Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Media Hukum Indonesia (MHI)
Zain, Muhammad Abyan
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Menilik Perbandingan Sistem Administrasi Kependudukan Antara Negara Indonesia Dengan Negara Jepang Ardhana, Azriel Putra; Tampubolon, Vernandito S.R. Tampubolon2; Nalom, Hezkia; Zain, Muhammad Abyan; Bhaswara, Nadhif Gilang; Siregar, Adhito Martogi Nathanael
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 3 (2024): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11775444

Abstract

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Pencatatan sipil adalah proses pembuatan catatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, pada register akta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pembuatan kutipan atau salinan akta. Tujuan penelitian ini untuk  mengetahui gambaran secara umum terkait perbedaan Sistem Administrasi Kependudukan antara negara Indonesia dengan negara Jepang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang menganalisis seluruh peraturan perundang undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas di penelitian ini. Hasil penelitian diperoleh bahwa kedua negara sama-sama memiliki tujuan pendaftaran administrasi kependudukan untuk memudahkan proses pengelolaan administrasi dan pemerintah, serta untuk mengumpulkan data statistik yang dapat digunakan untuk pembuatan kebijakan publik sedangkan perbedaannya terletak pada faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan pemerintah masing-masing yang memengaruhi perbedaan aturan Hukum Administrasi Kependudukan antara Indonesia dan Jepang. Agar tercipta suatu efisiensi dan efektifitas dari sistem  administrasi kependudukan untuk mencapai kemudahan akses untuk  masyarakat serta diperlukan adanya perbaikan kebijakan agar sistem administrasi kependudukan di Indonesia dapat terselenggara dengan baik.
Adjustment/Equalizing Seizure As A Solution To The Filing Of Security Seizure On Objects Encumbered With Mortgage Rights Zain, Muhammad Abyan; Rizkianti, Wardani
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v10i1.22498

Abstract

The creditor holding a mortgage has a prioritized position as stated in Law No. 4 of 1996 about Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land. Issues may arise when the court grants a request for a security seizure on an object currently encumbered with a mortgage, as this could lead to overlapping rights over the same immovable property. Normative legal research is the method employed in this study, utilizing a statutory and case-based approach. The findings indicate that seizure cannot be applied to land rights encumbered with a mortgage; instead, only Adjustment/Equality Seizure can be imposed. Although a security seizure was initially requested on the mortgaged object, the court may automatically grant the request as an Adjustment/Equality Seizure. The creditor holding the mortgage retains a superior position compared to the holder of the Adjustment/Equality Seizure
Co-Authors Ardhana, Azriel Putra Bhaswara, Nadhif Gilang Nalom, Hezkia Rizkianti, Wardani Siregar, Adhito Martogi Nathanael Tampubolon, Vernandito S.R. Tampubolon2