Articles
<![CDATA[Studi Komparisi Pendafatran Hak Tanggungan di Kota Bogor dan Kota Depok ]]>
<![CDATA[Intan, Siti Nurul]]>;
<![CDATA[rizkianti, wardani wardani]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (219.704 KB)
|
DOI: 10.35586/jyur.v6i2.1054
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis implementasi pendaftaran hak tanggungan di Kota Bogor dan Depok, (2) mengkaji dan menemukan upaya mewujudkan reforma agrarian dalam pendaftaran hak tanggungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Secara normatif, penelitian ini mengacu kepada norma-norma serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan secara empiris atau sosiologis dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam praktek kenotariatan megenai implementasi konsep akta elektronik. Menggunakan data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan yang relevan dengan fenomena hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (library research)dan penelitian lapangan (field research).Undang-Undang Hak Tanggungan telah memberikan amanah pendaftaran hak tanggunga dengan jangka waktu 7 (tujuh ) hari setelah penandatanganan akta. Hal ini perlu mendapatkan kajian mendalam dikarenakan suatu hak tanggungan baru memiliki kekuatan sempurna apabila sertipikat hak tanggungan telah diterbitkan. Oleh karena itu penelitian ini. Mengkaji mengenai implementasi dan upaya yang dapat dilakukan sebagai wujud menciptakan reforma agrarian karena pendaftara merupakan hal yang sangat penting dan substantive terkait penerbitan sertipikat hak tanggungan ]]>
<![CDATA[AKTA OTENTIK RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI (MEKANISME PEMBUATAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA) ]]>
<![CDATA[Rizkianti, Wardani]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2287.459 KB)
|
DOI: 10.35586/.v3i1.172
<![CDATA[While the times and technology, the implementation of the GMS alsoundergone a transformation from conventional systems towards the use ofelectronic systems with the use of telecommunications technology. Asstipulated in Article 77 of the Company Law which legitimacy implementationof the GMS teleconferencing and mandated obligation of making the minutesof the meeting . Viewed from one side , Article 77 of the Company Lawprovides legitimacy in making authentic deed AGM via media teleconferenceon the other hand there is disharmony with the related regulations , especiallyLaw Notary No. 30 of 2004 ( UUJN ) and Law No. 2 of 2014 on AmendmentAct No. 30 of 2004 concerning Notary ( UUJN - P) , giving rise to concernsregarding the exact mechanism and strength of evidence. This study is a firststep in reforming the national legal framework in order to accommodate thedynamics of telematics technology in a deed in Indonesia .]]>
<![CDATA[Alih Fungsi Mall-Apartemen Menjadi Rumah Sakit Darurat Covid-19 ]]>
<![CDATA[Cut Aldila]]>;
<![CDATA[Wardani Rizkianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 12, No 1 (2021): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v12i1.10203
<![CDATA[Dalam melaksanakan percepatan penanganan virus Covid-19 di Indonesia, Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk pemanfaatan Gedung-gedung yang tidak terpakai untuk dijadikan rumah sakit darurat. Pemilik Lippo Group berniat membantu pemerintah dengan mengubah Mall Plaza Mampang menjadi Rumah Sakit Siloam (rumah sakit darurat Covid-19), dimana mall tersebut terletak pada gedung yang sama dengan Apartemen Nine Residence. Dengan demikian, para penghuni apartemen tersebut merasa keberatan akan pengalihan fungsi tersebut. Hal yang menjadi fokus penulis adalah proses alih fungsi yang dilakukan oleh pemilik gedung terhadap terhadap mall-apartemen Nine Residence yang dijadikan sebagai rumah sakit darurat Covid-19 dan terkait pertanggungjawaban pemilik bangunan atas pengalihan fungsi tersebut. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif kemudian pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang serta pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan cara memperoleh bahan penelitian ini yaitu dengan studi perpustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses alih fungsi yang dilakukan oleh pemilik bangunan terhadap mall-apartemen tersebut harus memenuhi persyaratan administrative dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung, Berdasarkan Undang-Undang Rumah Susun, tidak diatur secara jelas terkait pertanggungjawaban pemilik bangunan gedung terhadap penghuni apartemen Nine Residence, namun jika terdapat kerugian yang ditimbulkan oleh alih fungsi tersebut, maka pemilik bangunan gedung harus bertanggung jawab kepada penghuni bangunan gedung.]]>
<![CDATA[STATUS HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH ]]>
<![CDATA[Rani Bilkis]]>;
