemenuhan hak pekerja informal belum sesuai yang diharapkan dalam menjamin hak-hak pekerja informal di Indonesia khususnya dalam mendapat jaminan kesehatan dikarenakan pekerja informal tidak terorganisir, tidak diatur, dan seringkali tidak terdaftar sebagai penerima jaminan kesehatan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Untuk menjamin adanya hak dari para pekerja sektor informal di perlukan adanya aturan yang jelas dan menjamin hak-hak pekerja meliputi jaminan asuransi kesehatan, payung hukum, pemberdayaan lingkungan, kesejahteraan, dan perlindungan sosial.
Comparative Study of Death Penalty Against Crimes of Sexual Violence in Children and Causes of Crimes of Sexual Violence in View of Differential Association Theory Sabrina Sheilla Shafira; Abdul Hakim, Hary; Augusting Caparanga Camo; Basri
Law and Justice Vol. 8 No. 2 (2023): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v8i2.1851

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius di Indonesia, pemerintah memberlakukan hukuman mati bagi pelaku kejahatan semacam itu. Namun, meskipun penerapan hukuman mati, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak belum sepenuhnya mengalami penurunan. Oleh karena itu, faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak harus dikaji secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbandingan penerapan hukuman mati di Indonesia dengan negara-negara yang tidak menerapkannya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dan untuk menemukan faktor-faktor penyebab kejahatan tersebut dengan menggunakan teori asosiasi diferensial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan perbandingan. Objek penelitian adalah studi perbandingan mengenai hukuman mati terhadap kekerasan seksual terhadap anak dan faktor-faktor penyebab kekerasan seksual yang dilihat dari teori asosiasi diferensial. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan studi kasus hukum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Temuan menunjukkan bahwa hukuman mati untuk kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan pelaksanaannya juga telah dilakukan di beberapa negara seperti India dan China. Namun, ada negara-negara seperti Norwegia, Belanda, dan Kanada yang tidak memberlakukan hukuman mati. Adanya kebutuhan akan kepastian hukum terhadap hukuman mati muncul dari peningkatan tindakan kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak.     Sexual violence against children is considered a very serious crime in Indonesia, the government imposes the death penalty for perpetrators of such crimes. However, despite the implementation of the death penalty, the number of cases of sexual violence against children has not fully decreased. Therefore, the factors causing sexual violence against children must be studied in depth. This research aims to explore the comparison of the application of the death penalty in Indonesia with countries that do not apply it in cases of sexual violence against children and to find the factors causing such crimes using the differential association theory. The research method used is normative research with a statute and comparative approach. The object of research is a comparative study of the death penalty for sexual violence against children and the factors causing sexual violence viewed from the differential association theory. While secondary data comes from books, journals, and legal case studies. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods. The findings show that the death penalty for sexual violence against children in Indonesia has been regulated in Law Number 1 of 2023 and its implementation has also been carried out in several countries such as India, and China. However, there are countries such as Norway, the Netherlands, and Canada that did not impose the death penalty. The need for legal certainty toward the death penalty emerges from an increase in sexual offenses committed against minors.
Perbandingan Model Pemeriksaan Perkara Pidana di Persidangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat Anggraeni, Dian Novitasari; Basri, Basri; Abdul Hakim, Hary
Borobudur Law and Society Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10099

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan model pemeriksaan perkara pidana antara Indonesia dan Amerika yang diharapkan agar kedepannya dapat dijadikan pertimbangan apabila akan dilakukan pembaharuan hukum/rekonsiliasi hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Metode yang dilakukan yaitu menggunakan yuridis normative denganengan menggunakan pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan undang- undang (statute approach). Sumber data yang digunakan yaitu data skunder dengan bahan hukum primer, skunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perbandingan model pemeriksaan perkara pidana di tahap persidangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat memiliki kesamaan dalam hal prinsip keterbukaan, transparansi dan perlindungan hak terdakwa. Namun demikian, dibandingkan dengan model Amerika Serikat yang memakan biaya dan waktu dalam persidangan, di Indonesia proses berperkara yang lambat dan akses terbatas terhadap pembelaan hukum.
Tinjauan Kriminologi Pelaku Sebagai Pemeran dan Penjual Video Pornografi Melalui Media Sosial Wibowo, Muhammad Agung; Kurniaty, Yulia; Basri, Basri; Abdul Hakim, Hary
Borobudur Law and Society Journal Vol. 3 No. 3 (2024): Vol 3 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11691

