Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Authority of the Regent to cancel the Village Regulation on Village Revenue and Expenditure Budget based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management Jaya, Hendro Kusuma; Muhibbin, Moh.
International Journal of Social Service and Research Vol. 4 No. 03 (2024): International Journal of Social Service and Research (IJSSR)
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v4i03.763

Abstract

The research aims to investigate the Regent's authority to revoke Village Regulations on Village Revenue and Expenditure Budgets following Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 on Village Financial Management. It employs normative legal research methods, utilizing statutory and conceptual approaches and analyzing primary, secondary, and tertiary legal sources qualitatively. The findings suggest that while Village Regulations lacking an evaluation mechanism, determined solely by the Village Head, contravene Article 69 paragraph (4) of Law Number 6 of 2014 on Villages, the Regent/Mayor cannot annul such regulations under Article 36 paragraph (1) of Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 unless the Village Head disregards the Regent/Mayor's evaluation findings, maintaining the validity of the Village Regulation. The Regent's authority to annul Village Regulations ignoring Regent's evaluations, as per Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, conflicts with Article 24A paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
Legalitas Dan Implikasi Hukum Penerapan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kekerasan Seksual: Kajian Hukum Tpks Jaya, Hendro Kusuma
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keadilan restoratif semakin mendapat perhatian sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana, termasuk dalam kasus kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas dan penegakan hukum penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang melibatkan wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, penyidik kasus kekerasan seksual, dan aktivis hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keadilan restoratif berpotensi memberikan keadilan bagi korban, implementasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dari segi regulasi, tekanan sosial terhadap korban, dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terkait mekanisme ini. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara harapan pembuat kebijakan dan pengalaman korban dalam proses keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat, pengawasan yang lebih baik terhadap proses mediasi, dan peningkatan edukasi bagi aparat penegak hukum dan masyarakat agar keadilan restoratif dapat diterapkan secara efektif dan adil dalam kasus kekerasan seksual.