Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara
Syahputraaditya Kusrin Surbakti
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERSPEKTIF MAHASISWA DALAM MENGKORELASIKAN PMH OLEH PEMERINTAH TERKAIT URGENSI SISTEM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA Fadhilatul Amaliya; Syahputraaditya Kusrin Surbakti
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i2.4078

Abstract

Perspektif maupun sudut pandang merupakan pemikiran rasional yang dimiliki setiap manusia dalam memaknai berbagai persoalan. Untuk menggeledah persoalan yang kian muncul, pastinnya akan mendorong pemikiran personal untuk berpikir secara bernas dan terstruktur. Mengenai pandangan dalam berbagai persoalan, salah satu opini yang kian tajam dari pemikiran mahasiswa yakni terkait PMH yang dilakukan oleh pemerintah. Dimana dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pejabat atau badan pemerintah tentunnya memiliki urgensi untuk mengontrol dan menjalankan wewenangnya. Untuk dapat menyelami pemahaman berbagai problem yang telah dilakukan oleh pihak pejabat, terkait perbuatan melawan hukum yang berpotensi menyimpangi rumusan hukum sebagaimana mestinya. Maka dari itu,kemampuan berpikir secara bernas, dan rasional inilah yang menjadi titik awal dimana para mahasiswa dapat membangun alur berpikir yang lugas dan bernas berdasarkan UU dan sistem PTUN yang baik dan benar. Tentunnya dalam mengkorelasikan berbagai persoalan yang disimpangi oleh badan atau pejabat pemerintah dengan pencocokan makna kausal dengan sistem peradilan tata usaha negara diperlukan tinjauan aspek normatif, deskriptif, analisis kritis. Output yang diharapkan untuk kedepannya mampu mengedukasi dan menjadi daya nilai secara faktual dan kredibel sebagai bahan acuan mahasiswa hukum dalam melanjutkan kinerja yang baik dan bertanggung jawab dalam menduduki jabatan yang sangat urgent dan berkelanjutan.
Efek Kebakaran Hutan Kalimantan Pada Hukum Internasional Andhika Ivan Putra Pamungkas; Felixs Ade Santoso; Deaz Aji Pratama; Mohammad Arya Dharmaputra; Janter Panjaitan; Syahputraaditya Kusrin Surbakti; Rani Pajrin
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 2 (2024): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i2.3741

Abstract

Indonesia is an archipelagic country where almost more than half of its area has forests that store various kinds of plants, it indicates that almost all regions of Indonesia have a forest ecosystem that are very important for the survival of Indonesia and the world. Forests have many positive impacts that can be used by the community to become a livelihood. Behind the forests owned by Indonesia, there are various problems that are of international concern, one of which is forest fires. The causes of forest fires are very diverse which causes the impact of smoke from forest fires to spread to our neighboring countries such as Singapore and Malaysia which makes smoke from these forest fires a negative view of the international world on Indonesia. Human resource factors are important in the prevention and handling of forest fires, human factors such as opposing loads are positive and negative, on the one hand humans can prevent forest fires on the other hand humans can be the cause of forest fires. These things are complications experienced by Indonesia in handling and preventing forest fires, however, natural factors can also affect the occurrence of forest fires. The country has a responsibility in maintaining its natural sustainability as well as the country has a responsibility in the smoke problem that causes neighboring countries to suffer losses from both the economic sector and other sectors.
Analisis Putusan Mahakamah Agung Terhadap Penolakan Kasasi Studi Kasus PT Natural Persada Mandiri, Penambangan Ilegal Konawe Utara SyahputraAditya Kusrin Surbakti; Elsyassin Firdaus; Andika Putra Kamajaya; Muhamad Aldy Mubaroq; Revaldo Putra Magantara
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 1 No. 12 (2025): Menulis - Desember
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v1i12.801

Abstract

Penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Agung terkait penolakan kasasi dalam perkara pidana lingkungan dan pertambangan yang melibatkan PT Natural Persada Mandiri (PT NPM) pada kasus penambangan nikel ilegal di Konawe Utara. Mahkamah Agung menilai bahwa alasan kasasi baik oleh terdakwa maupun penuntut umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti telah tepat dalam menerapkan hukum acara pidana serta menilai secara sah adanya kegiatan penambangan di luar wilayah IUP OP PT Bososi Pratama yang terbukti berada dalam kawasan hutan lindung. Meskipun demikian, Mahkamah Agung memperbaiki putusan sebelumnya terkait pidana denda dan status barang bukti. Analisis penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim belum sepenuhnya menilai hubungan hukum antara PT NPM sebagai kontraktor dan PT Bososi Pratama sebagai pemegang izin, meskipun fakta persidangan menunjukkan bahwa kegiatan penambangan dilakukan atas perintah dan arahan KTT serta Direktur Utama PT Bososi Pratama. Hal ini menimbulkan persoalan teoretis mengenai penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya perbedaan antara strict liability dan vicarious liability, serta relevansi asas legalitas dan asas proporsionalitas dalam penegakan hukum lingkungan. Kajian ini juga menyoroti urgensi keadilan lingkungan (environmental justice), bahwa penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks kepastian hukum, struktur hubungan kerja korporasi, dan proporsionalitas manfaat ekonomi yang diterima masing-masing pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan kasasi Mahkamah Agung berpotensi tidak mencerminkan pertanggungjawaban pidana yang proporsional karena mengabaikan analisis mendalam terhadap pihak yang memiliki kendali penuh atas kegiatan pertambangan, yaitu pemegang IUP. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan regulasi serta pedoman yurisprudensi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hubungan kerja kontraktual, agar penegakan hukum lingkungan berjalan adil, konsisten, dan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Co-Authors Andhika Ivan Putra Pamungkas Andika Putra Kamajaya Deaz Aji Pratama Elsyassin Firdaus Fadhilatul Amaliya Felixs Ade Santoso Janter Panjaitan Mohammad Arya Dharmaputra Muhamad Aldy Mubaroq RANI PAJRIN Revaldo Putra Magantara