Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Hukum Terhadap Jaminan Sertifikat Tanah yang Bukan Milik Sendiri Berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai dalam KUH Perdata Faizal Nurkholis
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v1i4.794

Abstract

This research aims to find out and analyze the form of a loan-to-use agreement for a certificate that is not one's own as collateral in the Civil Code and to find out and analyze the role of the collateral recipient in receiving a certificate that is not one's own. This research uses normative legal research, also known as library research, legal research, or legal research instruction, mere secondary data research. Namely examining the law which is conceptualized as legal norms or applicable rules. Data sources were obtained from written sources based on statutory regulations related to the issues discussed. The research results show that borrowing land certificates includes borrowing and not borrowing. However, due to the certificate owner's ignorance, ownership of the land certificate was transferred to the borrower when the owner signed the documents submitted by the certificate borrower. As a result, when the certificate borrower uses the borrowed certificate as collateral, the creditor assumes that the certificate used as collateral belongs to the certificate borrower because the land certificate is in the name of the certificate borrower and the involvement of a third party in guaranteeing land rights can be explained by looking at several articles in the Law. -Law Number 4 of 1996 concerning mortgage rights, namely in article 1 paragraph (2), (3), (4), (6) concerning parties directly involved in mortgage rights, article 4 concerning objects of mortgage rights and article 8 concerning On the subject of mortgage rights, this article appears to provide broad limitations regarding ownership of the land that will be used as collateral.
Faktor Yang Menghambat Proses Pembuktian Hukum Pidana Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Lingkungan kampus Faizal Nurkholis; Dian Ekawaty Ismail; Avelia Rahma Y. Mantali
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : Yayasan Pendidikan Mandira Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70570/jimkmc.v3i3.1684

Abstract

Tujuan dari Peneltian ini ialah untuk memastikan bagaimana prosedur pembuktian pidana untuk kasus pelecehan seksual beroperasi di kampus. Menentukan hambatan terhadap proses pembuktian pidana dalam situasi tindak asusila yang umum terjadi di wilayah kampus ialah tujuan lainnya. Peneltian ini memakai teknik Riset hukum empiris yang berasal dari perilaku manusia, termasuk perilaku aktual yang diamati lewat pengamatan langsung dan perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara. Temuan studi ini menunjukkan bahwa, meskipun ada undang-undang yang menentang tindak asusila, stigma, kurangnya pengetahuan terkait hukum, dan ketidakberdayaan korban sering kali menyulitkan penegakan hukum ini di area perguruan tinggi. Lebih jauh lagi, banyak kasus tidak dilaporkan karena kekhawatiran akan dampak sosial dan akademisnya. Riset ini merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi hukum, penyediaan saluran pelaporan yang aman, serta keterlibatan aktif pihak kampus dalam menciptakan area yang bebas dari tindak asusila