Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Transparansi Hukum Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Journal of Social Sciences and Humanities
Merline Eva Lyanthi
Unknown Affiliation
Arts Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Penggunaan Rekening Bersama pada Game Online Helfida Augestira; Merline Eva Lyanthi
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v1i3.364

Abstract

Online gaming has grown in popularity due to the development of communications and IT. One of the most common payment methods is the use of shared account services. This research has been conducted in provisions used by dissatisfied buyers, as well as the extent to which contracts for the sale and purchase of shared accounts in online games are legal. Payment is most commonly used in shared account services. This paper explores what legal protections exist for dissatisfied buyers of shared accounts on the internet and which sales contracts apply. Legislative analysis is the research methodology. The research data was obtained by studying legal documents and literature. The study shows that if sales contract a joint account in online games meets the legal requirements of Article 1320 of the Civil Code (KUHPerdata), it is theoretically valid. However, a few potential legal problems, such fraud, theft, and default, can surface. Customers should therefore use caution and pick a trustworthy joint account provider before making any online purchases. Buyers who are offended have access to criminal and civil dispute resolution processes.
ANALISIS HUKUM PUTUSAN NOMOR 1050/Pdt.G/2018/PA.SELONG TENTANG PEMBATALAN HIBAH Alexander Samuel Andreyvelan; Merline Eva Lyanthi
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSurat Pernyataan hibah ditulis dibawah tangan dianggap belum memenuhiunsur pembuktian dari perbuatan hukum hibah kepada penerima hibah. PeraturanPerundang-undangan No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berlaku, tiappemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT). Banyak permasalahan hukum yang muncul di masyarakat,terutama yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, khususnya dalam kontekshibah Tanah. Hubungan hukum antara pihak yang memberikan hibah dan pihakyang menerima hibah didasarkan pada perjanjian, di mana pemberi hibah bertindaksebagai debitor dan penerima hibah sebagai kreditor. Hibah merupakan bentukhubungan hukum yang bersifat sepihak. Ini berarti bahwa pemberian hibahdilakukan secara sukarela oleh pemberi hibah kepada penerima tanpa menuntutadanya balasan atau imbalan apapun dari pihak penerima hibah.Penelitian inimembahas analisis putusan dari surat pernyataan hibah kepada penerima hibah danimplikasinya terhadap pihak urutan ketiga serta ahli waris yang diatur dalamundang undang. Hibah, sebagai perjanjian sepihak, diatur dalam KUH Perdata Pasal1666-1693, yang menyatakan bahwa hibah merupakan sebuah pemberian yangtidak dapat ditarik Kembali seperti semula. Namun, pelanggaran terhadap ketentuanlegitieme portie bagian minimal yang harus diterima oleh ahli waris—dapatmenimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan.Penelitian ini menjelaskan jenispenelitian yuridis normatif, yang dikaji melalui pendekatan perundang-undangan.Data yang digunakan berasal dari studi putusan dan dokumen. Ketentuan pemberianhibah telah diatur bahwa hibah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenangdengan akta autentik. Dalam kasus putusan perkara Nomor1050/Pdt.G/2018/Pengadilan Agama Selong,surat hibah dibuat secara sepihak dantanpa akta notaris bertentangan dengan Pasal 1682 KUH Perdata..Kata Kunci: Surat pernyataan hibah,Akta otentik,Tanah.
ANALISIS HUKUM PUTUSAN NOMOR 1050/Pdt.G/2018/PA.SELONG TENTANG PEMBATALAN HIBAH Alexander Samuel Andreyvelan; Merline Eva Lyanthi
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i1.6720

