Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN TERKAIT STATUS KEPEMILIKAN BLOK AMBALAT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA Monika Ivana Pretty Key; Yohanes Arman; Meryana Susi Paula Bere; Shelvia Sipa Hekin
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 3 No. 3 (2024): AGUSTUS
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine: (1) Status of ownership Ambalat Block viewed from International Law. (2) Way of settlement of dispute between Indonesia and Malaysia related to Pengklaiman Ambalat Block. The method used in this research is the method of normative law with the approach of law, Historical Approach and Approach fact. The sources of legal materials used in this study are primary,secondary, and tertiary materials. Legal analysis used From the research results indicate that, (1) Ambalat Block which claimed by Indonesia and Malaysia belongs to Indonesia based on Djuanda Declaration of 1957 followed by Prp. 4/1960 on Indonesian sea . Law no. 17 of 1985 which has been ratified by Indonesia Law No.6 of 1996 on Indonesian waters, Government Regulation no. 38 of 2002 on the Geographic Coordinates list of the points of the archipelagic lines of the archipelago and the government regulation no. 37 of 2008 About Amendment to Government no. 38 of 2002 on the List of Geographical Coordinates of the points of the archipelagos of the archipelago. While Malaysia is just an ordinary coastal state that is only justified to draw a normal base line (regular) and straight line base if it meets the requirements. (2) The settlement of a dispute related to the claiming of Ambalat Block between Indonesia and Malaysia shall be conducted under Articles 1, 2 and 33 of the UN Charter on the settlement of disputes peacefully by way of negotiations.
Hambatan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemboman Ikan di Wilayah Hukum Perairan Laut Kabupaten Flores Timur Shelvia Sipa Hekin; Finsensius Samara; Yohanes Arman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2497

Abstract

Praktik pemboman ikan di Kabupaten Flores Timur merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan penyidikan tindak pidana pemboman ikan melalui pendekatan yuridis empiris dengan memadukan perspektif peraturan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Ditpolairud Polda NTT, sedangkan data sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan empat kendala utama dalam penyidikan, yaitu implementasi hukum yang belum optimal, keterbatasan jumlah dan kapasitas aparat, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat nelayan. Temuan ini mengimplikasikan perlunya penguatan sumber daya manusia, pembaruan fasilitas operasional, dan edukasi hukum yang lebih intensif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut