Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Membaca Hambatan Implementasi Pariwisata Halal Bangkalan Nasik, Khoirun
Dinar : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 5, No 1: Januari 2018
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/dinar.v5i1.5124

Abstract

Kemajuan zaman dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di era modern akan mempengaruhi pertumbuhan bisnis. Diantara bisnis tersebut adalah sektor pariwisata syari’ah sebagai jawaban atas kebutuhan batiniyah. Data kementerian pariwisata menunjukkan bahwa bisnis syari’ah termasuk sektor pariwisata di Indonesia mengalami peningkatan pengunjung cukup signifikan. Kabupaten Bangkalan bagian dari pulau Madura yang terkenal dengan budaya religius dan sekaligus memiliki potensi destinasi yang sangat indah, menarik, unik dan luar biasa. Destinasi tersebut dapat dikelompokkan: wisata alam seperti bukit Jaddih, kapur Arosbaya, pantai rongkang, Sembilangan. wisata kuliner terdiri dari bebek sinjay, matus, nasi serpang, wisata religi antara lain makam syaikhona Muhammad Kholil, Sultan abdul Kadirun, Ratu Ibu. wisata sejarah,  sentra batik, wisata budaya dan wisata bahari. Namun penerapan dan pengelolaan pariwisata syari’ah belum nampak. Hal ini tentu ada faktor yang menjadi penyebab. Penelitian ini mencoba mengungkap dan mengalisis apa saja yang menjadi faktor penghambat sekaligus mencoba menawarkan formula solusi yang efektif.Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui faktor faktor penghambat implementasi pariwisata syari’ah di Bangkalan sekaligus berupaya menemukan solusi praktis menyelesaikannya mengingat Madura memiliki potensi yang cukup besar.Hasil penelitian menunjukanbeberapa hal yang menjadi hambatana antara lain : kurangnya kerjasama antara pihak, pergantian jabatan, minimnya anggaran, belum ada destinasi andalan, objek wisata milik perorangan, belum ada regulasi detil dari kementerian pariwisata
‘Urf Tebbasan Jagung Masyarakat Sembilangan Kecamatan Bangkalan : (Menakar Praktik Tradisi Dalam Perspektif Hukum Islam) Khoirun Nasik
Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics Vol. 3 No. 1 (2020): Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Corn cutting has become a rooted tradition in the Sembilangan community. A village is located in Bangkalan Madura District. Unlike the general muamalah transaction rules which require that the goods be certain and clear. This practice uses a sampling technique to determine the quality of the maize. Each paddy field is taken five to seven fruits. Meanwhile, determining the price based on land area. This research is a type of field research with a descriptive analysis method with a juridical empirical approach. The primary data source used is data obtained from the local village, while the secondary data source is obtained from books related to buying and selling, one of which is the fiqih mu'amalah book. The results showed that the sale and purchase of maize by means of slaughter included 'urf which is not against syar'i, entered into the jizaf (estimation) buying and selling model, namely buying and selling without knowing the content of the goods and the scales in detail, but basically the goods those that are sold have certain measurements, weights or numbers in detail. Buying and selling jizaf is a light gharar category.
‘URF ISLAM NUSANTARA (Telaah Kritis Putusan Bahtsul Masail PWNU Jatim di Malang Tahun 2016) Khoirun Nasik
Et-Tijarie Vol 4, No 1: Juni 2017
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper tries to analyze about 'Urf Islam Nusantara as stated in Bahsul Masail PW NU which was held in Malang in the year 2016. Urf is a custom which includes methods in the istinbat of Islamic law. The emergence of the term pioneered ushul fiqh scholars though practically since the time of the Prophet already exists and continued simultaneously by the companions, tabiin, and tabiit tabiin. The term Islam Nusantara is actually not new. This term refers to Islam in the archipelago or the maritime (archipelago) cluster that encompasses not only the present-day Indonesia, but also the Muslim regions of Malaysia, Southern Thailand (Patani), Singapore, the Southern Philippines (Moro), and also Champa (kampuchea ). But within certain limits have its own distinction. But the term found the peak momentum during the congress in Jombang. Urf Islam has four approaches that become the most important pillar of Islamic Nusantara development. Adaptation, Neutralization, Minimization, and Amputation. The concept is like a sequential hierarchy to make it easier to see the habits that have been done in Indonesia contrary to or not with shari'ah. The term is adopted from the theory of sociology.Tulisan ini mencoba menganalisa tentang „Urf Islam Nusantara yang tertuang dalam Bahsul Masail PW NU yang digelar di Malang pada Tahun 2016.Urf adalah kebiasaan yang termasuk metode dalam istinbat hukum Islam. Kemunculan istilah tersebut dipelopori ulama ushul fiqh meski secara praktik sejak zaman Rasulullah sudah ada dan dilanjutkan secara simultan oleh para sahabat, tabiin, dan tabiit tabiin.Istilah Islam Nusantara sejatinya bukanlah hal baru. Istilah ini mengacu pada Islam di gugusan kepulauan atau benua maritim (nusantara) yang mencakup tidak hanya kawasan yang sekarang menjadi negara Indonesia, tetapi juga wilayah Muslim Malaysia, Thailand Selatan (Patani), Singapura, Filipina Selatan (Moro), dan juga Champa (kampuchea). Namun dalam batas tertentu memiliki distingsi tersendiri. Namun istilah tersebut menemukan momentum puncak saat terjadinya Muktamar di Jombang.Urf islam Nusantara memiliki empat pendekatan yang menjadi pilar terpenting berkembangnya Islam Nusantara. Adaptasi, Netralisasi, Minimalisasi, dan Amputasi.Konsep tersebut seperti hirarki berurutan untuk memudahkan melihat kebiasaan yang sudah dilakukan di Indonesia bertentangan atau tidak dengan syari‟ah. Istilah tersebut diadopsi dari teori sosiologi.Keyword: „Urf, Nusantara, Islam.
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan Galuh Widitya Qomaro; Hammam Hammam; Khoirun Nasik
Jurnal Ilmiah Pangabdhi Vol 5, No 2: Oktober 2019
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (563.475 KB) | DOI: 10.21107/pangabdhi.v5i2.6116

