Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tirtayasa Journal of International Law
Mudiparwanto, Wahyu Adi
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Konsekuensi Hukum Hak Referral dan Hak Deferral Dewan Keamanan Terhadap International Criminal Court Anditya, Ariesta Wibisono; Mudiparwanto, Wahyu Adi
Tirtayasa Journal of International Law Vol 1, No 2 (2022): Tirtayasa Journal of International Law Vol. 1 No. 2 Edisi Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/tjil.v1i2.17763

Abstract

Peran Dewan Keamanan tercantum dalam Statuta Roma yang mana menjadi dasar hukum pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Kewenangan Dewan Keamanan yang diatur dalam Statuta Roma menyangkut perannya untuk memberi rujukan dan menghentikan penyelidikan atau penuntutan.  Secara umum, hak untuk menyerahkan (referral) dan hak untuk menghentikan penyelidikan atau penuntutan (deferral) yang dimiliki oleh Dewan Keamanan mengganggu independensi Mahkamah Pidana Internasional sebagai penegak hukum pidana internasional. Mahkamah Pidana Internasional sebagai entitas internasional berhak menentukan sendiri fungsinya sesuai yang diatur dalam Statuta Roma.Penegakan keadilan oleh Mahkamah Pidana Internasional secara formal dipengaruhi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atas dasar adanya Relationship Agreement. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan historis, pendekatan teoritis dan pendekatan undang-undang. Undang-Undang dalam pengertian perjanjian internasional dan dokumen terkait. Kesimpulannya, hak referral memberikan keuntungan pada kemandirian Mahkamah Pidana Internasional karena tidak dapat dipaksakan oleh Dewan Keamanan, sedangkan hak deferral dapat mengganggu seketika Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi. Deferral dapat diperpanjang sampai waktu yang tidak dibatasi.
Co-Authors Anditya, Ariesta Wibisono