Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Puspitaningtyas, Kinanthi
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEWENANGAN DAERAH DI SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 Puspitaningtyas, Kinanthi; Hartini, Sri
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2023.v8.i1.p123-142

Abstract

Artikel ini membahas perubahan kewenangan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2023, dimana kehadiran UU tersebut  berdampak mengubah dan menghapus kewenangan daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, yang disertai dengan studi lapangan. Hasil kajian menunjukan bahwa keberlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023 berimplikasi pada pergeseran kewenangan pengurusan sektor lingkungan hidup dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, yang menyebabkan kewenangan daerah semakin sempit dalam mengelola lingkungan hidup. Pergeseran kewenangan kepada pemerintah pusat menyebabkan UU Nomor 6 Tahun 2023 bersifat sentralistis yang bertentangan dengan semangat desentralisasi.
Politik Hukum Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Perundang-Undangan di Indonesia Puspitaningtyas, Kinanthi; Waluyo, Waluyo
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v12i1.84679

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan tidak sah secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur ketentuan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), yang telah berubah sejak undang-undang sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Artikel ini menginvestigasi perkembangan yang mempengaruhi pekerja PKWT. Berdasarkan temuan penelitian, persyaratan PKWT dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah dimodifikasi. Jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yang diuraikan dalam UU Ketenagakerjaan, perubahan yang ada saat ini tampaknya gagal meningkatkan kesejahteraan pekerja. Jangka waktu kontrak PKWT yang ditetapkan dalam UU No. 6 Tahun 2023 telah diperpanjang, membuat pekerja tidak yakin tentang kelayakan mereka untuk diangkat menjadi pekerja tetap atau perubahan status kontrak mereka menjadi PKWTT. Berdasarkan kesimpulan dari perdebatan ini, perubahan yang dilakukan terhadap ketentuan PKWT dalam UU No. 6 Tahun 2023 berdampak negatif bagi pekerja. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengubah peraturan PKWT agar dapat lebih memenuhi tuntutan pekerja akan keadilan.
Co-Authors Sri Hartini Waluyo Waluyo