This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Inovasi DE JURE Al-Mizan (e-Journal) Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jambura Law Review Al Ahkam PALAR (Pakuan Law review) Ilmu Hukum Prima Jurnal Ilmiah Publika Jurnal Sosial dan Teknologi RIO LAW JURNAL Collegium Studiosum Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Konstitusi Journal Evidence Of Law NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Pandawa : Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Pengabdian Masyarakat Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Journal of Law and Legal Reform Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Journal of Law, Crime and Justice Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia (JIMK-MC) Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Transformasi Kesejahteraan
Claim Missing Document
Check
Articles

Anotasi Perlindungan Hukum Wistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mohamad Danial Puluhulawa; Fenty U Puluhulawa; Dian Ekawaty Ismail
Al Ahkam Vol. 16 No. 2 (2020): Juli-Desember 2020
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v16i2.2725

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menguraikan kendala serta upaya yang diperlukan dalam hal pemberian perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya, dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap saksi pelaku ataupun saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi mengalami bebrapa kendala atau hambatan, meliputi (a) obesitas peraturan perundang-undangan yang potensial terjadinya konflik norma dan konflik kewenangan; (b) lembaga perlindungan saksi dan korban yang berkantor di Jakarta tanpa adanya kantor perwakilan; (c) adanya mis persepsi oleh hakim dalam hal perlindungan terhadap saksi pelaku dalam bentuk pemberian pengahrgaan melalui pengurangan sanksi pidana menjadi kendala dalam lingkup yudisial; dan (e) over kapasitas dari lembaga pemasyarakatan dan ruang tahanan, sehingga diperlukan upaya yang meliputi : a) pembentukan kantor perwakilan daerah atau mitra LPSK di PT di daerah; b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi khususnya dalam hal pengajuan secara administratif whistleblower dan justice collaborator, c) perlunya penyamaan persepsi dan kapasitas hakim dalam memahami aspek perlindungan saksi, serta d) diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan khususnya yang mengatur aspek perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator.
Intelijen Kejaksaan Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam Tegar Mawang Ditha; Dian Ekawaty Ismail; Lusiana M. Tijow
Al-Mizan (e-Journal) Vol. 16 No. 1 (2020): Al-Mizan (e-Journal)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/am.v16i1.1739

Abstract

This article discusses the existence of prosecutorial intelligence which is reviewed in terms of the Indonesian constitutional structure and the Islamic state administration. This problem will be answered methodologically by using normative legal research, namely reviewing literature, laws and regulations and court decisions relating to the object of research. Based on the research results, the role of intelligence in Islamic history was an important factor in the movement to maintain the glory of Islam led by Muhammad. to fight the enemy of Islam. Intelligence activities get recognition from the content of several verses in the Koran as a way to practice amar ma’ruf nahi munkar. Meanwhile in the state administration in Indonesia, the prosecutor's intelligence activities as state intelligence administrators have an important role in maintaining state security and order in groups or individuals who want to destroy the order of life as a nation and state.
THE WHITE COLLAR CRIME (Suatu Tinjauan Kriminologis) Dian Ekawaty Ismail
Jurnal Inovasi VOL. 09, NO. 02, THN. 2012
Publisher : Jurnal Inovasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.377 KB)

Abstract

Mengenal berbagai ragam kejahatan bukanlah bermaksud untuk menjadi penjahat, melainkan agar kita mengetahui cara-cara yang dilakukan oleh penjahat dalam menjalankan aksi kejahatannya. Sementara kejahatan dalam masyarakat memberikan pertanda bahwa dalam masyarakat ada suatu kerawanan sosial laksana sistem tubuh manusia. Ada sesuatu yang sakit akibat ada organ tubuh yang disfungsional. Kejahatan akan selalu ada seperti matahari akan selalu terbit di pagi hari, seperti musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun. Kejahatan selalu erat hubungannya dengan nilai-nilai struktur dan bentuk masyarakat itu sendiri. Artinya kejahatan akan selalu ada di dalam masyarakat manapun. Semakin tinggi peradaban suatu bangsa maka semakin beragam, semakin canggih dan semakin rumit pula kejahatan yang akan ada pada masyarakat suatu bangsa tersebut.
Legal Analysis of Gorontalo Urban Drainage Development: Social Justice Perspective Dian Ekawaty Ismail; Mellisa Towadi; Sarlin Hiola
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v7i2.2673

