Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Awang Long Law Review Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
Nur Ali Rahman
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
COMPARISON OF NATIONAL DEVELOPMENT IMPLEMENTATION WITH/WITHOUT THE OUTLINE OF THE COUNTRY Abdul Kahar Maranjaya; Nur Ali Rahman
Awang Long Law Review Vol. 4 No. 1 (2021): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.487 KB) | DOI: 10.56301/awl.v4i1.242

Abstract

By returning the GBHN, government administration is more focused, there are checks and balances from other state institutions from the implementation of government and more democratic development because it involves the community through their representatives. This study aims to analyze the comparison of the implementation of national development with/without the Outlines of State Policy (Comparative Study of Government 1973-1999 and Government 1999–Present). the most important is the binding force and the value of the constitutionality of each policy. Then take the opportunity to revive the GBHN as the basis for National Development. This type of research is normative legal research because this research is intended to analyze secondary data related to the authority of the People's Consultative Assembly in determining the policies of the national development plan. In normative legal research, only library materials or secondary data include primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the type and nature of the research determined, the data analysis used was qualitative analysis. The results of this study conclude that reviving the GBHN in state administration is a national development solution in the form of a GBHN that does not conflict with the presidential system of government. By placing the GBHN as the Principal Directions of State Policy in the 1945 Constitution and not using it as a means of accountability for the President and Vice President.
Analisis Konstitusionalitas Perpol Nomor 10 Tahun 2025 dalam Perspektif Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Netralitas Aparatur Negara, dan Reformasi Sektor Keamanan Nur Ali Rahman; Athari Farhani
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 17 No. 1 (2026): JURNAL SURYA KENCANA SATU: DINAMIKA MASALAH HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 (Perpol 10/2025) yang mengatur penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi, termasuk pada kementerian dan lembaga negara, memunculkan problematika konstitusional yang signifikan. Persoalan ini semakin kompleks pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan bahwa anggota Polri aktif tidak dapat menduduki jabatan sipil tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik normatif antara Perpol 10/2025 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan terkait lainnya dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan teori negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpol 10/2025 berpotensi bertentangan dengan prinsip hierarki norma (Stufenbau Theory), asas legalitas, asas kepastian hukum, serta doktrin netralitas aparatur negara. Selain itu, praktik penugasan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil berpotensi mengaburkan batas antara fungsi keamanan dan fungsi sipil serta menghambat konsolidasi reformasi sektor keamanan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penegasan status kepegawaian, dan penguatan pengawasan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip konstitusional.
Co-Authors Abdul Kahar Maranjaya Athari Farhani