Claim Missing Document
Check
Articles

PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA MALANG DALAM PENCEGAHAN BENCANA BANJIR Mohammad Muhibbin; Umar Said Sugiharto; Budi Parmono
Negara dan Keadilan Vol 7, No 1 (2018): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i2.9284

Abstract

AbstrakPeristiwa banjir yang terjadi di wilayah di kota Malang Jawa Timur mengakibatkan di beberapa  ruas jalan protocol dan rumah warga  di kota Malang terendam air. Peristiwa banjir seperti ini akan terus terjadi setiap tahun, apabila penyebab utamanya tidak segera dibenahi secara terencana.  Karena itu, identifikasi penyebab banjir perlu dicari dan dirumuskan solusinya secara riil. Secara umum, penyebab utama banjir yang terjadi di  kota Malang, selain curah hujan yang tinggi, maraknya perumahan baru (real estat), pusat perbelanjaan modern dan rumah toko (Rukoh) di Kota Malang, dangkalnya saluran pembuangan air (drainase) juga akibat rusaknya hutan- hutan di daerah hulu yang kemudian membawa air bah ke kawasan hilir yang lebih rendah, serta banyaknya lokasi yang seharusnya manjadi ruang terbuka hijau sebagai tempat resapan air  justru ditempati bangunan permanen. Terkait dengan hal itu perlu adanya pengkajian ulang terhadap kebijakan yang sudah ada yang dapat mengatasi masalah banjir di kota Malang dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara terorganisasi untuk dapat mengambil tindakan awal dalam penanggulangan banjir..Kata kunci: Banjir, bangunan permanen dan partisipasi masyarakatAbstractFloods that occurred in the city of Malang, East Java, resulted in several protocol roads and residents' houses in the city of Malang being flooded. Floods like this will continue to occur every year, if the main cause is not addressed in a planned manner. Therefore, it is necessary to identify the causes of flooding and formulate a solution in real terms. In general, the main causes of flooding that occur in the city of Malang, apart from high rainfall, the rise of new housing (real estate), modern shopping centers and shop houses (Rukoh) in Malang City, shallow drains are also due to forest destruction. - forests in the upstream areas which then carry flood waters to lower downstream areas, and many locations that should be green open spaces as water infiltration areas are occupied by permanent buildings. Related to this, it is necessary to re-examine existing policies that can overcome the flood problem in Malang and optimize community participation in an organized manner to be able to take initial actions in flood prevention.Keywords: Flood, permanent building and community participation
Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Penguasaan Tanah Mohammad Muhibbin
Al-Risalah Vol 17 No 01 (2017): June 2017
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.019 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v17i01.25

Abstract

Everything in the earth belongs to Allah. Human are given an authority by Allah as kholifah to prosper the earth as the human’s responsibility to Allah. Whoever have/authorize a land considered having a mandate from Allah should comprehend the intended law established by Allah so that what the human do as a kholifah toward the authority and ownership of land in their territorial as the essence of transfer from Allah in order to manage, watch, distribute, and guide the use of land in accordance with Allah’ aim to create the earth for the sake of human’s prosperity and of public goodness (al-maslahah al-’âmmah).
KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Hasan Basri; Mohammad Muhibbin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.547 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v6i3.11365

Abstract

Kedudukan Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Independensi hakim dalam Pengandilan Pajak masih menggunakan sistem dua atap (dual roof system), sedangkan lembaga peradilan umum dan lembaga peradilan tata usaha negara berikut lembaga peradilan lainnya menggunakan sistem satu atap (one roof system). Sehingga dalam penelitian ini dihasilkan dua rumusan masalah yaitu :1) Bagaimana kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia? 2) Bagaimana upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Pajak?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa 1) Eksistensi Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Pajak sebagai peradilan khusus masuk dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, 2) upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Pajak ada tiga anatara lain, banding, gugatan, dan Peninjauan Kembali (PK). Upaya hukum dalam konteks Pengadilan Pajak tidak terdapat Banding dan Kasasi seperti badan peradilan lainnya, hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan tidak memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan (Wajib Pajak). dikarenakan upaya hukum yang ada dalam Pengadilan Pajak mereduksi kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 sebagai dasar adanya tingkatan sistem peradilan di Indonesia.Kata-Kunci: Kedudukan, Pengadilan Pajak, Sistem Peradilan, Indonesia The position of the Tax Court according to Law Number 14 of 2002 concerning the Tax Court is a court that exercises judicial power. The independence of judges in the Tax Court still uses a two-roof system, while the general judiciary and state administrative courts and other judicial institutions use a one-roof system. So that in this study two formulations of the problem were produced, namely: 1) What is the position of the Tax Court in the Justice System in Indonesia? 2) What is the law on the decision of the Tax Court?. The research method used is normative legal research with two approaches, namely the limitation of invitations. The results of the study state that 1) The existence of the Tax Court based on Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and Law Number 51 of 2009 concerning the State Administrative Court confirms that the Tax Court as a special court is included in the scope of the State Administrative Court, 2 There are three legal remedies against the Court's decision, among others, an appeal, a lawsuit, and a judicial review (PK). Legal remedies in the context of the Tax Court do not include Appeals and Cassations like other judicial bodies, this results in no legal certainty and no sense of justice for justice seekers (Taxpayers). because the existing legal remedies in the Tax Court reduce the authority of the Supreme Court as regulated in Article 24 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the basic level of the judicial system in Indonesia.Keywords: Position, Tax Court, Justice System, Indonesia.
Flood Mitigation in Malang City: The Perspective of Health Policy Mohammad Muhibbin; Umar Sahid Sugiharto; Budi Parmono
Journal of Global Pharma Technology Volume 12 Issue 11 (2020) Nov. 2020
Publisher : Journal of Global Pharma Technology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Objective: The high intensity of rainfall in Indonesia causes some cities to experience flood, including Malang City. Malang is a mountainous city which is located on highlands, between 444 to 667 meters above sea level. Ironically, every year during the rainy season, many parts of Malang are hit by flood. This flood disaster causes severe health problems. This paper aims to describe the flood mitigation in Malang City. Method: The method used in this research is the socio-legal research. It uses the cultural socio-legal approach, with the background of the thought that the law cannot be separated from the lives of the people, in the form of values, attitudes, behaviors, and impacts which it causes. Results: The results of this research show that the main cause of the flood is influenced by human activities as the main factor. Conclusion: The government should make policies in preventing the health impacts caused by flood.
KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Hasan Basri; Mohammad Muhibbin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 4 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i3.11365