<![CDATA[Wardani Rizkianti]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.857 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1314-1323
<![CDATA[Jurnal ini membahas mengenai Status Hukum Kepemilikan Atas Tanah Bedasarkan Status Hukum Surat Keterangan Jual Beli Atas Tanah yang dalam status hukumnya memiliki kekuatan hukum yang kuat selama tidak ada ketentuan yang lebih kuat dari padanya, dikarenakan Surat Keterangan Jual Beli Tanah merupakan surat yang dibuat oleh camat/atau lurah yang setelah dilekuarkannya ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Status hukum dari Surat Keterangan Jual Beli menjadi tidak memiliki kekuatan hukum serta Upaya hukum yang dapan dilakukan Jika pemegang Surat Keterangan Jual Beli Atas Tanah merasa dirugikan dengan diterbitkannya Sertifikat atas tanah, Di Indonesia menganut sistem pendaftaran tanah yaitu sistem pendaftaran negatif yang mengandung unsur positif. Oleh karenanya, Negara tidak begitu menjamin penerbitan sertifikat yang disajikan dapat dibenarkan Apabila terdapat tuntutan/ataupun gugatan di kemudian hari yang melampirkan bukti hak atas tanah yang lebih kuat/atau alas hak, maka penerbitan sertifikat yang sudah ada dapat dibatalkan karena salahnya dasar penerbitan sertifikat dimaksud dan para pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan. Tujuan dari penelitaian ini guna memperoleh informai atau data untuk mengetahui Status Hukum dan Upaya Hukum Terhadap Surat Keterangan Jual Beli Tanah. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan melakukan penelitian lapangan dengan kesimpulan bahwa Status hukum Surat Keterangan jual beli tanah yang dibuat oleh lurah/atau camat memiliki kekuatan hukum tetap selama tidak ada ketentuan yang lebih kuat dari padanya.]]>
<![CDATA[PROSEDUR DAN SKEMA RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN DIMASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN POJK NOMOR 11/POJK.03/2020 ]]>
<![CDATA[Novia Shinta Bella]]>;
<![CDATA[Wardani Rizkianti]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (435.212 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.639-650
<![CDATA[COVID-19 yang melanda Indonesia menimbulkan dampak diberbagai sektor seperti sektor ekonomi dan keuangan. OJK mengeluarkan kebijakan stimulus sebagai langkah penyelamatan ekonomi melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Kebijakan stimulus diberikan melalui restrukturisasi kredit. OJK menyerahkan pedoman restrukturisasi kredit kepada pihak bank, nantinya bank akan melakukan penilaian dengan pedoman paling sedikit memuat kriteria debitur dan sektor yang terdampak COVID-19. Pada umumnya disetiap perbankan untuk prosedur pengajuan restrukturisasi kredit dan skema yang diberikan memiliki cara maupun kriteria debitur yang berbeda-beda. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengajuan restrukturisasi kredit dimasa pandemi COVID-19 berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dan untuk mengetahui skema restrukturisasi kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur termasuk debitur UMKM yang terdampak penyebaran COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah mekanisme pengajuan restrukturisasi kredit dengan melengkapi persyaratan data yang telah ditetapkan oleh bank dan dapat disampaikan secara online melalui email atau website bank. BRI dalam melaksanakan upaya restrukturisasi kredit dimasa pandemi COVID-19 tetap mengacu pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020. BRI mempunyai pedoman yang memuat kriteria debitur beserta sektor yang terdampak dari penyebaran COVID-19. Skema restrukturisasi kredit yang diberikan BRI berdasarkan hasil analisa terhadap debitur dengan menilai penurunan omset secara persentase.]]>
<![CDATA[Jual Beli Apartemen Kepada Pihak Ketiga Atas Dasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) ]]>
<![CDATA[Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe]]>;
<![CDATA[Wardani Rizkianti]]>
<![CDATA[ Jurnal ADIL Vol 11, No 1 (2020): JULI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33476/ajl.v11i1.1445
<![CDATA[Pelaksanaan jual beli apartemen banyak dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu unit apartemen yang akan dibeli, kemudian dituangkan dalam Perikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) sebagai pengikatan sementara dengan ditandai pemberian uang muka sebagai tanda jadi, untuk mengamankan kepentingan developer dan calon pembeli. Bahkan tidak sedikit, PPJB yang dibuat sudah dilunasi oleh pembeli. Pada prakteknya, jarak antara PPJB sampai AJB yang terlalu lama, dikarenakan apartemen belum selesai ataupun sertifikat yang belum pecah, membuat pembeli yang membutuhkan uang menjual kembali kepada pihak ketiga atas dasar PPJB yang dimiliki. Rumusan masalah penelitian ini: (1) Apakah Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen telah mengalihkan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) ? dan (2) Bagaimana bentuk pengalihan hak yang dilakukan oleh pembeli apartemen kepada pihak ketiga atas dasar PPJB ?. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan data sekunder dan pendekatan undang-undang (statute approach). Berdasarkan SEMA 4/2016, Bagian B Rumusan Hukum Perdata, Perdata Umum angka 7, PPJB yang terjadi dimana pembeli telah membayar secara lunas serta telah menguasai objek PPJB, dan dilakukan dengan itikad baik, maka secara hukum telah terjadi peralihan hak dan bentuk pengalihan hak yang dilakukan oleh pembeli apartemen kepada pihak ketiga atas dasar PPJB dapat dilakukan melalui Perjanjian Pengalihan Hak.]]>
<![CDATA[The Correct Form of Testamentary Disposition for Health Workers and Covid-19 Patients in Quarantine ]]>
<![CDATA[Wardani Rizkianti]]>;
<![CDATA[Anisah Aprilia]]>
<![CDATA[ PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia has a relatively high Covid-19 death rate. Many people face the risk of death due to Covid-19. They are, among others, health workers and Covid-19 patients. They need to prepare for the worst. For instance, they may need to make a will. During the pandemic, there is no standard guideline to dispose a will for health workers and Covid-19 patients in quarantine. Based on the current pandemic situation, health workers and Covid-19 patients are parties who need to write legal wills in the form of testamentary disposition considering the risk they face and their limited circumstances. The pandemic situation does not enable them to make testamentary disposition properly before a notary public. This study covers the problems of health workers and Covid-19 patients in making testamentary disposition in quarantine. Health workers and Covid-19 patients must be isolated from the public to avoid the risk of Covid-19 transmission. Surely, the situation avoids them to see public notary. In accordance with the situation, it is necessary to have a form of an appropriate testamentary disposition without the presence of a notary public. The study employed a normative juridical method with statutory and case approaches.Bentuk Wasiat yang Tepat bagi Tenaga Kesehatan dan Pasien Covid-19 di Masa KarantinaAbstrakAngka kematian yang diakibatkan oleh Covid-19 di Indonesia cukup tinggi. Hal ini menyebabkan beberapa pihak yang beresiko terhadap resiko kematian akibat Covid-19 seperti tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 perlu mempersiapkan hal-hal yang menyangkut kematian seperti membuat surat wasiat. Di masa pandemi Covid-19 ini belum ada kepastian mengenai bagaimana pembuatan surat wasiat bagi tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 di masa karantina. Jika dilihat dari kasusnya, tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 merupakan pihak yang membutuhkan akses pembuatan wasiat sebab resiko kematian yang mereka hadapi dan memiliki keadaan yang terbatas sehingga tidak bisa membuat wasiat sebagaimana mestinya yaitu dengan bertemu langsung oleh notaris. Penelitian ini akan membahas permasalahan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 mengenai pembuatan wasiat di masa karantinanya. Tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 tidak dapat membuat surat wasiat dengan bertemu notaris sebab keadaannya yang harus diisolasi dari masyarakat untuk menghindari resiko penularan Covid-19. Dengan adanya keadaan yang seperti ini, perlu adanya suatu bentuk wasiat tepat yang dapat dibuat tanpa harus berhadapan dengan notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus.Kata Kunci: bentuk wasiat, covid-19, masa karantina.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n2.a1]]>
<![CDATA[URGENSI PENERAPAN SISTEM CYBER NOTARY DITENGAH PANDEMI COVID 19 ]]>
<![CDATA[Tamara Dwi Rizki Amanda]]>;
<![CDATA[Wardani Rizkianti]]>
<![CDATA[ Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4, No 2 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2818.108 KB)
|
DOI: 10.33474/yur.v4i2.9299
<![CDATA[Indonesia has designated the Covid-19 pandemic as a disease that causes a public health emergency and the government has issued several regulations requiring people to work from home. This research covers two main problems First, how is the validity of notary deeds made by the cyber notary system? Second, what is the urgency of implementing a cyber notary system amid the Covid-19 pandemic? This writing uses normative juridical research. Notary deeds made by cyber notary have the power of proof as underhand deeds. The importance of implementing cyber notary amid a pandemic is strengthened one of which is the Minister of Health Regulation Number 9 of 2020 and Government Regulation Number 21 of 2020 which requires closing the office sector and working from home to break the line of the spread of the coronavirus in Indonesia.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN PEMAHAMAN ASPEK-ASPEK HUKUM TRANSNASIONAL BAGI MASYARAKAT DI KOTA DEPOK ]]>
