Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Hukum Konsep Jaminan Dalam Penyelesaian Kasus Kredit Jaminan Fidusia Di Indonesia Afra, Fairuz; Purba, Fransiska NG; Adilla, Sabina; Zahira G, Fathima Najma
Diponegoro Private Law Review Vol 6, No 1 (2022): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kontrak atau perjanjian adalah salah satu relasi hukum yang ada diantara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Adapun yang dinamakan perjanjian pokok, yaitu perjanjian atas pinjaman atau piutang yang dijalankan dengan suatu perikatan atau perjanjian kedua sebagai jaminan. Oleh karena itu, jika misalnya suatu perikatan utang diikuti dengan perikatan lain, si peminjam (debitur) terpaksa menyerahkan suatu benda yang bisa dijadikan sebagai jaminan. Perihal ini disebutkan dalam Pasal 1131 KUHPER memuat ketentuan yang mengatur tentang jaminan. Tujuan dari jaminan ini adalah untuk memastikan debitur melaksanakan kewajibannya. Selain itu, dengan adanya jaminan juga memungkinkan kreditur mendapat prioritas dalam melaksanakan haknya dalam hal debitur melanggar ketentuan perjanjian atau dengan kata lain wanprestasi. Teknik penelitian yang digunakan dalam kajian ilmiah tentang hukum jaminan fidusia ini bersifat normatif. Yang dimaksud penelitian normatif ialah suatu riset hukum yang menggunakan beberapa data sekunder atau kajian literatur untuk mengumpulkan informasi.Kata Kunci: Hukum Jaminan; Kredit; Fidusia
Comparative Analyzation of Criminal Law for Sexual Harassment Based on Awig-Awig and Law 12 of 2022: Analisis Perbandingan Hukum Pidana Pelecehan Seksual Berdasarkan Awig-Awig dan Undang-Undang 12 Tahun 2022 Afra, Fairuz; Sumardiana, Benny
Perspektif Hukum VOLUME 25 ISSUE 1
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v25i1.333

Abstract

Indonesia has two legal systems, customary law and national law, which often clash in sexual harassment cases. Bali's Awig-Awig promotes restorative justice, while Law No. 12 of 2022 emphasizes strict criminal sanctions. This difference can trigger conflict, especially regarding the rights of female victims. Therefore, this study will discuss how the mechanism between the two laws compares and which law is more effective in applying in sexual harassment cases in Bali. This research compares the effectiveness of the two legal systems using a socio-legal method and comparative approach. The results show that the integration of customary deliberation with formal legal protection can bridge such differences, ensuring culturally sensitive and comprehensive justice.
Implementasi Asas Good Governance Terhadap Pemberdayaan Perempuan Atas Kesetaraan Gender Di Indonesia Afra, Fairuz; Adilla , Sabina
Journal of Comprehensive Science Vol. 1 No. 5 (2022): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v1i5.130

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana gambaran atas penerapan asas-asas umum pemerintahan yang ditinjau dari feminisme di Indonesia. Tentunya penelitian ini dibuat karena rendahnya kesetaraan gender yang dilakukan kepada perempuan dalam kehidupan bermasyarakat yang menyebabkan tingginya sikap partriaki di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana awal mula adanya pembebasan feminisme, penerapan atas asas-asas umum pemerintahan dalam lingkup feminisme, serta apa saja dampak yang terjadi akibat dari penerapan atas asas-asas umum pemerintahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Metode penulisan ini menggunakan jenis penulisan normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian hukum teoretis atau penelitian hukum teoretis. Disebut demikian karena dalam penelitian normatif fokusnya pada penelitian tertulis, yaitu. berupa data sekunder, seperti penerapan peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah
Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Sebagai Upaya Memberantas Pencemaran Akibat Industrial Waste Afra, Fairuz
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 13 No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v13i1.2639

Abstract

This article discusses the effectiveness of administrative environmental law enforcement as an effort to eradicate pollution caused by industrial waste. The author explains that the problem of environmental pollution due to industrial waste has become a global concern because it can threaten human health and environmental sustainability. However, even though there are laws and regulations governing this matter, there are still many violations committed by the industry. Therefore, enforcement of administrative environmental laws is important to ensure that the industry complies with established regulations and is responsible for the waste it produces. In this article, the author presents several formulations of problems that often occur in society. pollution of the environment to the local area. In conclusion, the authors emphasize that effective administrative environmental law enforcement can help eradicate industrial waste pollution. However, there needs to be a greater and consistent effort by government, industry and society to ensure success in this endeavor.