Yuliyanti, Rosy
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ANALISIS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG Setyawati, Iin Endah; Suhendar, Deden; Yuliyanti, Rosy
NEO POLITEA Vol 4, No 2 (2023): NEO POLITEA
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Al Ghifari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53675/neopolitea.v4i2.1320

Abstract

Penelitian dilakukan  di kantor  Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Identifikasi masalah; Kurang profesionalitas nya pelayanan  publik di Kecamatan Pangalengan; Sikap pegawai Kecamatan Pangalengan yang kurang sabar dalam menghadapi warga yang lambat untuk memahami apa yang dijelaskan oleh pegawai Kecamatan Pangalengan; Mendahulukan orang terdekat seperti yang langsung menghubungi pegawai atau saudara dalam melaksanakan pelayanan publik. Metode penelitian: kualitatif.Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik yang baik di kantor Kecamatan Pangalengan kabupaten Bandung. Menggunakan teori standar pelayanan menurut Moenir  agar pelayanan dapat memuaskan orang atau kelompok orang yang dilayani, maka pelaku yang bertugas melayani harus memenuhi empat kriteria pokok yaitu: tingkah laku yang sopan, cara yang baik dalam menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan, waktu menyampaikan yang tepat, dan keramahtamahan.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di kantor Kecamatan Pangalengan bahwa masih ada keegoisan antara pegawai kecamatan dengan warga, sikap profesionalisme pegawai Kecamatan Pangalengan yang masih kurang, komunikasi pegawai dengan warga yang kurang mengakibatkan kesalahpahaman. Simpulan nya pelaksanaan pelayanan publik Kecamatan Pangalengan belum optimal. Saran: pegawai Kecamatan Pangalengan perlunya memiliki sikap sabar yang kuat dalam melayani warga untuk menghindari keributan dengan warga dan tidak melakukan kegiatan yang bersifat pribadi ketika sedang melakukan pelayanan publik.