Claim Missing Document
Check
Articles

PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA MALANG DALAM PENCEGAHAN BENCANA BANJIR Mohammad Muhibbin; Umar Said Sugiharto; Budi Parmono
Negara dan Keadilan Vol 7, No 1 (2018): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i2.9284

Abstract

AbstrakPeristiwa banjir yang terjadi di wilayah di kota Malang Jawa Timur mengakibatkan di beberapa  ruas jalan protocol dan rumah warga  di kota Malang terendam air. Peristiwa banjir seperti ini akan terus terjadi setiap tahun, apabila penyebab utamanya tidak segera dibenahi secara terencana.  Karena itu, identifikasi penyebab banjir perlu dicari dan dirumuskan solusinya secara riil. Secara umum, penyebab utama banjir yang terjadi di  kota Malang, selain curah hujan yang tinggi, maraknya perumahan baru (real estat), pusat perbelanjaan modern dan rumah toko (Rukoh) di Kota Malang, dangkalnya saluran pembuangan air (drainase) juga akibat rusaknya hutan- hutan di daerah hulu yang kemudian membawa air bah ke kawasan hilir yang lebih rendah, serta banyaknya lokasi yang seharusnya manjadi ruang terbuka hijau sebagai tempat resapan air  justru ditempati bangunan permanen. Terkait dengan hal itu perlu adanya pengkajian ulang terhadap kebijakan yang sudah ada yang dapat mengatasi masalah banjir di kota Malang dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara terorganisasi untuk dapat mengambil tindakan awal dalam penanggulangan banjir..Kata kunci: Banjir, bangunan permanen dan partisipasi masyarakatAbstractFloods that occurred in the city of Malang, East Java, resulted in several protocol roads and residents' houses in the city of Malang being flooded. Floods like this will continue to occur every year, if the main cause is not addressed in a planned manner. Therefore, it is necessary to identify the causes of flooding and formulate a solution in real terms. In general, the main causes of flooding that occur in the city of Malang, apart from high rainfall, the rise of new housing (real estate), modern shopping centers and shop houses (Rukoh) in Malang City, shallow drains are also due to forest destruction. - forests in the upstream areas which then carry flood waters to lower downstream areas, and many locations that should be green open spaces as water infiltration areas are occupied by permanent buildings. Related to this, it is necessary to re-examine existing policies that can overcome the flood problem in Malang and optimize community participation in an organized manner to be able to take initial actions in flood prevention.Keywords: Flood, permanent building and community participation
Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Penguasaan Tanah Mohammad Muhibbin
Al-Risalah Vol 17 No 01 (2017): June 2017
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.019 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v17i01.25

Abstract

Everything in the earth belongs to Allah. Human are given an authority by Allah as kholifah to prosper the earth as the human’s responsibility to Allah. Whoever have/authorize a land considered having a mandate from Allah should comprehend the intended law established by Allah so that what the human do as a kholifah toward the authority and ownership of land in their territorial as the essence of transfer from Allah in order to manage, watch, distribute, and guide the use of land in accordance with Allah’ aim to create the earth for the sake of human’s prosperity and of public goodness (al-maslahah al-’âmmah).
KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Hasan Basri; Mohammad Muhibbin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.547 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v6i3.11365

