Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.295
P-Index
This Author published in this journals
All Journal RIO LAW JURNAL Jurnal Impresi Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Ramadhani, Milenia
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PRIVILEGES OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA (DIY) IN THE CONTEXT OF LOCAL GOVERNMENT LAW POLITICS Ramadhani, Milenia
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): Indonesian Impression Journal (JII)
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v4i2.6320

Abstract

The Special Region of Yogyakarta (DIY) has a privileged status based on historical, philosophical, juridical, and socio-psychological aspects that distinguish it from other regions in Indonesia. The legal politics of local governments in Indonesia adheres to an asymmetrical decentralization system that allows for differences in authority for certain regions, including DIY. This study aims to analyze the privileges of DIY in the context of local government legal politics, focusing on the legal basis, implementation, and impact on local government governance. The method used is a juridical-normative approach with descriptive analysis, where data is obtained through a literature study of relevant laws and regulations, such as Law Number 13 of 2012 concerning DIY Privileges, as well as related academic literature. The results of the study show that Yogyakarta has five special authorities, namely in filling the positions of Governor and Deputy Governor, local government institutions, culture, land, and spatial planning. In addition, this privilege is also followed by the provision of special funds to support the implementation of the policy. In conclusion, the uniqueness of DIY is a form of recognition of the history and culture inherent in the region as well as the implementation of asymmetric decentralization in the local government system in Indonesia. This research provides a deeper understanding of how legal politics supports the sustainability of the privileged status of DIY within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia Ramadhani, Milenia
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i3.1394

Abstract

KUHP Nasional atau KUHP Baru telah memberikan pengakuan terhadap hukum yang hidup (living law) sebagai asas legalitas materiil, sehingga selain melanggar perundangan, melanggar hukum adat juga dapat dipidanakan dengan ketentuan lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan implementasi living law dalam KUHP baru agar dapat menjadi pedoman dan masukan para pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dipadukan dengan konsep dan teori sosial. Hasil penelitian menunjukan paling tidak ada 6 tantangan yang perlu disiapkan dalam implementasi KUHP baru terkait living law, yaitu 1) Perlu sesegera mungkin di bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang mengatur terkait hukum yang hidup dalam masyarakat; 2) Perlu pelibatan Lembaga adat dalam pelaksanaan hukum adat; 3) Perlu diatur tentang hukum perselisihan antar adat; 4) Perlu adanya identifikasi hukum-hukum adat yang ada di Indonesia; 5) Perlu pembekalan hakim terhadap persoalan adat istiadat; 6) Perlu kepatuhan terhadap prinsip Hak Asasi Manusia, UUD NRI 1945 dan Pancasila
Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Konteks Kearifan Lokal Ramadhani, Milenia; Cipto Handoyo, B Hestu; Abdul Kadir, Syukron
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 09 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1125

Abstract

Yogyakarta secara historis mempunyai arti penting dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Hubungan Yogyakarta sebagai kerajaan merdeka dengan Indonesia dimasa awal kemerdekaanya menjadi asal-usul yang berbeda dengan daerah lain sehingga Yogyakarta menjadi layak ditetapkan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan di syahkanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka secara resmi Indonesia mengakui keistimewaan Yogyakarta. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam konteks kearifan lokal. Metode penelitian adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kajian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan adalah sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang dilengkapi dengan studi pustaka yang relevan. Analisis dilakukan dengan kualitatif berdasarkan norma yuridis yang berlaku. Hasil penelitian menjelaskan proses dan dinamika perjuangan pengakuan keistimewaan DIY sangat panjang dan berliku sampai disyahkanya UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perdebatan dan Tarik ulur terjadi pada pembahasan pengisian jabatan dan pertanahan. UU Keistimewaan DIY merupakan pengakuan kearifan lokal karena terkait pelaksanaan demokrasi yang asimetris. Aspek-aspek penting dalam keistimewaan ada 5 bidang yaitu pengisian jabatan gubernur dan wakil, pemerintahan DIY, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang. DIY mampu membuat Perda-Perda Istimewa (Perdais) sesuai amanat UU, dimana paling tidak terdapat 7 Perda keistimewaan.
Tinjauan Tindak Pidana Berbasis Teknologi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Tahun 2023 Ramadhani, Milenia
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1416

