Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Legalitas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia Jelita Katili, Julastrid; Delycia Anwar Rannu; Audrey Bilbina Putri
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i5.2413

Abstract

Tulisan ini menjelaskan tentang analisis legalitas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hasil dari kajian menunjukkan Pertama, cryptocurrency merupakan mata uang digital yang dapat digunakan sebagai sarana pertukaran mata uang dan penyimpanan nilai, tetapi belum memiliki status yang legal di beberapa negara seperti Indonesia. Kedua, cryptocurrency memiliki berbagai macam jenisnya yang dimana juga disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, lebih spesifik pada Pasal 202 PBI 23/2021. Ketiga, menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 3 ayat (2), aset crypto dapat dipergunakan dalam dunia perdagangan di Indonesia dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Keempat, telah jelas bahwa Indonesia secara tegas melakukan pelarangan penuh terhadap cryptocurrency untuk dijadikan sebagai alat pembayaran.
Pertangungjawaban Pidana Pengidap Bipolar Disorder dalam Menghapus Unsur Kesalahan Pidana Jelita Katili, Julastrid; Romaida Hutabarat, Rugun
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 12 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v5i12.7023

Abstract

Pertanggungjawaban pidana merupakan aspek penting dalam sistem hukum untuk menentukan apakah seorang pelaku dapat dikenakan sanksi atas tindakannya. Namun, kasus yang melibatkan pelaku dengan gangguan mental seperti bipolar disorder menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait pemenuhan unsur kesalahan dan niat jahat. Bipolar disorder, yang ditandai dengan perubahan suasana hati ekstrem, dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami atau mengendalikan tindakannya. Penelitian ini membahas penerapan asas Geen Straf Zonder Schuld (tidak ada pidana tanpa kesalahan) pada pengidap bipolar disorder dalam konteks hukum pidana Indonesia, dengan menyoroti Pasal 44 KUHP sebagai dasar pengecualian pidana. Perbandingan dengan sistem hukum di Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan bahwa kedua negara tersebut memiliki pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif, termasuk pengadilan khusus dan mekanisme rehabilitasi berbasis komunitas.