Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.285
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Yohanes Arman
Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Hambatan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemboman Ikan di Wilayah Hukum Perairan Laut Kabupaten Flores Timur Shelvia Sipa Hekin; Finsensius Samara; Yohanes Arman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2497

Abstract

Praktik pemboman ikan di Kabupaten Flores Timur merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan penyidikan tindak pidana pemboman ikan melalui pendekatan yuridis empiris dengan memadukan perspektif peraturan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Ditpolairud Polda NTT, sedangkan data sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan empat kendala utama dalam penyidikan, yaitu implementasi hukum yang belum optimal, keterbatasan jumlah dan kapasitas aparat, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat nelayan. Temuan ini mengimplikasikan perlunya penguatan sumber daya manusia, pembaruan fasilitas operasional, dan edukasi hukum yang lebih intensif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut
Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Partij Terkait Perjanjian Pinjam Pakai Nama Di Desa Sedeoen Kabupaten Rote Ndao Yang Dijadikan Sebagai Jaminan Hutang Di Bank NTT Jessica Eunike Lauwoie; Ernesta Uba Wohon; Yohanes Arman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2548

Abstract

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta partij terkait praktik pinjam pakai nama (nominee) dalam perjanjian sewa tanah di Desa Sedeoen, Kabupaten Rote Ndao yang dijadikan jaminan hutang di Bank NTT, dengan latar belakang ditemukannya dua akta sewa menyewa identik namun dengan pihak penyewa berbeda; menggunakan metode hukum empiris kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administratif karena akta tersebut batal demi hukum melanggar Pasal 1320 dan 1335–1337 KUHPerdata, berpotensi melanggar Pasal 266 KUHP serta Pasal 15, 16, 38, 39, dan 40 UUJN sehingga disimpulkan bahwa notaris wajib bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1365–1366 KUHPerdata dan Pasal 65 UUJN, serta perlu kehati-hatian dan pengaturan tegas pemerintah untuk melarang praktik nominee dalam penguasaan tanah oleh WNA.
Perbandingan Protokol Palermo Dan UU TPPO Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia Agustino Marselino Susu; Yustinus Pedo; Yohanes Arman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2577

Abstract

Perdagangan orang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa kelompok rentan, terutama perempuan dan anak. Indonesia mengadopsi Protokol Palermo melalui UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), namun perbedaan ketentuan memengaruhi perlindungan korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode perbandingan hukum untuk menganalisis kesesuaian kedua instrumen hukum. Hasil menunjukkan Protokol Palermo menegaskan pengecualian unsur “persetujuan” bagi korban anak dan menekankan mekanisme perlindungan serta kerja sama internasional, sedangkan UU TPPO belum mengaturnya secara eksplisit. Kesimpulannya penelitian ini harmonisasi kedua instrumen belum optimal, sehingga perlindungan korban belum maksimal, dan revisi UU TPPO serta peningkatan kapasitas aparat diperlukan.
Tanggung Jawab Negara-Negara Peluncur Terhadap Sampah Luar Angkasa Menurut Instrumen Hukum Luar Angkasa Adika Joseph Andrean Djawa; Yohanes Arman; Finsensius Samara
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2578

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab negara-negara peluncur terhadap sampah luar angkasa berdasarkan instrumen hukum luar angkasa, yaitu Outer Space Treaty 1967, Liability Convention 1972, dan Registration Convention 1976, serta kaitannya dengan prinsip Common Heritage of Mankind. Permasalahan utama yang dikaji meliputi bagaimana bentuk tanggung jawab negara peluncur dalam pengelolaan dan pengurangan sampah luar angkasa serta penerapan prinsip warisan bersama umat manusia dalam konteks tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas peluncuran satelit telah memperbesar jumlah sampah luar angkasa, sementara mekanisme tanggung jawab negara peluncur masih bersifat sukarela tanpa penegakan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan kerja sama internasional untuk mewujudkan pengelolaan luar angkasa yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip Common Heritage of Mankind
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Cyberbullying Waiwurin Safrianus; Finsensius Samara; Yohanes Arman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2601

