<![CDATA[Abstract: Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in the Indonesian economy, especially in creating jobs and improving people's welfare. However, the complicated licensing process is often an obstacle to the growth of MSMEs. With the enactment of the Job Creation Law, the government is trying to move the licensing process through a risk-based Online Single Submission (OSS) system. This study aims to analyze the ease of licensing for MSMEs after the enactment of the Job Creation Law with a mashlahah mursalah approach, which emphasizes social welfare and justice. This study uses a normative legal research method with an analysis of regulations and the concept of mashlahah mursalah. Data were collected through document review and analyzed based on a regulatory and conceptualization approach. The results of the study show that the Job Creation Law introduces a risk-based licensing system that facilitates the licensing process for MSMEs. However, its implementation still faces challenges such as lack of socialization and consistency of regional regulations. Ease of licensing for MSMEs can be considered mashlahah mursalah if it provides real benefits to business growth and people's welfare. However, wider socialization and strict supervision are needed to ensure legal certainty and consistency of regulations. So that the ease of licensing can be an effective instrument of social justice for MSMEs. Keywords: Online Single Submission; MSME Licensing; Policy Efficiency; Maslahah Mursalah. Abstrak: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran vital dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, proses perizinan yang rumit sering menjadi hambatan bagi pertumbuhan UMKM. Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, pemerintah berupaya menyederhanakan proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemudahan perizinan bagi UMKM pasca lahirnya UU Cipta Kerja dengan pendekatan mashlahah mursalah, yang menekankan pada kemaslahatan dan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep mashlahah mursalah. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja memperkenalkan sistem perizinan berbasis risiko yang memudahkan proses perizinan bagi UMKM. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya sosialisasi dan konsistensi regulasi daerah. Kemudahan perizinan bagi UMKM dapat dianggap sebagai mashlahah mursalah jika memberikan manfaat nyata terhadap pertumbuhan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Namun, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas dan pengawasan yang ketat untuk memastikan kepastian hukum dan konsistensi regulasi. Sehingga kemudahan perizinan dapat menjadi instrumen perwujudan keadilan sosial yang efektif bagi UMKM. Kata Kunci: Online Single Submission; Perizinan UMKM; Efisiensi Kebijakan; Maslahah Mursalah.]]>