Abstract

Industri pornografi telah berkembang dengan pesat, hal ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pelaku menjadi pemeran dan penjual video pornografi melalui media sosial dan upaya kepolisian didalam menanggulangi konten video pornografi di media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif-empiris menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Hasil penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa faktor penyebab pelaku menjadi pemeran dan penjual video pornografi di media sosial adalah faktor ekonomi, seksualitas, dan kelainan seksual eksibisionisme selain itu upaya kepolisain didalam menanggulangi konten pornografi di media sosial hanyalah upaya represif. Maka dari itu, selain tindakan represif perlu adanya upaya preventif dan rehabilitasi bagi pelaku agar tidak melakukan perbuatanya lagi.
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Doxing oleh Debt Collector Pinjaman Online dalam Penagihan Hutang Nasabah Fatah, Reino Rizkillah; Basri, Basri; Kurniaty, Yulia; Abdul Hakim, Hary
Borobudur Law and Society Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Vol 3 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11708

Abstract

Seiring perkembangan teknologi dan informasi, khususnya internet, terjadi dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi. Salah satu inovasi di bidang ekonomi adalah financial technology (fintech), yang mencakup layanan pinjam meminjam uang secara online melalui sistem Peer to Peer Lending (P2P Lending). Meskipun memudahkan akses pinjaman, layanan ini memunculkan masalah hukum terkait penyebaran data pribadi secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana doxing yang dilakukan oleh debt collector perusahaan pinjaman online dalam penagihan hutang nasabah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder berupa undang-undang dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doxing oleh debt collector, yaitu penyebaran informasi pribadi nasabah secara ilegal, melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan teori pertanggungjawaban strict liability karena memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Diperlukan peningkatan pemahaman hukum dan regulasi terkait untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Pinjaman Online Ahmad, Bilal Assaifuddin; Basri, Basri; Kurniaty, Yulia; Abdul Hakim, Hary
Borobudur Law and Society Journal Vol. 3 No. 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11756

Abstract

Di era digital ini dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia berinteraksi, bekerja, dan menyimpan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan privasi data pribadi di era digital, dengan fokus pada perspektif hak asasi manusia, di Kota Magelang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya dalam melindungi privasi data pribadi melalui regulasi dan kebijakan di tingkat nasional maupun lokal, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam penerapan perlindungan yang efektif. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya privasi data, kurangnya penegakan hukum yang konsisten, dan kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan teknologi menjadi kendala utama. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan hak privasi data pribadi, penguatan penegakan hukum, dan pembaharuan kebijakan yang sesuai dengan dinamika era digital. Selain itu, perlunya keterlibatan aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam membangun lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pengelolaan data pribadi di Kota Magelang.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Magelang Sulistiyowati, Sulistiyowati; Kurniaty, Yulia; Abdul Hakim, Hary; Basri, Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Vol 3 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11784

Abstract

Perdagangan manusia adalah masalah serius di Indonesia dengan perempuan sebagai korban utama. Hingga era modern, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terus terjadi, dipicu oleh kemajuan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami motif korban TPPO di Magelang, Indonesia, serta mengevaluasi penegakan hukum terkait. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, dengan pendekatan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan manusia menimbulkan kerugian fisik, emosional, dan psikologis bagi korban. Faktor pendorong termasuk kurangnya pendidikan, kemiskinan, diskriminasi, dan perkembangan teknologi. Pencegahan TPPO di Polres Magelang Kota melibatkan tindakan preemptif, preventif, dan represif, namun masih menghadapi tantangan seperti kurangnya panduan bagi organisasi terkait dan hambatan dari pemerintah. Penanggulangan TPPO memerlukan peningkatan akses pendidikan, pelatihan kerja legal, sosialisasi dampak TPPO, serta pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Meskipun ada aturan hukum yang jelas, penegakan hukum masih belum maksimal sehingga kasus TPPO masih sering terjadi.
Co-Authors Ahmad, Bilal Assaifuddin Anggraeni, Dian Novitasari Augusting Caparanga Camo Basri Basri Basri Chrisna Bagus Edhita Praja Daffa Adi Praditama Dwike Ardian Tony, Savira Fatah, Reino Rizkillah Muhammad Agung Wibowo Muhammad Prasetyo Wicaksono Rusdjijati, Retno Sabrina Sheilla Shafira Satria Nugraha, Yogi Sulistiyowati Sulistiyowati Yulia Kurniaty