Abstract

Justice is one of the main basic ideas in a rule or law. A rule is not considered as a law if it does not provide a sense of justice to the subject it governs. The aim of this article is to analyze the context of social justice on the effectiveness of  urban drainage construction facilities system in the cities. This study used an empirical-juridical method based on the Minister of Public Works Regulation Number 12 of 2014, the implementation of Urban Drainage. The result of data analysis showed since the planning stage, the implementation of each infrastructure development in the city of Gorontalo continually refers to the spatial planning map and collaborates with the associations engaged in the environmental sector so that it reaches the development and control processes. In this case, an infrastructure of the drainage facility does not violate its designated zone. Yet, there are several zones whose utilization is not in accordance with their designation. Thus, the problem collides with the fulfillment of social justice which affects the implementation of drainage facilities construction.Keadilan merupakan salah satu ide dasar pokok dalam sebuah peraturan atau hukum. Sebuah peraturan bukanlah hukum jika tidak memberi rasa keadilan terhadap subjek yang diaturnya. Tujuan artikel ini untuk menganalisis konteks keadilan sosial pada efektivitas pembangunan fasilitas sistem drainase perkotaan di kota dengan menggunakan metode yuridis empiris berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Drainase Perkotaan. Hasil penelitian Analisis data menunjukkan bahwa setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kota Gorontalo sejak perencanaannya selalu mengacu pada peta penataan ruang wilayah dan melakukan kerjasama dengan asosiasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup sehingga sampai pada proses pembangunan dan pengendalian, sebuah infrastruktur dalam hal ini fasilitas drainase tidak menyalahi zona peruntukkannya. Meskipun masih terdapat beberapa zona yang pemanfaatannya tidak sesuai peruntukkannya sehingga permasalahan terbentur pada pemenuhan keadilan sosial yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan fasilitas 
Criminology Analysis of Women's as Perpetrators of Domestic Violence Crimes Dian Ekawaty Ismail; Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson
Jambura Law Review VOLUME 3 SPECIAL ISSUES APRIL 2021
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.876 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v3i0.10984

Abstract

This study aims to find out the analysis of women's criminology as perpetrators of domestic violence crimes. This research is a combination of Normative law research with prescriptive analysis techniques. As for approach is the approach of legislation (statute approach) and case approach. The results showed that factors that affect the number of acts of violence against husbands in the household, namely, economic factors, communication factors, factors of low understanding of religion in the household, factors of parents, husbands often consume alcohol, the presence of a third person in the household as well as psychological factors. Efforts made by law enforcement officials to tackle domestic violence crimes committed by women in Gorontalo city, namely, preventive countermeasures, curative countermeasures, and repressive efforts carried out at the crime time. In making this effort, the police must take action in case of domestic violence cases.
Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan di Kota Gorontalo Dian Ekawaty Ismail; Yowan Tamu
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 1 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.414 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16256

Abstract

Building justice through judicature institution always contends with consequence which sacrifices the suspected as being object of investigation. There is a guarantee called “presumption of innocence”, but the guarantee is not representative enough, there must be still a guarantee that the position of the suspected is quiet strong, not only as object, but also, as possible as being subject, and law officers effort to find fair decisions. With the existing of prejudge, in hope, Criminal affairs will run well which is suitable with the current regulation. Arresting, jailing etc can not be accomplished at haphazard. The whole is to manifest law protection of human rights in order not to be violated. Besides it, the existence of prejudge in hope, is able to help and gives the protection of law to the basic rights of the accused as an effort to protect the one from forced trial by investigators and public prosecutors. Therefore, automatically the rights of the accused can also be protected. The execution of prejudge as managed within KUH Pidana is influenced by several factors such as: first, prejudge as the law protection of human rights. Second: prejudge as the instrument to control the investigator and prosecutor, Besides the factor as explained above, there are also barriers in the execution of prejudge. The hindering factor of prejudge execution consists, such as; First the prejudge practice is still rare. second, the basic difference of judge’s decision of sentence, third, limited time for inspection of prejudge affairs.
The Contribution of Custom Institutions in Implementing Custom Sanctions in Gorontalo Fence M Wantu; Dian Ekawaty Ismail; Nuvazria Achir
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 20, No 2 (2022)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v20i2.1648