Abstract

Fenomena cyberbullying merupakan bentuk kekerasan di dunia maya yang berdampak serius terhadap kondisi psikologis, emosional, dan sosial korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban cyberbullying di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta analisis deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, implementasi masih menghadapi kendala seperti rendahnya pelaporan, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu diperkuat melalui regulasi, literasi digital, dan dukungan psikologis bagi korban
Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Oleh Suami Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Delvira Reinarda Kosat; Finsensius Samara; Yohanes Arman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2801

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri di Kabupaten Timor Tengah Utara serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, korban, pelaku, dan masyarakat, serta melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan KDRT dilakukan melalui upaya pre-emtif berupa penyuluhan hukum, upaya preventif melalui patroli dan deteksi dini, serta upaya represif melalui penyelidikan, penyidikan, dan penyelesaian perkara, termasuk Restorative Justice yang mayoritas dipilih korban. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas kepolisian dan intensifikasi edukasi hukum untuk menekan angka kekerasan domestik dan meningkatkan perlindungan bagi korban.
Kedudukan Perempuan dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Rana Mbata Kabupaten Manggarai Timur Maria Dionisia Babut; Yohanes Arman; Stefanus Don Rade
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3297

Abstract

Masyarakat Manggarai Timur sangat menjunjung tinggi adat istiadat, terutama dalam sistem pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan menurut hukum adat masyarakat Desa Rana Mbata Kabupaten Manggarai Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan yang meneliti fakta-fakta hukum melalui wawancara dan observasi langsung terhadap perilaku masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan masyarakat adat Rana Mbata masih menganut prinsip patrilineal, di mana anak laki-laki (ata one) menjadi ahli waris utama, sedangkan anak perempuan (ata pe’ang) tidak memiliki hak waris karena dianggap akan mengikuti marga suami. Namun, terdapat pergeseran nilai dalam praktiknya, di mana beberapa orang tua memberikan warisan kepada anak perempuan atas dasar kedekatan emosional atau kontribusi dalam merawat orang tua. Meskipun demikian, praktik ini dinilai berpotensi mengganggu tatanan hukum adat yang telah mengakar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak waris sebaiknya tetap diberikan kepada anak laki-laki sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan kesinambungan garis keturunan.
Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Napan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ferdinandus N. Lobo; Yohanes Arman; Elroswit Teresa Gae Soro
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3576

Abstract

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dalam pengabdian ini mahasiswa diberikan pengalaman belajar untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. Pengawasan dan pelayanan perlintasan orang (melayani, mengawasi orang dengan dokumen paspor)Pengawasan perlintasan sarana angkutan barang (angkutan umum maupun pribadi.Fungsi lain.Fasilitasi pertumbuhan ekonomi Masyarakat (memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah).Keamanan dan pengelolaan pengawasan. Penyuluhan prosedur serta aturan-aturan ekpor barang ke Timor LesteKoordinasi terpadu antara PLBN dan  imigrasi untuk kelengkapan administrativ Masyarakat dalam melakukan ekspor barang ke Timor Leste (Paspor)Pengembangan komoditas unggulan daerah desa napan (untuk ekspor ke Timor Leste).Mengembangkan kawasan wisata di PLBN. Kebijakan ekportir local untuk mendukung perekonomian local.Pembanguna pusat ekonomi lokal (pasar perbatasan) Kerjasama pempus dan pemda.
Co-Authors Adika Joseph Andrean Djawa Agustino Marselino Susu Delvira Reinarda Kosat Elroswit Teresa Gae Soro Ernesta Uba Wohon Ferdinandus N. Lobo Finsensius Samara Jessica Eunike Lauwoie Maria Dionisia Babut Shelvia Sipa Hekin Stefanus Don Rade Waiwurin Safrianus Yustinus Pedo