Abstract

Kedudukan Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Independensi hakim dalam Pengandilan Pajak masih menggunakan sistem dua atap (dual roof system), sedangkan lembaga peradilan umum dan lembaga peradilan tata usaha negara berikut lembaga peradilan lainnya menggunakan sistem satu atap (one roof system). Sehingga dalam penelitian ini dihasilkan dua rumusan masalah yaitu :1) Bagaimana kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia? 2) Bagaimana upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Pajak?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa 1) Eksistensi Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Pajak sebagai peradilan khusus masuk dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, 2) upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Pajak ada tiga anatara lain, banding, gugatan, dan Peninjauan Kembali (PK). Upaya hukum dalam konteks Pengadilan Pajak tidak terdapat Banding dan Kasasi seperti badan peradilan lainnya, hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan tidak memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan (Wajib Pajak). dikarenakan upaya hukum yang ada dalam Pengadilan Pajak mereduksi kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 sebagai dasar adanya tingkatan sistem peradilan di Indonesia.Kata-Kunci: Kedudukan, Pengadilan Pajak, Sistem Peradilan, Indonesia The position of the Tax Court according to Law Number 14 of 2002 concerning the Tax Court is a court that exercises judicial power. The independence of judges in the Tax Court still uses a two-roof system, while the general judiciary and state administrative courts and other judicial institutions use a one-roof system. So that in this study two formulations of the problem were produced, namely: 1) What is the position of the Tax Court in the Justice System in Indonesia? 2) What is the law on the decision of the Tax Court?. The research method used is normative legal research with two approaches, namely the limitation of invitations. The results of the study state that 1) The existence of the Tax Court based on Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and Law Number 51 of 2009 concerning the State Administrative Court confirms that the Tax Court as a special court is included in the scope of the State Administrative Court, 2 There are three legal remedies against the Court's decision, among others, an appeal, a lawsuit, and a judicial review (PK). Legal remedies in the context of the Tax Court do not include Appeals and Cassations like other judicial bodies, this results in no legal certainty and no sense of justice for justice seekers (Taxpayers). because the existing legal remedies in the Tax Court reduce the authority of the Supreme Court as regulated in Article 24 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the basic level of the judicial system in Indonesia.Keywords: Position, Tax Court, Justice System, Indonesia.
Flood Mitigation in Malang City: The Perspective of Health Policy Mohammad Muhibbin; Umar Sahid Sugiharto; Budi Parmono
Journal of Global Pharma Technology Volume 12 Issue 11 (2020) Nov. 2020
Publisher : Journal of Global Pharma Technology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Objective: The high intensity of rainfall in Indonesia causes some cities to experience flood, including Malang City. Malang is a mountainous city which is located on highlands, between 444 to 667 meters above sea level. Ironically, every year during the rainy season, many parts of Malang are hit by flood. This flood disaster causes severe health problems. This paper aims to describe the flood mitigation in Malang City. Method: The method used in this research is the socio-legal research. It uses the cultural socio-legal approach, with the background of the thought that the law cannot be separated from the lives of the people, in the form of values, attitudes, behaviors, and impacts which it causes. Results: The results of this research show that the main cause of the flood is influenced by human activities as the main factor. Conclusion: The government should make policies in preventing the health impacts caused by flood.
KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Hasan Basri; Mohammad Muhibbin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 4 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i3.11365

Abstract

Kedudukan Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Independensi hakim dalam Pengandilan Pajak masih menggunakan sistem dua atap (dual roof system), sedangkan lembaga peradilan umum dan lembaga peradilan tata usaha negara berikut lembaga peradilan lainnya menggunakan sistem satu atap (one roof system). Sehingga dalam penelitian ini dihasilkan dua rumusan masalah yaitu :1) Bagaimana kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia? 2) Bagaimana upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Pajak?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa 1) Eksistensi Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Pajak sebagai peradilan khusus masuk dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, 2) upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Pajak ada tiga anatara lain, banding, gugatan, dan Peninjauan Kembali (PK). Upaya hukum dalam konteks Pengadilan Pajak tidak terdapat Banding dan Kasasi seperti badan peradilan lainnya, hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan tidak memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan (Wajib Pajak). dikarenakan upaya hukum yang ada dalam Pengadilan Pajak mereduksi kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 sebagai dasar adanya tingkatan sistem peradilan di Indonesia.Kata-Kunci: Kedudukan, Pengadilan Pajak, Sistem Peradilan, Indonesia The position of the Tax Court according to Law Number 14 of 2002 concerning the Tax Court is a court that exercises judicial power. The independence of judges in the Tax Court still uses a two-roof system, while the general judiciary and state administrative courts and other judicial institutions use a one-roof system. So that in this study two formulations of the problem were produced, namely: 1) What is the position of the Tax Court in the Justice System in Indonesia? 2) What is the law on the decision of the Tax Court?. The research method used is normative legal research with two approaches, namely the limitation of invitations. The results of the study state that 1) The existence of the Tax Court based on Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and Law Number 51 of 2009 concerning the State Administrative Court confirms that the Tax Court as a special court is included in the scope of the State Administrative Court, 2 There are three legal remedies against the Court's decision, among others, an appeal, a lawsuit, and a judicial review (PK). Legal remedies in the context of the Tax Court do not include Appeals and Cassations like other judicial bodies, this results in no legal certainty and no sense of justice for justice seekers (Taxpayers). because the existing legal remedies in the Tax Court reduce the authority of the Supreme Court as regulated in Article 24 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the basic level of the judicial system in Indonesia.Keywords: Position, Tax Court, Justice System, Indonesia.
Expert’s Testimony Evidence in the Criminal Justice Process in Indonesia Prananto, Iksan; Sunardi, Sunardi; Muhibbin, Moh.
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 3 No. 1 (2023): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v3i1.42

Abstract

This study aims to analyze the position of expert testimony as evidence in the criminal justice process. The type of research in this research is normative. The nature of the research is descriptive. The results of his research are that the position of expert testimony as evidence is basically a gate, especially for investigators in determining whether this gate will be opened or not or whether will it last first. What an expert explains is the conclusions from a known situation according to his expertise. Thus, the substance of the expert's statement becomes the investigator's authority to evaluate it at the investigative level. Because, sometimes in the investigation process expert testimony is sidelined because the witness testimony is more dominant, of course, this will affect the process of proving the trial.
Juridical Analysis of Criminal Acts in Environmental Pollution in Accordance to the 32 Law of 2009 Concerning Protection and Management Environment Chaidir, Noor; Muhibbin, Moh.; Arief, Hanafi
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 4 No. 1 (2024): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v4i1.58

Abstract

This study aims to describe the regulation of criminal acts of environmental pollution in Indonesian positive law and to analyze the responsibility for criminal acts of environmental pollution according to Law Number 32 of 2009. This study uses normative legal research in the form of library research using three types of legal materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials, qualitative descriptive research, normative juridical research, statutory and conceptual approaches. The results of the study stated that the regulation of criminal acts of environmental pollution in Indonesian positive law is regulated in Law Number 32 of 2009 concerning the Environment. This law stipulates that if environmental pollution and damage has already occurred, it is necessary to take repressive measures in the form of effective, consistent and consistent law enforcement against environmental pollution and damage that has occurred so as to apply the principle of primum remedium criminal law. The crime of environmental pollution is not only imposed on individual perpetrators of environmental crimes, but also on corporations. In addition, also to customary law communities based on the Constitutional Court decision No. 35/PUU-X/2012 by using conditionality in recognizing the existence of indigenous peoples as legal subjects which are still maintained as long as in reality they still exist and their existence is recognized, and confirmation of their existence is stipulated by Regional Regulations.
Police Authority In Handling Corruption Crimes Under Law No. 2 Of 2002 Concerning State Police Of The Republic Of Indonesia Rosadi, Herry; Muhibbin, Moh.; Arief, Hanafi
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 3 No. 2 (2023): October Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v3i2.92

Abstract

The criminal act of corruption is a latent danger for Indonesia because the negative impacts and the causes are very dangerous for the economy and social order. This research aims to determine the regulation of the authority of law enforcement agencies in handling criminal acts of corruption in the legal system in Indonesia and how the authority of the police in handling criminal acts of corruption in Indonesia. As normative legal research, the research examines laws and regulations related to criminal acts of corruption.Research results: Regulation of criminal acts of corruption in Indonesia is regulated in the Corruption Eradication Law Number 20 of 2001, and Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. The Criminal Procedure Code only recognizes 2 institutions or agencies that have the authority to handle criminal acts, namely the Police and the Prosecutor's Office. In Law Number 20 of 2001, the investigative authority is contained in the institutions that have the authority to handle criminal acts of corruption, namely the Police, Prosecutor's Office and the Corruption Eradication Commission. Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, aims to strengthen the position and role of the police as an integral part of overall reform efforts. The development and progress of society as well as the emergence of the supremacy of law, globalization, transparency and accountability have given rise to a new perspective on the duties, functions, authority and responsibilities of the police which has led to the growth of various demands and expectations from the public regarding the implementation of police duties oriented towards the interests of the community.
Juridical Analysis Of Doctors' Responsibilities For Malpractic Action Fernandez, M. Rizky; Muhibbin, Moh.; Arief, Hanafi
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 3 No. 2 (2023): October Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v3i2.97

Abstract

This study aims to describe the criminal liability of doctors who commit malpractice acts and to analyze the legal protection for patients who are victims of malpractice in positive law studies in Indonesia. This study uses normative legal research using three types of legal materials related to the responsibility of doctors for malpractice actions, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, with the nature of qualitative descriptive research, types of normative juridical research, statutory and conceptual approaches. The results of the study stated that malpractice is included in the realm of criminal law other than civil and administrative. Doctors can be prosecuted criminally, although the criminal law does not clearly stipulate criminal penalties for malpractice. However, several conventional articles in the Criminal Code implicitly mention provisions regarding malpractice that can be used as a basis for criminal charges. In the Criminal Code, criminal liability for malpractice is contained in Article 90, Article 359, Article 360 ??paragraphs (1) and (2) and Article 361. Those subject to this article include doctors, midwives, medicine experts, who are experts in their work. each. If they ignore the regulations or requirements in their work, causing death (Article 359) or serious injury (Article 360), they will be punished more severely. Legal protection for victims of medical malpractice is regulated in Law no. 29 of 2009 concerning Medical Practice, granting rights to victims to submit complaints to the Chairman of the Indonesian Medical Discipline Honorary Council, as well as simultaneously taking criminal and civil law remedies to court.
PERANAN KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Rifatun Nuriyah; Sunardi; Moh. Muhibbin
Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/negkea.v12i2.21479

Abstract

Abstrak Kejahatan Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur dapat menyebabkan gangguan yang berdampak secara psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak gangguan psikologis pada anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, ketakutan yang berlebihan, perkembangan jiwa anak terganggu yang mengakibatkan keterbelakangan mental. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual dan mengkaji serta menganalisis pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut hukum pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual didasarkan pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak mendapat jaminan dan perlindungan hukum akan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memeproleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan tanggung jawab pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).