Abstract

KUHP Baru tahun 2023 berhasil disyahkan dan akan berlaku pada tahun 2026 mendatang. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau tindak pidana berbasis teknologi dalam KUHP Baru. Metode yang digunakan adalah yuridis normative dengan pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa konsep tindak pidana berbasis teknologi adalah suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang berbasis teknologi, baik teknologi sebagai alat maupun teknologi yang menyebabkan dampak tertentu akibat penggunaannya. Dalam KUHP baru, terdapat 11 pasal yang terkait dengan teknologi, yaitu 10 Pasal tersebut mengatur tentang teknologi informasi, sedangkan 1 pasal tentang tindak pidana dengan bioteknologi. Perlindungan hukum terkait tindak pidana berbasis teknologi telah dilakukan oleh negara, dimana dapat dilihat pada UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam KUHP baru perlindungan hukum dapat dilihat dari Pasal 4 huruf c, Pasal 219, Pasal 228 Ayat (1), Pasal 241 Ayat (1), Pasal 243 Ayat (1), Pasal 247, Pasal 250 Ayat (1), Pasal 259 Huruf c, Pasal 301 Ayat (1), Pasal 441 Ayat (1) dan Pasal 338 Ayat (2).
Review Literatur : Kualitas Hidup Penyandang Diabetes Mellitus Ditinjau Dari Health Locus Of Control Ramadhani, Milenia; Induniasih, Induniasih; Sutejo, Sutejo
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 2 No. 4 (2022): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v2i4.341

Abstract

Health Locus of Control (HLoC) is an important indicator in self-care that plays a role in improving the quality of life for people with Diabetes Mellitus (DM). It is known that the quality of life of people with diabetes is affected by HLoC. This study uses a literature review method using the article databases PubMed, Science Direct, Proquest, Google Scholar, Cohcrane Library, Sage Publications, Researchgate, and EBSCOhost. Providing a good and correct understanding of perceptions, attitudes and behavior in people with DM can improve HLoC and their quality of life. It is proven that HloC has a positive and significant effect on the quality of life of people with DM.
Arrangement and Implementation of Fulfillment of Health Guarantee Rights for Persons with Disabilities in the Special Region of Yogyakarta Ramadhani, Milenia; Hartanto, Hartanto; Rusdi, Muhamad
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 3 No. 1 (2024): February 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v3i1.7683

Abstract

Human Rights (HAM) are rights given to humans simply because they are human. Not because of positive law, but because of their human dignity; So the great attention to people with disabilities, which is carried out by the DIY government, is motivated by awareness of human rights, for people with disabilities who are included in vulnerable groups. The number of people with disabilities in the Special Region of Yogyakarta (DIY) is also quite large, so this research will analyze how the regulation and implementation of fulfilling the right to health insurance for people with disabilities in DIY is regulated.The push to formulate regional level regulations for people with disabilities was carried out by the central government, the DIY regional government and disability advocates or activists as well as people with disabilities. DIY has 4 districts and 1 city, each of which has a disability regional regulation in order to fulfill the regulations for implementing health services for people with disabilities in their respective regions according to their potential. However, existing regional regulations must not conflict with higher regulations, including the DIY Regional Regulation. The implementation of these arrangements means that activities are carried out well. This can be seen from the efforts made by DIY in collaboration with City Districts in health programs and funding for people with disabilities, including assistance with assistive devices. Although obstacles are still encountered, in general it can be said to be going well. Improvement prioritizes valid data collection, coordination between stakeholders and simplifying requirements for people with disabilities who want to fulfill their rights in the health sector.
The Important Role of Social Media in Improving the Performance of Law Enforcement Apparatus in Indonesia Ramadhani, Milenia
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 3 No. 3 (2024): August 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v3i3.10285

Abstract

The very rapid development of the number of Internet and social media users in Indonesia is affecting all communication and interaction spaces in society. One of them can be a strength in controlling the performance of law enforcement officials. This article attempts to explain the important role of social media in efforts to improve the performance of law enforcement officials in Indonesia. The method used in this research is qualitative research on empirical law with data collection techniques carried out by literature study. The results of the research show that the important role of social media in efforts to improve the performance of law enforcement officials includes as a fast disseminator of information, as advocacy and support for certain cases, as a public pressure provider on officials and the government, exposing cases that are not exposed by conventional media, as media for monitoring accountability and transparency, and as a place for inclusive discussion and debate. The important role of social media should not be overshadowed by the negative impacts of social media such as societal polarization, unequal access, hoaxes and fake news, intimidation and verbal violence. Therefore, anticipation is needed such as digital literacy, social media regulations, education and awareness as well as increasing empathy and sympathy using social media.
Co-Authors Abdul Kadir, Syukron Cipto Handoyo, B Hestu hartanto hartanto Induniasih, Induniasih Muhamad Rusdi Sutejo Sutejo