Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal E-SOSPOL Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan (JPP)
HS, M Hamdi
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Dinamika Kelembagaan dalam Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia Supranoto, Supranoto; HS, M Hamdi
Electronical Journal of Social and Political Sciences (E-SOSPOL) Vol 9 No 4 (2022): Kebijakan dan Media di Era Pasca Pandemi
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/e-sos.v9i4.36374

Abstract

Keterlibatan banyak institusi dalam tata kelola Pekerja Migran Indonesia (PMI) di satu sisi menunjukan adanya perhatian serius pemerintah dalam memberikan layanan yang terbaik kepada PMI sebagai pahlawan devisa. Namun di sisi lain, potensi konflik kelembagaan kerap terjadi, khususnya Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang dalam praktiknya sama-sama berperan sebagai regulator dan sekaligus operator sehingga kerang mimbulkan tabrakan kebijakan dan kegamangan pada kelembagaan pengelola PMI di daerah. Tujuan kajian adalah menganalisis dinamika kelembagaan dalam tata kelola PMI. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (Zed, 2008:3) yang relevan dengan topik penelitian, yaitu tentang dinamika kelembagaan dalam tata kelola PMI.Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pertama, kebijakan tentang tata kelola PMI yang dibuat karena adanya kepentingan politis melahirkan disharmoni kelembagaan antar pengelola PMI yang berdampak pada tidak optimalnya implementasi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Kedua, adanya dualisme institusi pengelolaan PMI – Kemnaker dengan BP2MI – melahirkan kerancuan dalam tata kelolanya di tingkat lapangan atau daerah, karena secara organisasi fungsi komando Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah berada di bawah Kemnaker. Akan tetapi dalam menangani PMI, OPD tidak bisa hanya mengikuti kebijakan dari Kementerian Tenaga Kerja saja, karena dalam implementasinya BP2MI-lah yang lebih aktif melakukan terobosan dalam tata kelola PMI, sehingga OPD harus peka dan mengikuti juga ritme kebijakan yang dilakukan oleh BP2MI dalam tata kelola PMI
TATA KELOLA BIAYA TRANSAKSI DALAM LAYANAN PERBANKAN DIGITAL: ANALISIS KELEMBAGAAN DAN IMPLIKSASI ADMINISTRATIF Utomo, Setyo; HS, M Hamdi
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 7, No 2 (2025): JULI - DESEMBER 2025
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v7i2.17553

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur biaya transaksi pada layanan perbankan serta biaya transaksi penunjang yang muncul di luar mekanisme resmi bank, terutama dalam konteks layanan digital. Fokus analisis diarahkan pada perbedaan karakteristik antara biaya yang ditetapkan lembaga keuangan, yang bersifat formal dan terukur, dan biaya tambahan yang timbul akibat keterbatasan informasi, information asymmetry, serta kebutuhan nasabah untuk memenuhi berbagai keperluan administratif dan teknis sebelum maupun sesudah proses kredit. Pendekatan kualitatif digunakan melalui analisis dokumen, telaah teori biaya transaksi, serta penelusuran temuan empiris yang relevan untuk merumuskan pola biaya transaksi yang dihadapi nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya transaksi bank terdiri atas biaya administrasi, pengawasan, pencarian informasi, dan biaya kepercayaan penyedia kredit. Biaya transaksi penunjang mencakup biaya pelaksanaan, monitoring, serta biaya informasi dan koordinasi, yang seluruhnya muncul akibat proses komunikasi, konsumsi, maupun transportasi nasabah. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi layanan belum sepenuhnya mengurangi biaya transaksi, karena nasabah dengan literasi keuangan dan literasi digital terbatas tetap menanggung beban biaya yang cukup besar. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya edukasi, transparansi, dan penyederhanaan prosedur oleh perbankan untuk menekan ketidakefisienan yang dialami nasabah. Upaya tersebut berpotensi meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat kepercayaan, dan menciptakan transaksi yang lebih efisien serta berkeadilan.
Co-Authors Setyo Utomo Supranoto Supranoto