Abstract

Peran Pesantren Mahasiswa dalam Pembentukan Karakter Tertib, Santun dan Peduli pada Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura Ahmad Musadad; Khoirun Nasik
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 10, No 2: Oktober 2017
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.693 KB) | DOI: 10.21107/pamator.v10i2.4148

Abstract

Pesantren mahasiswa merupakan lembaga pendidikan yang khas, baik dari sisi subjek (santri) maupun objeknya (kurikulum dan kegiatannya). Sistem pendidikannya bersifat holistik integratif. Internalisasi pendidikan karakter ditekankan untuk menanamkan kebiasaan (habituation) tentang hal yang baik sehingga santri menjadi paham (kognitif) tentang mana yang benar dan salah, mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya (psikomotor). Diantara karaker yang baik dan penting dimiliki mahasiswa adalah karakter tertib, santun dan peduli. Mahasiswa yang memiliki tiga karakter ini maka harapannya tentu akan berpengaruh terhadap aspek kognitif, afektif dan psikomotor di dalam kampus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pendidikan di 4 pesantren mahasiswa sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura. Mendeskripsikan pola pendidikan dan pembentukan karakter tertib, santun dan peduli pada 4 pesantren mahasiswa tersebut dan menganalisis pengaruh pola pendidikan tersebut dalam pembentukan karakter tertib, santun, peduli pada santri mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan stakeholder di pesantren mahasiswa dan observasi langsung untuk mendapatkan data primer baik berupa data, dokumentasi, berkas maupun bahan-bahan lainnya. wawancara juga dilakukan kepada dosen untuk mengetahui tingkat implementasi karakter tertib, santun, peduli di perkuliahan (di kampus). Setelah itu data yang didapatkan dikaji secara konseptual dan komprehensif dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dua hal, pertama, dari kegiatan sehari hari, pendidikan karakter tertib, santun dan peduli sangat ditekankan di 4 pesantren tersebut. Pola pendidikan karakter telah berjalan dengan efektif, tinggal butuh inovasi dan metode yang lebih kreatif agar nilai-nilai tersebut lebih up to date dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan substansi pembentukan karakter yang dikehendaki. Kedua, Pola pengajaran dan pendidikan pesantren memberikan peran efektif terhadap pembentukan karakter tertib, santun dan peduli pada mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. 
Menelisik Perbedaan Mekanisme Sistem Peer to Peer Lending pada Fintech Konvensional dan Fintech Syariah di Indonesia Septi Tri Wulandari; Khoirun Nasik
Nuris Journal of Education and Islamic Studies Vol. 1 No. 2: Oktober 2021
Publisher : Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Pungging Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.414 KB) | DOI: 10.52620/jeis.v1i2.7