<![CDATA[Khoirur Rizal Lutfi]]>;
<![CDATA[Wardani Rizkianti]]>;
<![CDATA[Heru Sugiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Vol 4, No 1 (2021): Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24912/jbmi.v4i1.10855
<![CDATA[Depok City, West Java Province is a city with high mobility both on a national and transnational scale. One of the reasons is due to its proximity to the capital city. One example of a transnational nature is the high number of Umrah pilgrims who come from this city. One proof is the data in the number of Umrah pilgrims from the city of Depok who failed to leave due to the Covid 19 pandemic which reached approximately 4,000 people. One of the cases that was also appalling was Reinhard Sinaga, an Indonesian citizen or Depok resident, to be more precise, who was caught in a legal case abroad. Likewise, the human trafficking syndicate in the city of Depok has been attracting attention for a while. In addition, several Depok City residents have married foreign citizens such as the Dutch and Swedish. Based on this, it is important to provide an understanding for the Depok community regarding the aspects of transnational law so that they can find out preventive and curative steps against potential legal issues that arise, both from the civil and criminal aspects of a transnational nature. The understanding given to Depok residents was carried out by providing legal education related to material aspects of transnational law and opening up opportunities for discussion to answer related questions. The results of the implementation of this activitiy indicate an increase in the understanding of the people of Depok City regarding transnational legal aspects. That was seen from the interactive session.ABSTRAK:Kota Depok, Provinsi Jawa Barat merupakan kota dengan mobilitas yang tinggi baik dalam skala nasional maupun yang bersifat transnasional (lintas batas Negara). Salah satu penyebabnya adalah karena kedekatanya dengan Ibu Kota. Salah satu contoh yang bersifat transnasional adalah tingginya angka jamaah umroh yang berasal dari kota ini. Salah satu bukti adalah data jumlah jamaah umroh dari kota Depok yang gagal berangkat akibat pandemi Covid 19 mencapai kurang lebih 4.000 orang. Salah satu kasus yang juga menggemparkan adalah Reinhard Sinaga, warga negara Indonesia atau warga Depok lebih tepatnya yang terjerat kasus hukum di luar negeri. Begitu juga terjadinya sindikat human traficking di kota Depok yang beberapa saat menyita perhatian. Selain itu tercatat beberapa warga Kota Depok yang menikah dengan Warga Negara Asing seperti Belanda dan Swedia. Berdasarkan hal tersebut maka penting kiranya untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat Depok terkait aspek-aspek hukum transnasional sehingga dapat mengetahui langkah preventif maupun kuratif terhadap persoalan-persoalan hukum yang potensial muncul, baik dari aspek perdata maupun pidana yang bersifat transnasional. Pemahaman yang diberikan kepada warga Depok dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum terkait materi aspek-aspek hukum transnasional dan membuka kesempatan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat Kota Depok terkait aspek-aspek hukum transnasional. Hal ini terlihat dari apresiasi masyarakat dalam sesi interaktif.]]>
<![CDATA[KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS AKIBAT PENYALAHGUNAAN KEADAAN ]]>
<![CDATA[Annisa Bella Saffanah]]>;
<![CDATA[Wardani Rizkianti]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2021): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/ls.v5i1.3570
<![CDATA[Notaries are often placed as defendants or co-defendants in civil lawsuits against the law regarding deeds that contain elements of undue influence. This journal writing focuses on the legal consequences of the state undue influence element against the Notary's authentic deed and the Notary's responsibility in making authentic deeds that contain elements of undue influence. The research method used in writing this journal is juridical normative through a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The result of this research is that the legal consequences of a Notary deed that contain elements of undue influence can be canceled, degraded into deeds under the hands, can be canceled by agreement of the parties without court process, and can be canceled by the court based on the principle of legitimate presumption. As for the notary's responsibility for deeds that contain elements of abuse of circumstances are civil and administrative.]]>