Abstract

Kedudukan Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Independensi hakim dalam Pengandilan Pajak masih menggunakan sistem dua atap (dual roof system), sedangkan lembaga peradilan umum dan lembaga peradilan tata usaha negara berikut lembaga peradilan lainnya menggunakan sistem satu atap (one roof system). Sehingga dalam penelitian ini dihasilkan dua rumusan masalah yaitu :1) Bagaimana kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia? 2) Bagaimana upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Pajak?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa 1) Eksistensi Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Pajak sebagai peradilan khusus masuk dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, 2) upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Pajak ada tiga anatara lain, banding, gugatan, dan Peninjauan Kembali (PK). Upaya hukum dalam konteks Pengadilan Pajak tidak terdapat Banding dan Kasasi seperti badan peradilan lainnya, hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan tidak memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan (Wajib Pajak). dikarenakan upaya hukum yang ada dalam Pengadilan Pajak mereduksi kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 sebagai dasar adanya tingkatan sistem peradilan di Indonesia.Kata-Kunci: Kedudukan, Pengadilan Pajak, Sistem Peradilan, Indonesia The position of the Tax Court according to Law Number 14 of 2002 concerning the Tax Court is a court that exercises judicial power. The independence of judges in the Tax Court still uses a two-roof system, while the general judiciary and state administrative courts and other judicial institutions use a one-roof system. So that in this study two formulations of the problem were produced, namely: 1) What is the position of the Tax Court in the Justice System in Indonesia? 2) What is the law on the decision of the Tax Court?. The research method used is normative legal research with two approaches, namely the limitation of invitations. The results of the study state that 1) The existence of the Tax Court based on Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and Law Number 51 of 2009 concerning the State Administrative Court confirms that the Tax Court as a special court is included in the scope of the State Administrative Court, 2 There are three legal remedies against the Court's decision, among others, an appeal, a lawsuit, and a judicial review (PK). Legal remedies in the context of the Tax Court do not include Appeals and Cassations like other judicial bodies, this results in no legal certainty and no sense of justice for justice seekers (Taxpayers). because the existing legal remedies in the Tax Court reduce the authority of the Supreme Court as regulated in Article 24 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the basic level of the judicial system in Indonesia.Keywords: Position, Tax Court, Justice System, Indonesia.
PERANAN KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Rifatun Nuriyah; Sunardi; Moh. Muhibbin
Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/negkea.v12i2.21479

Abstract

Abstrak Kejahatan Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur dapat menyebabkan gangguan yang berdampak secara psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak gangguan psikologis pada anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, ketakutan yang berlebihan, perkembangan jiwa anak terganggu yang mengakibatkan keterbelakangan mental. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual dan mengkaji serta menganalisis pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut hukum pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual didasarkan pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak mendapat jaminan dan perlindungan hukum akan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memeproleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan tanggung jawab pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Comparison of Concepts of Islamic and Traditional Instructions in Indonesia Mursid, Mursid; Muhibbin, Moh.; Suratman, Suratman
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 4 (2022): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i4.7201