Abstract

Efforts to optimize existing customary institutions in the province of Gorontalo in law enforcement during society are significant. The organization of customary institutions needs to be addressed and arranged so that they can be enjoyed and utilized. This study uses a sociological juridical approach by obtaining data by interviewing figures from the Gorontalo traditional institutions. This research carries out by analysis through reduction, presentation of data, and conclusion?Gorontalo customary institution. The study results show that the position of traditional institutions in Gorontalo Province is one of the guidelines for people's lives. Customary institutions are the tools that are used and considered to be able to maintain the values of customary law itself. Imposing sanctions through traditional institutions is more effective because an adat institution grows based on values that live in society and recognize and adhered to for generations. In addition, customary institutions help prevent the accumulation of cases in court. The maximum of this research lies in the space given by the government to customary institutions both in ceremonial activities such as marriages and in law enforcement processes. In addition, community participation needs to maintain and utilize the presence of this traditional institution.
The Politics of Criminal Law in Self-Defense in Indonesia: Regulatory And Enforcement Discourses Cecep Ibnu Ahmadi; Dian Ekawaty Ismail; Andika W. Machmud
Jurnal Legalitas Vol 16, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (579.482 KB) | DOI: 10.33756/jelta.v16i1.17079

Abstract

This article is a study of the legal politics of regulating self-defense actions in Indonesia as well as describing the practice of law enforcement against acts of self-defense. This article will be analyzed normatively using a statutory approach and case approach. The results of the analysis show that tha act of self-defense regulated in the Criminal Code as the basis of criminal law in Indonesia shows the principles of the rule of law, as well as being a form of protection for citizens in defending their lives, especially in situations of threats and crimes.Factually, there are actions from law enforcement not continuing the law enforcement process of self-defense actions as felt by Irfan and Rofiqi in Tangerang and by Amaq Shinta in lombok. However, there are still differences in the settlement and handling of cases rleated to acts of self-defense as experienced by ZL in Malang. This Actually shows that there is injustice because there is process that influences criminal policy so that it has an impact on not fulfilling a sense of justice for every citizen as one of the guarantees in a legal state like Indonesia.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP Dian Ekawaty Ismail
JURNAL LEGALITAS Vol 2, No 1, 2009
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5545.857 KB) | DOI: 10.33756/jelta.v2i01.638

Abstract

The enforcement of enviroment law according to the environment management law can be implemented both in a preventive and repressive manner. The legal instrument used is administrative law, in the formot an obligation imposed upon each person who intends to run a business, to first obtain an environmental impact assessment of the proposed business. The represive enforcement of law aims to reduce and abate exising environmental damage of pollution by using administrative law civil law and criminal law. The protection of crime can be done with dragging mutilation perpetrator and or environmental contamination to court. Sanction fallout of administration, compensatory suing and area recovery, and criminal prosecution done to mutilation perpetrator and or environmental contamination in the same case is not ne bis in idem.
Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat Dari Perspektif Kajian Kriminologi Yayuk Rizki Hulukati; Dian Ekawaty Ismail; Novendri Nggilu
Jurnal Legalitas Vol 13, No 01 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.297 KB) | DOI: 10.33756/jelta.v13i01.7303