Abstract

Era digital membawa dampak yang besar terhadap berbagai sektor teknologi dan informasi, termasuk sektor industry, ekonomi dan keuangan. Pemanfaatan teknologi dalam inovasi lembaga keuangan non bank menyebabkan munculnya Financial Technology atau biasa dikenal Fintech, yang kini semakin beragam jenisnya seperti sistem layanan peer to peer financing yang sedang trend di Indonesia. Fokus masalah yang diuraikan dalam bahasan ini adalah bagaimana mekanisme sistem layanan peer to peer financing pada fintech di Indonesia dan bagaimana perbedaan mekanisme sistem peer to peer financing pada fintech konvensional dan fintech Syariah. Penelitian menggunakan metode deskriptif komparatif dengan sifat pendekatan literature review, yakni mendeskripsikan suatu teori atau temuan yang diperoleh dari berbagai sumber yang dijadikan atau digunakan sebagai dasar referensi dalam menyelesaikan suatu masalah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa selain adanya layanan fintech konvensional, juga terdapat layanan fintech berbasis Syariah, yakni dimana memberikan penawaran dan menggunakan mekanisme yang berdasarkan syariat Islam. Setiap transaksi yang melalui fintech Syariah tidak lepas dari prinsip-prinsip bisnis Syariah, yaitu berlandaskan kepada fondasi Ekonomi Syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Fintech Syariah dapat menjamin masyarakat akan halalnya produk yang ditawarkan. Memang secara teknis antara fintech Syariah dengan fintech konvensional masih sama, namun untuk fintech Syariah di Indonesia mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Selain itu, perlu juga mengetahui beberapa jenis perjanjian sesuai karakteristik fintech Syariah yang diterapkan. Perbedaan paling utama antara P2P financing konvensional dengan Syariah adalah terdapat pada produk pembiayaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, khususnya bunga bank (riba). Produk Syariah sudah seharusnya sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah. Secara etika, Islam mengatur dengan asas keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, mari kita terlibat dalam memberikan akses keuangan Syariah yang lebih luas lagi demi meningkatkan daya saing, khususnya ketika berkompetisi dengan layanan jasa keuangan konvensional.
Menelisik Perbedaan Mekanisme Sistem Peer to Peer Lending pada Fintech Konvensional dan Fintech Syariah di Indonesia Septi Tri Wulandari; Khoirun Nasik
Nuris Journal of Education and Islamic Studies Vol. 1 No. 2: Oktober 2021
Publisher : STAI Nurul Islam Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.414 KB) | DOI: 10.52620/jeis.v1i2.7

Abstract

Era digital membawa dampak yang besar terhadap berbagai sektor teknologi dan informasi, termasuk sektor industry, ekonomi dan keuangan. Pemanfaatan teknologi dalam inovasi lembaga keuangan non bank menyebabkan munculnya Financial Technology atau biasa dikenal Fintech, yang kini semakin beragam jenisnya seperti sistem layanan peer to peer financing yang sedang trend di Indonesia. Fokus masalah yang diuraikan dalam bahasan ini adalah bagaimana mekanisme sistem layanan peer to peer financing pada fintech di Indonesia dan bagaimana perbedaan mekanisme sistem peer to peer financing pada fintech konvensional dan fintech Syariah. Penelitian menggunakan metode deskriptif komparatif dengan sifat pendekatan literature review, yakni mendeskripsikan suatu teori atau temuan yang diperoleh dari berbagai sumber yang dijadikan atau digunakan sebagai dasar referensi dalam menyelesaikan suatu masalah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa selain adanya layanan fintech konvensional, juga terdapat layanan fintech berbasis Syariah, yakni dimana memberikan penawaran dan menggunakan mekanisme yang berdasarkan syariat Islam. Setiap transaksi yang melalui fintech Syariah tidak lepas dari prinsip-prinsip bisnis Syariah, yaitu berlandaskan kepada fondasi Ekonomi Syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Fintech Syariah dapat menjamin masyarakat akan halalnya produk yang ditawarkan. Memang secara teknis antara fintech Syariah dengan fintech konvensional masih sama, namun untuk fintech Syariah di Indonesia mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Selain itu, perlu juga mengetahui beberapa jenis perjanjian sesuai karakteristik fintech Syariah yang diterapkan. Perbedaan paling utama antara P2P financing konvensional dengan Syariah adalah terdapat pada produk pembiayaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, khususnya bunga bank (riba). Produk Syariah sudah seharusnya sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah. Secara etika, Islam mengatur dengan asas keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, mari kita terlibat dalam memberikan akses keuangan Syariah yang lebih luas lagi demi meningkatkan daya saing, khususnya ketika berkompetisi dengan layanan jasa keuangan konvensional.
Pengaruh Model Kemitraan Perajin Batik dan UMKM terhadap Kesejahteraan Perajin Batik Tanjung Bumi Bangkalan Abdulloh Musa Syahrul Adhim; Khoirun Nasik
Nuris Journal of Education and Islamic Studies Vol. 1 No. 2: Oktober 2021
Publisher : STAI Nurul Islam Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.402 KB) | DOI: 10.52620/jeis.v1i2.12