Abstract

Inheritance law is closely related to the scope of human life, because all humans in particular will definitely experience death. There are various conceptions of inheritance used in Indonesia, including the conception of Islamic inheritance and the conception of customary inheritance. This study aims to compare the conception of Islamic and customary inheritance and their application in Indonesia. The type of research used is normative juridical with the Statute Approach and Conceptual Approach and the sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary laws. Next, collect legal materials for descriptive analysis. Based on the research that has been done, it is found that the comparison of the conception of Islamic and customary inheritance has similarities and differences in principle. The similarities between the conceptions of Islamic and customary inheritance, one of which explains the transfer of property, but the difference is that in Islamic inheritance the heir must die but in customary inheritance it is not required to die. The application of Islamic inheritance in Indonesia consists of a pluralism of teachings, for example the ahlus sunnah wal jamaa'h inheritance system (Shafi'i, Hanafi, Hambali and Maliki schools) and the most dominant is the Shafi'i school of thought. For the application of customary inheritance in Indonesia, it is influenced by the principle of lineage which is influenced by the form of ethnicity in the customary law environment.
LEGAL STATUS OF ONLINE LOANS (PINJOL) IN THE ISLAMIC PERSPECTIVE OF AHLUSUNNAH WAL JAMA'AH Sunardi, Sunardi; Muhibbin, Moh.; Amar, Gays
International Significance of Notary Vol 3, No 2 (2022): International Significance of Notary
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v3i2.22177

Abstract

The more widespread and demanding times regarding social media are used by some people to market their businesses, including online loans. Now this is the problem that the population of Indonesia is Muslim and many are from the Nahdatul Ulama group, so the writer is interested in writing with the formulation of the problem How is the Legitimacy of Loans (Online Loans) Viewed from Islamic Law and the Views of Aswaja Ulama in Indonesia. And how is the law in the online lending and borrowing system not being paid by the debtor according to the perspective of Islamic law and the scholars'. This study uses a type of normative legal research. The results of this study indicate that: The Legitimacy of Loans (Online Loans) Is Reviewed from Islamic Law and the Views of Aswaja Scholars in Indonesia. The author is of the opinion that borrowing money that is not in accordance with Ahlu Sunnah waljemaah is generally unlawful or unlawful because it is not in accordance with Islamic law, because there are conditions and pillars that are not in accordance with the contract that do not fulfill face to face and there is an element of usury in it even though some of them justify it. various notes. The author also agrees with the fatwa of the Indonesian Ulema Council. He argues that borrowing money is not permissible under Islamic law. However, the law in question is not only illegal online loans; Similar laws also exist for offline or direct loans that contain elements of riba and are therefore not legal according to Islamic law. The law in Islamic Lending and Borrowing Online Systems is not paid by the debtor According to the Perspective of Islamic Law and the Ulama, the author concludes that it is clear in Islamic law that paying legal debt is obligatory even though it is online lending which has been banned through the MUI fatwa and the government has advised not to paying a legitimate loan because it causes a lot of misery to the community with high interest, but in syari' in Islamic law it is mandatory to return or pay off the debt. In Islamic law, debt repayment is not allowed to be added with the intention of benefiting the muqridh, but if the addition is given on the basis of the willingness or sincerity of the muqtaridh with the aim of remuneration, then this is permissible because it is not usury.Keywords: Loans, Online, Islamic Law
Matrilineal System Of Rights Division Inheritance According To Traditional Inheritance Law, Islamic Inheritance Law And The Civil Code Jamburi, Ahmat; Muhibbin, Moh.
International Significance of Notary Vol 5, No 2 (2024): International Significance of Notary
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v5i2.25915

Abstract

Abstract: Inheritance law is one part of civil law as a whole and is the smallest part of family law. Inheritance law is closely related to the scope of human life, because every human being will definitely experience a legal event called death. In the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, various inheritance law systems apply, namely customary inheritance law, Islamic inheritance law and Western inheritance law as stated in the Burgerlijk Wetboek (BW). The family system in Indonesian society focuses on the lineage system. In general, there are three kinship systems, namely the patrilineal system (found in communities in Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor and Bali), the matrilineal system (found in the Minangkabau area), and the bilateral or parental system (found in regions include: Java, Madura, East Sumatra, Riau, Aceh, South Sumatra, all of Kalimantan, all of Sulawesi, Ternate and Lombok). The inheritance distribution system according to Minangkabau customary law is based on a descent system drawn from the mother's line, namely a matrilineal inheritance system where the position of children is inherited. Wo men are the successors, but the heirs are all children, male and female, who come from the mother's assets.
Heirs' Responsibilities For Heirs' Debt From The Perspective Of Islamic Inheritance Law Muhibbin, Moh.; Sunardi, Sunardi; Ansyah, Yudi
International Significance of Notary Vol 5, No 2 (2024): International Significance of Notary
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v5i2.25914

Abstract

Abstract: Responsibility in the family context is very inherent and cannot be removed immediately. Like an heir, the heir is given responsibility when his parents during their lifetime carry out a legal act that causes a loss. The loss in question is an obstacle for other people who feel they have been harmed by an action carried out by the heir's parents during their lifetime. Losses give rise to a debt that must be paid off by anyone who owes it, but when someone is in debt he dies but cannot repay the debt, his heirs are obliged to pay off the debt made by his parents by reducing the assets left behind by his parents. In the context of Islamic inheritance law, debts must be paid even if the debtor has died and the person paying off the debt is the heir of the heir. However, what often comes to the fore in inheritance management is that one or more of the heirs do not agree with the other heirs. This disagreement will create and grow into an internal family conflict. There are two ways to resolve a problem if there is non-compliance between parties to carry out a fair distribution, namely by litigation and non-litigation. These two methods can be used in managing problems that occur, especially issues regarding inheritance.