Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.784
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Ahkam VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Journal Evidence Of Law AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin MARAS : Jurnal Penelitian Multidisplin Jurnal Riset Ilmiah
Murofikoh, Dede Ika
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal Evidence Of Law

 1 
Analisis Hukum Kewajiban Memberi Nafkah Pasca Perceraian pada Anak Balita Nisfu Kurnia, Chahya Naila; Salsabila, Diny Khalisha; Murofikoh, Dede Ika
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1955

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban pemberian nafkah kepada anak balita pasca perceraian dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, serta mengkaji permasalahan implementasinya dalam praktik. Anak balita merupakan kelompok usia yang sangat rentan dan bergantung sepenuhnya pada orang tua, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang optimal meskipun terjadi perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan perbandingan antara hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam secara tegas menempatkan kewajiban nafkah anak balita sebagai tanggung jawab orang tua, khususnya ayah, yang tidak gugur akibat perceraian. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi landasan utama dalam penetapan kewajiban nafkah tersebut. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban nafkah anak balita masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, lemahnya mekanisme eksekusi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini menyebabkan hak-hak anak balita belum terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak balita pasca perceraian.
Analisis Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 1968/PDT.P/2020/PA.SRG Berliana, Intan; Murofikoh, Dede Ika
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1956

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur serta mengkaji ketentuan hukum dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Fokus penelitian diarahkan pada studi kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg, yang mencerminkan praktik pemberian dispensasi perkawinan di lingkungan peradilan agama. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, penetapan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan tidak hanya didasarkan pada aspek normatif hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, moral, dan keagamaan, seperti kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, potensi stigma sosial, serta adanya restu dan keterlibatan keluarga. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memperketat batas usia perkawinan demi perlindungan anak, ketiadaan parameter teknis yang jelas terkait kesiapan anak menyebabkan ruang interpretasi yang luas bagi hakim. Oleh karena itu, dispensasi perkawinan masih berpotensi menjadi celah hukum yang melegitimasi perkawinan anak apabila tidak disertai pertimbangan yang ketat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta perlunya pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan.
Co-Authors Andhyka, Shandy Ayu Wulandari Berliana, Intan Elisa Elisa Fatimahtuzzahro Ghifari, Zaki Insyirah, Fioletta Izzah Mariana Mariana Nasihi, Ahmad Ali Abdun Nisfu Kurnia, Chahya Naila Pamula, Fauzi Rahmat Prasetya, Dandi Tri Prasetyo S., Pukka Dean Riyadi, Hendi Rohmatullah, Rohmatullah Rusmana, Rian Salsabila, Diny Khalisha Sandi, Mochamad Saputra, Resa Adi Sugiarto, Refania Varetta Sullaiman, Mochamad Umar, Muhamad Abdul Uswatun Hasanah Wahyuni, Friska