Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara
Andika Putra Kamajaya
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pentingnya Hak Pemilihan Umum dalam Proses Demokratisasi Devina Cahya Kamila; Anggita Dita Sari; Andika Putra Kamajaya; Gamaliel Yudo Widiyanto; Arvi Octaviana; Unggul Pamekas; Kuswan Hadji
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v1i3.265

Abstract

Elections or general elections have an important role in determining the future of the nation by electing leaders and officials who are directly elected by the people and for the people. Democracy is the main factor in holding elections as people are free to choose according to their conscience without any coercion or threat. However, the process of implementing elections in Indonesia still experiences obstacles such as the white group (golput) who choose to give up their voting rights in determining the future of the nation. Therefore, we provide solutions and suggestions that can be used to reduce the percentage of the white group by means of election education, voting training, encouraging political parties to be more active, using the media to publish information about elections, election monitoring, research and opinion surveys as described in this research article that we wrote in the hope that it will create a movement to suppress white groups who throw away their voting rights. Then, in compiling this research article, we used an empirical juridical qualitative research method by raising two problem formulations that are problems in the current era. With the results of this research article, hopefully it can help you and can be a source of reference in preparing research that has the same aims and objectives.
Analisis Putusan Mahakamah Agung Terhadap Penolakan Kasasi Studi Kasus PT Natural Persada Mandiri, Penambangan Ilegal Konawe Utara SyahputraAditya Kusrin Surbakti; Elsyassin Firdaus; Andika Putra Kamajaya; Muhamad Aldy Mubaroq; Revaldo Putra Magantara
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 1 No. 12 (2025): Menulis - Desember
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v1i12.801

Abstract

Penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Agung terkait penolakan kasasi dalam perkara pidana lingkungan dan pertambangan yang melibatkan PT Natural Persada Mandiri (PT NPM) pada kasus penambangan nikel ilegal di Konawe Utara. Mahkamah Agung menilai bahwa alasan kasasi baik oleh terdakwa maupun penuntut umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti telah tepat dalam menerapkan hukum acara pidana serta menilai secara sah adanya kegiatan penambangan di luar wilayah IUP OP PT Bososi Pratama yang terbukti berada dalam kawasan hutan lindung. Meskipun demikian, Mahkamah Agung memperbaiki putusan sebelumnya terkait pidana denda dan status barang bukti. Analisis penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim belum sepenuhnya menilai hubungan hukum antara PT NPM sebagai kontraktor dan PT Bososi Pratama sebagai pemegang izin, meskipun fakta persidangan menunjukkan bahwa kegiatan penambangan dilakukan atas perintah dan arahan KTT serta Direktur Utama PT Bososi Pratama. Hal ini menimbulkan persoalan teoretis mengenai penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya perbedaan antara strict liability dan vicarious liability, serta relevansi asas legalitas dan asas proporsionalitas dalam penegakan hukum lingkungan. Kajian ini juga menyoroti urgensi keadilan lingkungan (environmental justice), bahwa penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks kepastian hukum, struktur hubungan kerja korporasi, dan proporsionalitas manfaat ekonomi yang diterima masing-masing pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan kasasi Mahkamah Agung berpotensi tidak mencerminkan pertanggungjawaban pidana yang proporsional karena mengabaikan analisis mendalam terhadap pihak yang memiliki kendali penuh atas kegiatan pertambangan, yaitu pemegang IUP. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan regulasi serta pedoman yurisprudensi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hubungan kerja kontraktual, agar penegakan hukum lingkungan berjalan adil, konsisten, dan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Co-Authors Anggita Dita Sari Arvi Octaviana Devina Cahya Kamila Elsyassin Firdaus Gamaliel Yudo Widiyanto Kuswan Hadji Muhamad Aldy Mubaroq Revaldo Putra Magantara Syahputraaditya Kusrin Surbakti Unggul Pamekas