Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Putri, Hanifah Nilau
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Efektivitas Penerapan Aplikasi Pendaftaran Merek Online Pada Kantor Wilayah Kementertian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat Putri, Hanifah Nilau; Syamsir, Syamsir
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 5 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v5i2.147

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif penerapan aplikasi pendaftaran merek secara online di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Latar belakang penelitian ini berkaitan dengan tuntutan era digital yang mengharuskan semua pihak memenuhi kebutuhan masyarakat akan kemajuan teknologi dan informasi. Dalam hal ini, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait digitalisasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memanfaatkan teknologi berbasis internet dengan memperkenalkan aplikasi pendaftaran merek online, yang menggantikan proses pelayanan konvensional sebelumnya dengan sistem online. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, dengan data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi pendaftaran merek online cukup efektif, namun masih belum mencapai tingkat optimal.
Tinjauan Epistemologi Sebagai Basis Rasionalitas Dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik Putri, Hanifah Nilau; Fatimah, Siti; Fitrisia, Azmi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i4.2025.2420-2427

Abstract

Pengambilan keputusan dalam kebijakan publik memerlukan landasan epistemologi yang kuat agar prosesnya rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran rasionalitas epistemologi dalam filsafat ilmu sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur review dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa epistemologi mampu menjembatani antara bukti ilmiah dan nilai-nilai normatif dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, sekaligus memperkuat legitimasi publik melalui transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, epistemologi terbukti relevan sebagai dasar rasionalitas dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Dengan demikian kesimpulannya epistemologi memberikan fondasi konseptual yang esensial untuk memperkuat kualitas pengambilan keputusan publik yang rasional, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Analisis Penerapan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Putusan Dan Prosedur Di BPSK Bukittinggi Putri, Hanifah Nilau; Frinaldi, Aldri; Roberia, Roberia
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i1.2026.122-129

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam proses penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik diimplementasikan dalam prosedur dan putusan BPSK. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris, Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK Bukittinggi telah menerapkan sebagian besar asas AUPB dalam proses penyelesaian sengketa. Asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik telah tercermin dalam berbagai prosedur, mekanisme kerja, serta pertimbangan majelis. Namun demikian, penelitian juga menemukan sejumlah kendala struktural, terutama menyangkut keterbatasan kewenangan BPSK, potensi pembatalan putusan oleh pengadilan, serta minimnya fasilitas administratif dan digitalisasi layanan. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas BPSK sebagai lembaga quasi-peradilan dalam memberikan perlindungan konsumen. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi transparansi dan akses layanan publik untuk memperkuat fungsi BPSK sebagai penjaga kepentingan konsumen
Tinjauan Advokasi Kebijakan Dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan: Tantangan Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pariwisata Putri, Hanifah Nilau; Frinaldi, Aldri; Asnil, Asnil
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i1.2026.659-666

Abstract

Penelitian menggunakan pendekatan literature review dengan model narrative review, mencakup artikel ilmiah, buku akademik, serta laporan organisasi internasional. Analisis dilakukan melalui teknik sintesis tematik untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan konsep utama terkait advokasi kebijakan dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi kebijakan memainkan peran penting dalam menciptakan tata kelola pariwisata yang lebih inklusif, transparan, dan berbasis bukti. Partisipasi masyarakat terbukti meningkatkan legitimasi kebijakan, rasa memiliki terhadap destinasi, serta keberlanjutan sosial ekologis jangka panjang. Namun demikian, berbagai tantangan ditemukan, seperti ketimpangan kekuasaan antar aktor, rendahnya kapasitas internal komunitas, akses informasi yang terbatas, budaya birokratis yang hierarkis, serta minimnya mekanisme dialog formal. Hambatan-hambatan ini sering kali membuat partisipasi masyarakat bersifat simbolis dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap arah kebijakan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas komunitas, reformasi tata kelola, dan perluasan ruang advokasi bagi masyarakat dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan
Co-Authors Aldri Frinaldi Asnil Asnil Fitrisia, Azmi Roberia, Roberia Siti Fatimah Syamsir Syamsir