Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Kajian Peran Ikatan Keluarga Madura dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya di Tengah Pandemi Covid-19 Muhammad Harits Ramadhan; Zaky Ismail
Journal Politique Vol. 2 No. 1 (2022): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2022.2.1.54-67

Abstract

Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan: mengenai efek dari adanya pandemi covid-19 yang berpengaruh pada proses perpolitikan di Indonesia khususnya peran relawan politik saat Pemilihan Umum Kepala Daerah. (1) bagaimana peran relawan  politik dalam upaya  pemenangan pasangan calon pada Pilkada di masa Pandemi Covid-19; (2) mengetahui bagaimana motivasi dari relawan politik Ikatan Keluarga Madura (Ikamra). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling yang didasarkan pada kebutuhan penelitian. Konsep teori yang digunakan oleh peneliti adalah Relawan Politik oleh Kristin Samah dan Marketing Politik oleh Firmansyah. Hasil yang dapat disampaikan adalah: (1) Peran relawan Ikamra dalam upaya pemenangan pasangan Machfud Arifin dan Mujiaman di pilkada Surabaya 2020 yakni dengan mengandalkan peran dari anggota-anggotanya yang memiliki pengaruh di wilayah tempat tinggal mereka dan membangun komunikasi dengan blater-blater serta tokoh masyarakat sekitar. Kemudian dengan mengajak pendukung calon Walikota Surabaya yang tidak mendapatkan rekomendasi dari partai politik untuk mendukung pasangan Machfud Arifin dan Mujiaman. (2) Ikatan Keluarga Madura merupakan relawan politik yang terbentuk karena adanya kesamaan daerah asal dan kesamaan ideologi dan merupakan relawan kelompok. Serta menginginkan adanya timbal balik berupa jasa yaitu meresmikan Ikatan Keluarga Madura sebagai organisasi masyarakat yang berbadan hukum.
Konflik Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di Perairan Natuna antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Putri Febri Arista; Zaky Ismail
Journal Politique Vol. 2 No. 2 (2022): July
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2022.2.2.119-144

Abstract

This study examines the "Exclusive Economic Zone (EEZ) Conflict in Natuna Waters Between Indonesia and China". This research was conducted based on the unresolved EEZ conflict between Indonesia and China. The purpose of this study is to find out how Indonesia manages the conflict in the Natuna waters with China, as well as to find out Indonesia's defense strategy and handling of the border area of ??the Natuna Islands and also to analyze the impact on cooperation between Indonesia and China on the conflict over this territory. The research method used in this thesis is library research where data collection uses primary and secondary data sources. The analysis uses several stages, namely topic selection, information exploration, research focus, data sources collected, reading sources, making notes, managing notes and preparing reports. The theory used is the theory of international conflict, conflict resolution. The results of this study are: first, the conflict resolution used by Indonesia is by means of litigation of International Communication. Second, the defense strategy in maintaining sovereignty used by Indonesia. Third, the impact of this regional conflict on diplomatic relations between Indonesia and China is not too significant because in the Jokowi era, it seems that Indonesia has focused on cooperation with China in various fields.
Gerakan Radikalisme Islam Kontemporer : (Sebuah Analisa Sosiologis dan Politis) Zaky Ismail
Fikroh: (Jurnal Studi Islam) Vol. 7 No. 1 (2023): Juni: Fikroh Jurnal Studi Islam
Publisher : Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37216/fikroh.v7i1.970

Abstract

Studi ini ingin mendeskripsikan alasan-alasan munculnya gerakan radikalisme Islam kontemporer dimana postulat atau alasan mendasarnya adalah bahwa sesungguhnya banyak faktor yang mempengaruhi gerakan dan ekspresi politik ummat Islam ketika berhadapan dengan realitas sosial dan realitas politik yang berkembang. Hasil dari kajian ini mendapatkan bahwa selain alasan-alasan teologis, gesekan sosial dan kepentingan politis juga sangat berperan dalam meningkatkan eskalasi kekerasan dan tindakan radikal di kalangan umat beragama dan setidaknya ada tiga jenis gerakan keagamaan yang bisa mengarah kepada aksi terorisme yaitu, nasionalisme etnik keagamaan (ethnic religious nationalism), nasionalisme ideologis keagamaan (ideological religious nationalism) dan nasionalisme etnik–ideologi keagamaan (ethno-ideological religious nationalism).
Diplomatic Privileges in Dispute: A Legal-Political Analysis of Indonesia's Strategic Compliance with the Vienna Convention Iskandarsyah, Muhammad Raditya; Zaky Ismail
Jurnal Transformasi Global Vol. 12 No. 1 (2025): Jurnal Transformasi Global (JTG)
Publisher : Department of International Relations, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.jtg.012.01.1

