Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perjudian Dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Terhadap Maysir dan Konsekuensinya Maita, Rafel; Zacharias, Vasco Javarison; Hutasoit, Tomi; M, Mahipal; Haider, Edwardo Cipta; Vahzrianur, Vehrial
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 2 (2024): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11212490

Abstract

Information and communication technology has experienced very rapid development, so that the world is now borderless. Significant social changes occur rapidly through the use of internet services, which are currently used in various aspects of life, such as business, education, entertainment, social, cultural, including in Islamic practice. From the perspective of Islamic law, maysir is prohibited (haram) because it basically does not provide any benefits and brings many harms or dangers to the perpetrators. On the other hand, sharia economic law is a form of law that regulates interactions between people related to the economy, objects, and relevant legal determinations. Law Number 7 of 1974 is a positive legal product that regulates gambling. Gambling is declared a prohibited act in the Positive Law perspective, because this act not only destroys common sense but also results in other crimes such as theft, murder and fraud. This is caused by the impact of gambling which results in the perpetrator losing a way to earn money legally, thus greatly affecting economic growth in society. Therefore, it is the obligation of the Indonesian government to reduce and overcome the increase in gambling through outreach regarding the impacts and dangers of gambling, which has now spread widely in all levels of society. 
TINJAUAN YURIDIS PENGHUKUMAN TERHADAP PELAKU KORUPSI YANG TERBUKTI BERSALAH DALAM KASUS PENCUCIAN UANG: TINJAUAN TERHADAP IMPLEMENTASI HUKUM PIDANATINJAUAN YURIDIS PENGHUKUMAN TERHADAP PELAKU KORUPSI YANG TERBUKTI BERSALAH DALAM KASUS PENCUCIAN UANG: TINJ Maita, Rafel; Zacharias, Vasco Javarison; Hosnah, Asmak Ul
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i2.397

Abstract

Dalam kajian hukum normatif yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, diungkap bahwa kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang menuntut pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), jika tindak pidana yang melatarbelakanginya adalah korupsi. Akan tetapi, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) tidak memberikan penjelasan mendetail tentang peran KPK dalam penanganan kasus TPPU yang bermula dari tindak pidana korupsi. Kajian ini mengedepankan analisis terhadap hukum positif yang relevan. Hal ini terjadi meskipun kepolisian dan kejaksaan, yang mendapat amanat eksplisit dari undang-undang, secara umum tidak mengalami kesulitan dalam mengatasi kasus-kasus TPPU. Menjadi penting untuk merevisi Pasal 76 agar kewenangan penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berkaitan dengan korupsi dapat disamakan, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Hal ini meniscayakan perlunya klarifikasi terhadap interpretasi Ayat (1) Pasal 76, yang menetapkan bahwa penuntut umum dari Kejaksaan Agung RI dan KPK adalah entitas yang bersatu dengan hak yang identik dalam mengelola kasus-kasus tersebut. Dengan demikian, hal ini akan mengakhiri kontroversi yang ada mengenai wewenang KPK dalam menangani kasus TPPU. Oleh karena itu, penuntut umum yang berasal dari KPK dianggap berwenang untuk menuntut dalam kasus TPPU dimana tindak pidana asalnya adalah korupsi.
Analisis Hukum Terhadap Legalitas dan Implikasi Ekspor Pasir Laut Dalam Perspektif Hukum Tata Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Faturachman, Fauzan Azima; Anjani, Maudy; Zacharias, Vasco Javarison; Maita, Rafel; M, Mahipal
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 3, No 1 (2025): February
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The exploitation of marine sand as a high-value natural resource has sparked debate in Indonesia, particularly after the issuance of Government Regulation Number 26 of 2023, which regulates the export of marine sand. This policy legally permits the export of marine sand under specific conditions, yet concerns arise regarding its impact on coastal ecosystems and spatial planning, potentially disrupting environmental balance and affecting coastal communities. This study aims to assess the legality of this policy from the perspective of spatial and environmental law and to analyze its implications for marine environmental sustainability. Using a normative juridical approach, the research examines relevant regulations and legal principles. Findings indicate that although the marine sand export policy is legally grounded, its implementation poses significant risks of marine ecosystem degradation, coastal erosion, and changes to coastal spatial planning. Therefore, strict monitoring of this policy is essential to mitigate adverse environmental impacts.