Abstract

ABSTRAK Surat Pernyataan hibah ditulis dibawah tangan dianggap belum memenuhi unsur pembuktian dari perbuatan hukum hibah kepada penerima hibah. Peraturan Perundang-undangan No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berlaku, tiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Banyak permasalahan hukum yang muncul di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, khususnya dalam konteks hibah Tanah. Hubungan hukum antara pihak yang memberikan hibah dan pihak yang menerima hibah didasarkan pada perjanjian, di mana pemberi hibah bertindak sebagai debitor dan penerima hibah sebagai kreditor. Hibah merupakan bentuk hubungan hukum yang bersifat sepihak. Ini berarti bahwa pemberian hibah dilakukan secara sukarela oleh pemberi hibah kepada penerima tanpa menuntut adanya balasan atau imbalan apapun dari pihak penerima hibah.Penelitian ini membahas analisis putusan dari surat pernyataan hibah kepada penerima hibah dan implikasinya terhadap pihak urutan ketiga serta ahli waris yang diatur dalam undang undang. Hibah, sebagai perjanjian sepihak, diatur dalam KUH Perdata Pasal 1666-1693, yang menyatakan bahwa hibah merupakan sebuah pemberian yang tidak dapat ditarik Kembali seperti semula. Namun, pelanggaran terhadap ketentuan legitieme portie bagian minimal yang harus diterima oleh ahli waris—dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan.Penelitian ini menjelaskan jenis penelitian yuridis normatif, yang dikaji melalui pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan berasal dari studi putusan dan dokumen. Ketentuan pemberian hibah telah diatur bahwa hibah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang dengan akta autentik. Dalam kasus putusan perkara Nomor 1050/Pdt.G/2018/Pengadilan Agama Selong,surat hibah dibuat secara sepihak dan tanpa akta notaris bertentangan dengan Pasal 1682 KUH Perdata.. Kata Kunci: Surat pernyataan hibah,Akta otentik,Tanah.
Debtor's Responsibility For Land Certificate Owned By Third Party As Substitute Collateral In Bank Muhammad Abdul Hakim Aliy Ainun Musyarif; Merline Eva Lyanthi
International Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 3 No. 1 (2025): International Journal of Social Sciences and Humanities
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/ijssh.v3i1.1509

Abstract

The purpose of writing this journal is to examine and analyze the responsibility of debtors toward the owners of land title certificates that are used as replacement collateral in bank credit agreements. The central problem discussed in this paper is the extent to which debtors are legally accountable to third-party landowners whose property has been pledged as collateral. This issue is crucial because, in practice, many debtors lack sufficient assets to secure loans and therefore rely on third parties who voluntarily provide their land ownership certificates to support the debtor’s credit application. In conducting this research, the method employed is a normative juridical approach, which relies on the study of positive law applicable in Indonesia. The analysis is based on primary sources such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Civil Code, relevant statutory regulations, and specifically the Mortgage Law (Undang-Undang Hak Tanggungan). In addition, the research is supported by secondary sources, including expert legal opinions, academic literature, and jurisprudence, which provide interpretation and context for the application of these legal provisions. This study places emphasis on the importance of legal protection for third-party owners who provide collateral. The findings conclude that debtors are obligated to assume full responsibility for third-party property pledged as collateral. If the debtor fails to meet contractual obligations, the debtor may face sanctions or penalties, as such violations constitute a breach of contract under Indonesian law.
Kewenangan PPATK Dalam Mencegah dan Memberantas Transaksi Keuangan Mencurigakan Hasil Tindak Pidana pada Perjudian Online Ryan Purnama Putra; Merline Eva Lyanthi
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Juni : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i3.341

Abstract

One factor to consider in efforts to enforce illicit online gambling laws is preventing the flow of money from online gambling. In the midst of the use of technology in banking transactions and online gambling, it is important to pay attention PPATK Policy in Terminating Money Laundering Transactions in Online Gamblingand the need for preventive efforts with the rise of online gambling itself makes It is necessary to do research related to the Authority of the Financial Services Authority in Blocking the Results of Online Gambling Transactions. This research aims to inform and understand PPATK's policy for stopping suspicious money laundering transactions in online gambling. The type of research used in this legal research is normative legal research. The approach method used in this research is the statutory approach method. The research results are that PPATK's policy in stopping suspicious money laundering transactions in online gambling is to stop transactions because there are indications of online gambling activity, coordinating with the police to accelerate online gambling activities, and PPATK is tasked with collecting and processing suspicious information related to money laundering in online gambling.
Co-Authors Alexander Samuel Andreyvelan Helfida Augestira Muhammad Abdul Hakim Aliy Ainun Musyarif Ryan Purnama Putra