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil dikota gorontalo serta upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil di kota gorontalo. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun Penelitian ini adalah jenis Penelitian normatif-empiris, Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach); Pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika yang melibatkan pegawai Negeri Sipil di Kota Gorontalo di akibatkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal, faktor internal yaitu dengan mencoba-coba untuk menyalahgunakan narkotika, dan faktor eksternal yaitu dengan faktor lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pergaulan. Dan upaya-upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil dilakukan mulai dari upaya preventif yang dilakukan dengan cara penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba, upaya Represif yang bersifat tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dan melakukan upaya Rehabilitasi secara sosial dan secara fisik, selain itu melakukan tes urine secara berkala disetiap instansi, harus adanya sosialisasi secara rutin dan penindakan hukum secara tegas bagi PNS yang melakukan penyalahgunaan Narkotika. Kata kunci: Kriminologi; Pegawai Negeri Sipil; Narkotika ABSTRACT The purpose of this study was to determine and analyze the factors that cause narcotics abuse by civil servants in the city of Gorontalo and efforts to combat drug abuse by civil servants in the city of Gorontalo. The type of research used by researchers in compiling this research is a type of normative-empirical research. The approaches used by researchers in compiling this research are, among others: the statutory approach (Statue Approach); The case approach (case approach). The results of this study indicate that the factors in the occurrence of narcotics abuse involving civil servants in Gorontalo City are caused by several factors, both internal and external factors, internal factors, namely trying to abuse narcotics, and external factors, namely environmental factors. place of residence and social environment. And efforts in overcoming narcotics abuse by civil servants are carried out starting from preventive efforts carried out by means of counseling and socialization about the dangers of drugs, repressive efforts that are law enforcement actions carried out by the Gorontalo City Police and the National Narcotics Agency of Gorontalo Province, and carrying out Rehabilitation efforts socially and physically, apart from conducting regular urine tests in every agency, there must be routine outreach and firm legal action for civil servants who commit narcotics abuse.
Co-Authors Abdjul, Mohammad Fajar Abdul Hamid Tome Abdul Wahab Harun Abubakar Sidik Mohamad Ade Rizkia Arumdani Rusdi Agus Susanto Ahmad Ahmad Ahmad, Nadzriah Akuna, Sandrawati Ambarani Shelia, Putri Ananda Rayhan Dumako Andi Mirzan Doda Andika Wardhana Machmud Apripari, Apripari Arsyad, Yusna Asrina Nggai Athiyyah Durotul Hikmah La Anihu Avelia Rahma Y. Mantali Avelia Rahmah Y Mantali Avelia Rahmah Y Mantali Cecep Ibnu Ahmadi Diaz Riady Bukoting Dolot Alhasni Bakung Dunggio, Syafrudin A. Elpin Sulingo Eris Novianto Erman I. Rahim Evi Noviawati Faizal Nurkholis Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa FIkri Ferdiansyah A. Pakaya Gitacitra Purnama Akbar Helmi Kaani Ibrahim, Erni R. Idham Mantali Ilham Saputra Machmud Imran, Suitno Yutye Irlan Puluhulawa Ismail Yusuf, Ismail Jhon Paris Pasaribu Jufriyanto Puluhulawa Jufryanto Puluhulawa Julius T Mandjo Julius T. Mandjo Karim, Abdul Rahman Karlin Z. Mamu Khuzul Fiqri Taniyo Luftia Gunawan Lusiana M. Tijow Machmud, Andika Wardhana Maku, Dwi Citra Maharani Mandjo, Julius T. Mantali, Avelia Rahmah Y. Mellisa Towadi Mohamad Adam Mohamad Danial Puluhulawa Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Qosim Thalib Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohammad Hakim Pratama Rahim Mohammad Rifky Yunus Molou, Syafril Moh Nur S. Muh. Iksan Putra Kai Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Nirwan Junus Noerhadi Priyatna Novendri M Nggilu Novita Daud Nur Amalia Katili Nur Fajri Fauziah Pantu Nur Mohamad Kasim Nuvazria Achir Potabuga, Alvareza Rahmat Noholo Rauf A. Hatu Rian Tuta Samin, Herol Hansen Sarlin Hiola Siti Rahmawati Djula Sulingo, Elpin Supriyadi Supriyadi Supriyadi Supriyadi Suwitno Yutye Imran Swita Grenia Marsyanda Taufik Zulfikar Sarson Tegar Mawang Ditha Teli Lestari Gonibala Thalib, Arlin Artika K. Tista Nabila Ahmad Umar Alamri Usman Rasyid Vifi Swarianata Wahidullah Wahidullah, Wahidullah Waode Mustika Weny A Dungga Weny A Dungga Y., Avelia Rahmah Yahya Boudelo Yanti Aneta Yassine Chami Yayuk Rizki Hulukati Yowan Tamu Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad