Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN REKLAME DI KOTA BANDUNG Deden Suhendar
Sosiohumaniora Vol 14, No 2 (2012): SOSIOHUMANIORA, JULI 2012
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (31.28 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v14i2.5488

Abstract

Penellitian ini bertujuan untuk menemukan konsep baru tentang implementasi kebijakan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri atas sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empirisnya. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Kendala-kendala dalam implementasi kebijakan ini adalah: 1) Sebagian aparatur implementor kebijakan kurang memahami tujuan kebijakan pengelolaan reklame; 2) Lemahnya mental sumber daya aparatur implementor kebijakan; 3) SKPD yang menjadi implementor kebijakan belum secara menyeluruh didukung dengan sumber daya teknologi yang memadai; 4) Kurang terjalinnya komunikasi dengan baik antara pihak Pemerintah Kota Bandung dengan para implementor kebijakan, antar SKPD implementor kebijakan, Pemerintah Kota Bandung dengan para pemasang reklame, dan Pemerintah Kota Bandung dengan masyarakat yang berada pada ruas jalan yang bebas reklame; 5) Adanya tekanan politis dari pihak-pihak tertentu terhadap implementor kebijakan; 6) Pemerintah Kota Bandung tidak konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan reklame. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan reklame di Kota Bandung secara empirik belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penataan estetika kota. Disposisi/sikap pelaksana, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik; aktivitas komunikasi antar organisasi pelaksana; standar dan tujuan kebijakan; dan sumber daya; belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap keberhasilan kebijakan. Hal yang paling dominan dalam implementasi kebijakan ini adalah konsistensi sikap implementor dari tingkat pimpinan puncak sampai pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan. Dengan adanya konsistensi sikap implementor sejak proses perencanaan sampai dengan proses pengawasan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.
ANALISIS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG Setyawati, Iin Endah; Suhendar, Deden; Yuliyanti, Rosy
NEO POLITEA Vol 4, No 2 (2023): NEO POLITEA
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Al Ghifari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53675/neopolitea.v4i2.1320

Abstract

Penelitian dilakukan  di kantor  Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Identifikasi masalah; Kurang profesionalitas nya pelayanan  publik di Kecamatan Pangalengan; Sikap pegawai Kecamatan Pangalengan yang kurang sabar dalam menghadapi warga yang lambat untuk memahami apa yang dijelaskan oleh pegawai Kecamatan Pangalengan; Mendahulukan orang terdekat seperti yang langsung menghubungi pegawai atau saudara dalam melaksanakan pelayanan publik. Metode penelitian: kualitatif.Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik yang baik di kantor Kecamatan Pangalengan kabupaten Bandung. Menggunakan teori standar pelayanan menurut Moenir  agar pelayanan dapat memuaskan orang atau kelompok orang yang dilayani, maka pelaku yang bertugas melayani harus memenuhi empat kriteria pokok yaitu: tingkah laku yang sopan, cara yang baik dalam menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan, waktu menyampaikan yang tepat, dan keramahtamahan.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di kantor Kecamatan Pangalengan bahwa masih ada keegoisan antara pegawai kecamatan dengan warga, sikap profesionalisme pegawai Kecamatan Pangalengan yang masih kurang, komunikasi pegawai dengan warga yang kurang mengakibatkan kesalahpahaman. Simpulan nya pelaksanaan pelayanan publik Kecamatan Pangalengan belum optimal. Saran: pegawai Kecamatan Pangalengan perlunya memiliki sikap sabar yang kuat dalam melayani warga untuk menghindari keributan dengan warga dan tidak melakukan kegiatan yang bersifat pribadi ketika sedang melakukan pelayanan publik.
The Quality of Public Services in the South Margahayu Village, Bandung Regency Salmania, Dinda; Deden Suhendar
Social Impact Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Social Impact Journal
Publisher : GoResearch - Research & Publishing House

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61391/sij.v3i2.164

Abstract

This study aims to understand how the quality of public services in the field of population administration in South Margahayu Village, Margahayu District, Bandung Regency. This research was motivated by various obstacles that are still faced in an effort to improve the quality of public services in the village. The methods used in this research include interviews, documentation, and direct observation. The data obtained was analyzed through a process of reduction, presentation, and conclusion drawing. To ensure the accuracy of the data, the source triangulation method was used by verifying information from different parties and at different times. The selection of informants was based on certain criteria, involving service providers and people who use the service. The results showed that public services at the South Margahayu Village Office have not fully met the five dimensions of service quality. Some aspects that need to be improved include providing better facilities, increasing employee discipline and reliability, and improving employee attitudes in handling community complaints.
DIGITALISASI PEMASARAN KERIPIK PISANG DALAM PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN UMKM DI DESA MEKARWANGI KEC. LEMBANG Suhendar, Deden; Soleha, Elisa; Salsabila, Jihan Maura; Ariiqa, Muzaina Nur; Fadilah, Puja Ratu; Zahwa, Nabila Himalia; Putri, Wan Salsabilla Maharani; Ginanjar, Gilang; ‎, Mila; Nurakbar, Ilham; Fitria, Elsa; Ramzy, Chairy
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Babakti Vol 3, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Al Ghifari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53675/babakti.v3i2.1289

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi digitalisasi dalam pemasaran keripik pisang varian rasa untuk meningkatkan penjualan di Desa Mekarwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Desa Mekarwangi ini dikenal dengan produk keripik pisangnya yang memiliki berbagai varian rasa, namun pemasarannya masih tergolong konvensional dan terbatas. Digitalisasi pemasaran diharapkan dapat membuka peluang baru dalam meningkatkan jangkauan pasar dan penjualan produk. Metodologi penelitian ini melibatkan analisis kondisi pasar saat ini, identifikasi potensi digitalisasi, serta penerapan strategi digital yang sesuai. Data dikumpulkan melalui survei, wawancara dengan pelaku usaha lokal, dan studi kasus pemasaran digital di daerah lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi, seperti penggunaan media sosial, e-commerce, dan strategi pemasaran berbasis data, memiliki potensi besar dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan volume penjualan. Penerapan platform digital dapat membantu pelaku usaha dalam mengatasi tantangan pemasaran konvensional, memperkenalkan produk kepada audiens yang lebih luas, serta meningkatkan interaksi dengan konsumen. Penelitian ini merekomendasikan pelatihan digital bagi pelaku usaha dan penyusunan strategi pemasaran digital yang komprehensif untuk memaksimalkan potensi keripik pisang varian rasa dari Desa Mekarwangi.
Implementasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Rancasenggang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat (Sosialiasi, Hambatan, dan Dampaknya) Deden Suhendar
Jurnal Academia Praja Vol 2 No 01 (2019): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.929 KB) | DOI: 10.36859/jap.v2i01.88

Abstract

Good governance has been an important discourse in the development administration and democracy studies during the last two decades. The socialization process of Uu No. 6 of 2014 concerning Villages in Rancasenggang Village, Sindangkerta Subdistrict, West Bandung Regency, was carried out through a village law socialization program held by the Sindangkerta Subdistrict government, West Bandung Regency simultaneously with the village apparatus in all Sindangkerta Subdistrict, West Bandung Regency. The obstacles experienced by village officials and the community in the implementation of the Village Law in Rancasenggang Village, Sindangkerta Subdistrict, West Bandung Regency, are the existence of multi-interpretation regulations that burden the village government and Sindangkerta District government, West Bandung District in distributing village funds. The village apparatus in the implementation of the village law in the Rancasenggang Village Sindangkerta Subdistrict, West Bandung Regency, basically has understood the contents of the village law but has not been maximized because the socialization of the new village law was carried out once by the Sindangkerta District government, West Bandung Regency.