Abstract

This research is important because the 1961 Vienna Convention is a key instrument of international law governing diplomatic relations, while Indonesia, as a state party, faces challenges in implementing its principles amid local political dynamics and demands for national sovereignty. The research aims to analyse the implementation of the principles of the 1961 Vienna Convention in the provision of diplomatic facilities in Indonesia, identify the legal-political factors that encourage/inhibit, and examine the gap between international norms and field practices. The method used is a normative-qualitative study with analysis of legal documents, national regulations, and practical cases to explore the gap between normative ideals and implementation reality. The results, analysed through the lens of Liberal Institutionalism, show that although the core principles of the Vienna Convention are formally adopted, various cases of misuse of diplomatic facilities by foreign missions indicate selective compliance by Indonesia driven by legal and political calculations. In conclusion, Indonesia's commitment to the 1961 Vienna Convention is dualistic: on the one hand, it adheres to the basic principles to maintain international reputation (in line with the assumption of institutional cooperation), but on the other hand, it is flexible through legal-political grey spaces to protect national sovereignty and interests, revealing the complexity of the interaction between international norms and realpolitik.
PERAN STRATEGIS ATASE PERHUBUNGAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA (KJRI) JEDDAH DALAM IMPLEMENTASI KERJASAMA TRANSPORTASI DAN LOGISTIK INDONESIA – ARAB SAUDI DALAM KONTEKS MoU BILLATERAL: THE STRATEGIC ROLE OF THE TRANSPORTATION ATTACHE AT THE CONSULATE GENERAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (KJRI) IN JEDDAH IN THE IMPLEMENTATION OF INDONESIA–SAUDI ARABIA TRANSPORTATION AND LOGISTICS COOPERATION WITHIN THE CONTEXT OF A BILATERAL MOU Madalia Faza; Zaky Ismail
Journal of Administration and International Development Vol. 5 No. 2 (2025): JAID: Journal of Administration and International Development
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaid.v5i2.760

Abstract

Dengan meningkatnya kebutuhan mobilitas jemaah haji dan umrah serta peningkatan hubungan perdagangan kedua negara, kerja sama dalam bidang transportasi dan logistik antara Indonesia dan Arab Saudi terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Atase Perhubungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah dalam pelaksanaan kerja sama transportasi dan logistik Indonesia–Arab Saudi, mengidentifikasi masalah teknis dan diplomatik, dan menjelaskan bagaimana peran ini penting untuk memastikan implementasi kesepakatan kerja sama yang dituangkan dalam berbagai nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara. Metode kualitatif deskriptif digunakan, dan data dikumpulkan melalui observasi langsung selama magang, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Atase Perhubungan berpartisipasi secara aktif dalam koordinasi teknis penerbangan haji dengan Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, pengawasan transportasi darat dengan perusahaan lokal Arab Saudi, dan memfasilitasi pengakuan sertifikasi pelaut Indonesia berdasarkan standar STCW. Namun, kerja sama ini masih menghadapi masalah seperti slot penerbangan yang terbatas, kemacetan lalu lintas selama musim haji, dan kualitas armada transportasi darat yang dimiliki Garuda Indonesia. Secara keseluruhan, kerja sama ini telah terbukti cukup berhasil dalam memastikan bahwa ibadah haji dan umrah berlangsung dengan lancar, memberikan kesempatan kerja bagi pelaut Indonesia, dan memperpendek rantai pasokan logistik bilateral. Peran Atase Perhubungan menunjukkan betapa pentingnya diplomasi teknis untuk menjalankan diplomasi ekonomi Indonesia di luar negeri.