Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

AKIBAT HUKUM OBJEK PERKARA PAILIT BERADA DI PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBAYARAN UTANG Dewi, Reza Liasta; Adlila, Iqlima; Suryanti, Nyulistiowati; Yuanitasari, Deviana
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v20i1.22292

Abstract

Majelis Hakim menolak Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6/Pdt-Sus.Pailit/2023/PN Mdn dengan alasan karena tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 2 ayat (1), jo. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU yang mengakibatkan setelah putusan diambil, menyebabkan permasalahan utang dan penagihan utang antara  debitur dan kreditur belum juga menemukan penyelesaiannya, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan lain, diantaranya yaitu  bagaimana kedudukan debitur dan kelanjutan pembayaran hutang pihak termohon pailit kepada pemohon pailit. Permasalahan di atas diteliti dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case appoarch). Jenis dan sumber data antara lain: bahan primer yaitu KUHPerdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Hutang Nomor 37 Tahun 2004, bahan sekunder berupa buku dan majalah, serta bahan non hukum berupa KBBI. Teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka dan studi kasus. Teknik analisis data menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian terhadap permasalahan pertama yaitu ditolaknya suatu putusan dalam perkara pailit tidak menyebabkan kedudukan debitur berubah, sehingga debitur tetap memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan pengalihan dan pengurusan kekayaannya, asalkan hal itu tidak merugikan kreditur. Permasalahan kedua, Akibat hukum objek perkara pailit yang berada di pihak ketiga terhadap pembayaran utang adalah debitur masih memiliki kewajiban dalam membayar hutang kepada kreditur namun kreditur tidak dapat mengeksekusi objek jaminan yang berada di pihak ketiga untuk membayar utang debitur pailit.
Legal Review of the Notary's Authority in Issuing Inheritance Rights Statements for All Classes: A Study of the Inheritance Law Diversity in Indonesia Dewi, Reza Liasta
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 1 (2025): Januari, Special Issue on "Educational design research for human beings learning
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i1.43437

Abstract

The diversity of inheritance law systems in Indonesia has created challenges in ensuring legal certainty for heirs. This article analyzes the authority of notaries in drafting authentic Certificates of InheritanceorKeteranganHak Waris(KHW) applicable to all demographic groups in Indonesia. The study employs a normative juridical method with a statutory approach. The findings reveal that notaries possess exclusive authority in creating authentic deeds related to KHW, which are crucial for guaranteeing legal certainty and the validity of legal evidence in inheritance matters. This article recommends legal harmonization to eliminate discrimination in the implementation of inheritance law.