Abstract

Tujuan di lakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh model kemitraan perajin batik dan UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat perajin batik Tanjung Bumi Bangkalan. Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat kelompok perajin batik yaitu kelompok Bajumi, Melate Poteh, Jokotole, Sulton dan Amin Jabir. Dengan 40 perajin batik sebagai responden yang terdiri dari 35 perajin perempuan dan 5 perajin laki-laki. Jenis Penelitian ini mengunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data yang terbentuk angka yang diuji dengan statistik. Dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi wawancara, observasi, dokumentasi dan angket (kuesioner). Analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reabilitas dan uji asumsi klasik. Berdasarkan analisis angket (kuesioner) yang menggunakan pengukuran skala likert dan hasil data yang diperoleh dari hasil analisis membuktikan bahwa variabel kemitraan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesejahteraan perajin batik Tanjung Bumi Bangkalan. Dengan dilihat dari nilai t hitung yaitu 2,248 > t tabel 2,026. Sedangkan variabel UMKM tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesejahteraan, dengan melihat nilai t hitung 0,876 < t tabel 2,026. Jadi, kerajinan batik ini merupakan salah satu sumber penghasilan ekonomi bagi masyarakat lokal serta sebagai penopang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian.
A Model for Supporting Halal Certification Through the Self-Declaration Pathway in Bakorwil IV Pamekasan from the Perspective of Maslahah Lailatul Syariva; Khoirun Nasik; Farid Ardyansyah
West Science Law and Human Rights Vol. 2 No. 01 (2024): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v2i01.387

Abstract

Pendampingan sertifikasi halal jalur self-declare bertugas mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil menengah dalam memenuhi persyaratan kehalalan produk. Self deklarasi adalah pernyataan status halal produk UMK secara mandiri. Pelaku usaha dapat melakukan selfdeclare jika telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu harus ada pendampingan oleh pendamping proses produk halal (PPH) yang terdaftar. Jalur sertifikasi halal dengan selfdeclare bagi pelaku UMKM harus berdasarkan beberapa kriteria. Kriteria yang wajib dipenuhi pelaku UMKM untuk menyatakan diri adalah produknya tidak berisiko, menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, dan proses produksi yang dipastikan kehalalannya serta sederhana. Maka dari itu, penulis megambil judul “Model Pendampingan Sertifikasi Halal Jalur Self-Declare Bakorwil Pamekasan Perspektif Maslahah” Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang mana proses pencarian datanya melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode ini di pilih agar data penelitian dapat bersifat mendalam dan menyuluruh mengenai analisis maslahah tentang model pendampingan sertifikasi halal jalur selfdeclare Bakorwil Pamekasan prespektif maslalah. Tujuan penelitian tentang Model Pendampingan Sertifikasi Halal Jalur Self-Declare Bakorwil IV Pamekasan Prespektif Maslahah adalah untuk menganalisis sistem sertifikasi halal dalam kategori Self-Declare. Yang mana kategori Self-Declare yaitu salah satu dari kebijakan sertifikasi halal yang dibuat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Penelitian ini bertujuan untuk mempertanyakan apakah kategori Self-Declare adalah solusi terbaik untuk meningkatkan jumlah sertifikasi halal dan mencapai keseimbangan antara jumlah yang tersedia dan permintaan produk halal. Hal ini penting karena meskipun permintaan produk halal di Indonesia terus meningkat dan jumlah yang tersedia masih kurang. Penelitian ini juga akan membahas dampak dari model pendampingan sertifikasi halal terhadap kesejahteraan masyarakat.
TRADISI PENYEWAAN MOBIL GADAI DI DESA LEBBEK KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN DALAM BINGKAI FIQIH MUAMALAH Laily Anggraini; Khoirun Nasik
Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics Vol. 4 No. 2 (2021): Al-Musthofa : Journal of Sharia Economics
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58518/al-musthofa.v4i2.895

Abstract

Rahn is a debt agreement by holding goods as collateral. Pawn transactions have been going on for a long time starting from the time of the Prophet. As for the problems that occurred, murtahin took advantage of marhūn by renting it out to a third party without the knowledge of rāhin. This study aims to determine the practice of renting pawn cars that occur in Lebbek Village and a review of fiqh muamalah on car rentals that occur in Lebbek Village, Pakong District, Pamekasan Regency. The method taken by the author is a qualitative method located in Lebbek Village. The source of the data obtained in this study was through direct interviews with the community in Lebbek Village. In the system of leasing the pawned goods, the murtahin utilizes the pawned goods by leasing it to a third party or musta'jir and takes full advantage of the proceeds of the pawn car rental without the knowledge of rāhin. fiqh muamalah the practice of renting a car that occurred in Lebbek Village is not legal because the murtahin has been negligent and deliberately handed over the mandate that he must guard to other parties in order to get more profit. In addition, he has leased goods that are not his property and there is no agreement between the parties and this is not in accordance with the conditions in the ijarah.