Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perlindungan Warisan Budaya: Peran Hukum Adat dalam Pemeliharaan Budaya Lokal Rannu, Delycia Anwar; Santoso, Ellen; Cherieshta, Jocelyn; Natasha, Malika Baby; Young, Jonathan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan masyarakat adat beserta hukumnya diakui dan dilindungi di dalam konstitusi Indonesia di samping keberlakuan hukum positif selama tidak bertentangan dengan hukum positif. Keberlakuan hukum adat yang merupakan salah satu representasi dari eksistensi masyarakat adat dan juga menunjang pemeliharaan budaya lokal yang dapat menjadi ciri khas dan daya tarik tersendiri atas keberagaman budaya di Indonesia. Namun hukum adat menemui berbagai macam tantangan dalam penerapannya untuk melestarikan budaya lokal. Karakteristik hukum adat yang tidak tertulis terkadang menjadi salah satu tantangan dalam menjamin kepastian hukum termasuk dalam masyarakat adat. Ketidakpastian hukum dapat menjadi masalah hukum adat yang menyebabkan tergerusnya keberlakuan hukum adat berdampingan dengan globalisasi yang menyebabkan bergesernya nilai-nilai dalam bermasyarakat khususnya pada masyarakat adat sehingga hukum adat perlahan ditinggalkan dan masyarakat adat beralih ke penggunaan hukum positif demi jaminan kepastian hukum, dengan tergerusnya keberlakuan hukum adat maka budaya lokal pun semakin sukar dilestarikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sumber yang digunakan adalah sumber hukum sekunder dan juga sumber nonhukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum adat dalam pelestarian budaya lokal di mana penelitian ini juga menjelaskan manfaat keberlakuan hukum adat bagi keberadaan masyarakat adat beserta budayanya dan tantangan yang ditemui pada penerapan hukum adat dalam melestarikan budaya lokal.
Peran Filsafat Hukum dalam Membentuk Landasan Etika Hukum di Indonesia Rannu, Delycia Anwar; Santoso, Ellen; Rasji, Rasji
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem hukum positif memiliki kerangka hukum yang kompleks dan berkembang pesat seiring dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Meskipun undang-undang dan peraturan-peraturan telah dibentuk untuk mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia, penting untuk mempertimbangkan dimensi etika dalam pembentukan hukum tersebut. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengeksplorasi kontribusi dan dampak yang dapat dihasilkan oleh filsafat hukum dalam konteks ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan jenis dokumen. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak menghasilkan data berdasarkan statistik atau perhitungan lainnya. Filsafat hukum, sebagai cabang dari filsafat, memainkan peran penting dalam membantu memahami hakikat hukum dan membentuk landasan etika hukum di Indonesia. Pancasila, sebagai falsafah dan landasan negara, menjadi dasar bagi pengembangan ilmu hukum dan pembentukan hukum di Indonesia. Dalam proses pembentukan hukum, Pancasila dan nilai-nilai dasar seperti keadilan sosial, demokrasi, kesusilaan, dan moralitas tinggi menjadi pedoman. Secara keseluruhan, hubungan erat antara ilmu hukum, filsafat hukum, dan landasan etika hukum di Indonesia menciptakan fondasi yang kuat untuk pengembangan dan penerapan hukum yang adil, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Studi Kasus Perlindungan Hukum Para Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Akibat Dampak Digitalisasi Santoso, Ellen
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketenagakerjaan di Indonesia diatur oleh UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Permasalahan yang timbul di dunia kerja biasanya disebabkan oleh hubungan yang kurang harmonis antara pengusaha/majikan dengan pekerja/karyawan. Dengan digitalisasi ini, perusahaan yang dimaksud melakukan langkah-langkah efisiensi, sehingga perusahaan dapat mengambil langkah merumahkan karyawan. Efisiensi di sini berarti membatasi penggunaan sumber daya dalam proses yang digunakan perusahaan di dalam perusahaannya masing-masing. Penulis memakai metode dokumen hukum normatif. Dalam metode ini, penggunaan norma hukum menjadi bahan kajian, dan hukum dikaji secara normatif dengan melihatnya dari perspektif internal. Perlindungan hak-hak pekerja yaitu pelaksanaan upah yang harus dibayarkan kepada pemberi kerja pada saat pemutusan hubungan kerja yang diakibatkan oleh dampak digitalisasi. Hak berupa santunan dibagi menjadi tiga bagian di antaranya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta santunan hak-hak lain yang diperoleh pekerja/karyawan.